Home Artikel Bagaimana MUI DKI Jakarta Merumuskan Fatwa?

Bagaimana MUI DKI Jakarta Merumuskan Fatwa?

43
0

Banyak pembaca yang menanyakan ihwal pedoman dan perumusan sebuah fatwa.  Terutama sekali fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI DKI Jakarta. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini kami sajikan tulisan mengenai hal tersebut.

Kata fatwa sudah diserap dalam Bahasa Indonesia, yang berarti jawaban keputusan atau pendapat yang diberikan mufti tentang suatu masalah[1]. Dalam perspektif bahasa, kata fatwa terkadang berarti memberikan penjelasan (al-ibânah). Dikatakan aftâhu fî al-amr, berarti memberikan penjelasan atau memberikan jawaban atas persoalan yang diajukan[2]. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisâ’ ayat 127 sebagai berikut:“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah:”Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka….” (QS. Al-Nisâ’:127)

Asal kata fatwa berasal dari al-fatâ (pemuda yang kuat). Seseorang dikatakan mufti jika mempunyai kekuatan dalam memberikan bayân (penjelasan) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki seorang pemuda. Kata mufti juga dapat dipahami sebagai orang yang berpengetahuan luas dalam memberikan penjelasan hukum.

Secara terminologis, fatwa adalah menerangkan hukum agama dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan peminta fatwa (mustafti), baik perseorangan maupun kolektif, baik dikenal maupun tidak[3].

Secara kebahasaan, tindakan memberikan fatwa disebut iftâa’, dan orang yang mengeluarkan fatwa disebut mufti, sedangkan orang yang meminta fatwa disebut mustafti.

Definisi fatwa versi Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta, fatwa adalah  penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau ditanyakan masyarakat serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya[4].

Dalam konteks sistem perundangan, Fatwa MUI tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia, bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal apa yang disebut dengan mufti maupun lembaga fatwa. Selain itu, fatwa berfungsi sebagai sebuah pendapat hukum (legal opinion) yang daya ikatnya berbeda dengan putusan hukum (qadlâ)[5]. Namun kenyataanya, fatwa bagi sebagian besar umat Islam Indonesia tidak hanya dipahami sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, tetapi sudah menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi rujukan dalam perumusan peraturan perundang-undangan di Pemerintah.

Keberadaan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dipandang sangat penting untuk membantu umat dan umara’ dalam menjawab segala permasalahan hukum Islam yang dihadapinya. Berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian paripurna Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H/18 Januari 1986 M, diadakan perubahan prosedur yaitu: keputusan fatwa Komisi Fatwa dilaksanakan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Fatwa yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Umum serta Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia[6].

Berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian paripurna Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H/18 Januari 1986 M, diadakan perubahan prosedur yaitu: keputusan fatwa komisi fatwa dilaksanakan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Fatwa yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Umum serta Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia[7].

Pedoman tata-cara penetapan fatwa sebagai berikut,[8]:

Pasal 1, Dasar-Dasar Fatwa

  1. Al-Quran, 2. Hadits, 3. Al-Ijmâ dan al-Qiyâs.

 

Pasal 2,

  • Pembahasan suatu masalah untuk difatwakan harus memperhatikan:

(a). Dasar-dasar fatwa tersebut dalam pasal 1. (b). Pendapat Imam Madzhab dan fuqahâ terdahulu dengan meneliti dalil-dalil dan wajah istidlâl-nya.

(2)   Cara pembahasan seperti tersebut di atas, sebagai upaya menemukan pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih maslahat bagi umat untuk difatwakan.

(3)   Apabila masalah yang akan difatwakan tidak terdapat dalam ketetapan pasal 2 ayat 1 dan atau belum terpenuhi yang dimaksud pasal 2 ayat 2, maka dilakukan ijtihad jamâ’i (ijtihad kolektif).

 

Pasal 3,

Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai:

  1. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara keseluruhan (ditetapkan Majelis Ulama Indonesia Pusat).
  2. Masalah-masalah keagamaan Daerah Tingkat I yang bersifat lokal atau kasus-kasus di daerah, ditetapkan MUI Tingkat Provinsi dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat.

 

 

Pasal 4,

  1. Rapat Komisi Fatwa dihadiri anggota-anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I.
  2. Rapat Komisi Fatwa diadakan jika:
  3. Ada permintaan atau pertanyaan yang menurut pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dianggap perlu untuk difatwakan.
  4. Permintaan atau pertanyaan tersebut berasal dari pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau Majelis Ulama Indonesia sendiri.
  5. Mengenai tata tertib rapat Komisi Fatwa, fatwa masalah disampaikan ketua komisi kepada dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I.
  6. Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I melaksanakan fatwa tersebut pada ayat 1 dalam bentuk surat keputusan penetapan fatwa[9].

 

Metode penulisan fatwa mengikuti pedoman Fatwa yang dikeluarkan MUI, dengan menempatkan tema fatwa sebagai judul, diikuti penulisan kalimat basmalah, dilengkapi dengan konsideran-konsiderannya[10], yaitu: 1) menimbang[11], 2) memperhatikan[12], 3) mengingat[13], 4) mendengar[14], 5) memutuskan[15]. Fatwa ini kemudian ditetapkan dan ditandatangani ketua dan sekretaris umum MUI.

Format penulisan fatwa semacam ini berlangsung sejak tahun 1975. Barulah pada tahun 2000, format fatwa sedikit  berubah di mana yang menandatangani fatwa itu tidak saja ketua dan sekteraris umum MUI, tetapi yang menandatangani ditambah ketua dan sekretaris Komisi Fatwa.

Umumnya dasar rujukan (referensi) fatwa ini tidak disebutkan secara lengkap bila ditinjau secara ilmiah dan akademis; tidak dicantumkan nama penerbit, tahun terbit, jilid, daftar pustaka, dsb. Format penulisan semacam ini berlangsung sejak tahun 1975-1999. Penulisan fatwa dengan model akademis ini (menyantumkan footnote, daftar pustaka, dsb.) baru terjadi pada tahun 2000-an sampai dengan sekarang ini[16].

 

  1. Metode Penetapan Fatwa

Dasar-dasar dan Prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:

  1. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu’tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
  2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma’, qiyas yang mu’tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti ihtisan, maslahah mursalah, dan saddu al-dzari’ah.
  3. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para Imam Madzhah terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil yang diperrgunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
  4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan[17].

 

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode istinbath hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode istinbath hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, di samping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama madzah fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung kepada kedua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengan antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa, adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.

Sebelum menetapkan suatu fatwa, MUI (dalam hal ini Komisi Fatwa atau tim khusus) harus terlebih dahulu mempelajari setiap masalah yang disampaikan kepada MUI dengan seksama sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Jika persoalannya telah jelas hukumnya (qath’iy) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui nash-nya dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperrhatikan fikih muqaran (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran yang berhubungan dengan pentarjihan. (pasal 3)

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan fatwa. Setiap Keputusan Fatwa harus di-tanfidzkan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).

Di dalam SKF, harus dicantumkan dasar-dasar pengambilan hukum disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya. Demikian pula setiap SKF sedapat mungkin disertai dengasn rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan / atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.

Majelis Ulama Indonesia, secara hierarkis ada dua, yaitu Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia daerah. Majelis Ulama Indonesia Pusat berwenang mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan / atau masalah-masalah keagamaan yang terjadi di daerah, namun efeknya dapat meluas ke daerah-daerah lain, bahkan masalah-masalah tersebut bisa menasional.

Meskipun ada hierarki antara MUI pusat dan MUI daerah, namun fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah sederajat, artinya bahwa fatwa yang satu tidak bisa membatalkan fatwa yang lain. Masing-masing fatwa berdiri sendiri sesuai dengan lokalitas dan kondisinya namun ketika keputusan MUI Daerah dan MUI Pusat ada perbedaan dalam masalah yang sama, maka kedua pihak bertemu untuk mencari penyelesaian yang terbaik, agar putusan tersebut tidak membingungkan umat islam[18]. (Tulisan ini dinukil dari buku Kumpulan Fatwa MUI DKI 1975-2012 yang ditulis dan disusun oleh KH. A. Syarifuddin Abdul Ghani, MA  dan DR. H. Fuad Thohari, MA, Penerbit MUI DKI Jakarta: 2012)

 

 

[1] Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas-Balai Pustaka, 2007), edisi ketiga, cetakan vii, hal.314.

[2] Amir Sa’id, Mabâhits fi Ahkam al-Fatwâ, (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1995), hal.31.

[3] Yusuf al- Qardlâwi, al-Fatwâ Bain al-Indhibîth wa al-Tasayyub, (Mesir: Dâr al-Qalam, tt), hal.5.

[4] Pengantar Komisi Fatwa MUI dalam Hasil Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta, Sekretariat MUI, 2005).

[5] Dalam hal ini, ulama telah membuat batas perbedaan antara fatwa (pendapat umum, legal opinion) dan qadlâ’ (putusan hukum). Secara garis besar perbedaan antara fatwa dan qadlâ’ antara lain: ketetapan hakim (qadlâ’) bersifat mengikat bagi seseorang untuk patuh menjalankan ketentuan yang telah diputuskan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan fatwa  lebih bersifat informatif (ikhbâr) tentang ketentuan Allah yang menuntut bagi orang Islam untuk melaksanakan atau hanya sekedar kebolehan. Ketentuan seperti ini berangkat dari qaidah:

حُكْمُ الحَاكِمِ اِلْزَامٌ وَ يَرْفَعُ الـْخـِلَافُ

Keputusan hakim bersifat memaksa, yang bisa menghilangkan perbedaan”.

Lihat, Jalal al-Suyûthi, Al-Asybâh wa al-Nadzâir. (Beirut: Dâr al-Fikr, 1999)juz ke-2, hal. 479.

[6] MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Tp., 2003), hal, 1-9. Data hasil wawancara dengan Habib S. dan Nur Syu’aib Mundzir, 2 September 2008.

[7]MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Tp., 2003), hal, 1-9. Data hasil wawancara dengan Habib S. dan Nur Syu’aib Mundzir, 2 September 2008.

[8] MUI DKI Jakarta, Pedoman Penyelenggaraan…, hal. 73-78.

[9] MUI DKI Jakarta, Pedoman Penyelenggaraan…, hal. 76-77.

[10] Konsideran ini tak selalu berurutan secara mutlak. Terkadang konsideran pertama berupa, memperhatikan, dilanjutkan konsideran menimbang, dan begitu sebaliknya. Untuk perbandingan, lihat fatwa tentang Aliran yang Menolak Sunnah Rasul hal. 1 dan fatwa tentang Pembacaan Qirâat Sab’ah hal. 51 dalam buku Himpunan Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta Tahun 1973-2002, diterbitkan oleh MUI DKI Jakarta tahun 2003.

[11] Konsideran menimbang ini, yang dijadikan bahan pertimbangan meliputi pertimbangan secara sosiologis (dampaknya kepada masyarakat). Pendapat ulama yang dijadikan pertimbangan fatwa ini bisa dari pakar: Fikih, Ushul Fikih, Qawait Fiqhiyah, Ilmu Al-Quran, Ilmu Hadis, dll.

[12] Konsideran memperhatikan ini, yang dijadikan bahan perhatiannya meliputi pertimbangan secara sosiologis dengan memperhatikan fenomena riil yang terjadi di masyarakat.

[13] Konsideran mengingat ini, yang dijadikan bahannya meliputi : dalil naql/syar’i, dalil aqli (pendapat ulama), AD/ART MUI, Keputusan MUI, Hukum/Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia, dll.

[14] Konsideran mendengar ini, yang dijadikan dasarnya meliputi : pendapat para anggota MUI dan anggota Komisi Fatwa MUI, baik dalam rapat pleno maupun rapat komisi.

[15] Konsideran memutuskan ini berisi keputusan fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa agar bisa dijadikan pedoman umat dengan mempertimbangkan aspek : dalil naql/syar’i, dalil aqli (pendapat ulama),dan pertimbangan sosiologis.

[16] Untuk ilustrasi, lihat fatwa melaksanakan shalat jum’at dua Shiff,  halaman 33, fatwa KKN halaman 11, fatwa membudidayakan cacing halaman 119, dan fatwa kewajiban memelihara persatuan bangsa halaman 145 buku Himpunan Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta tahun 1975-2002, diterbitkan MUI DKI Jakarta tahun 2003

[17] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, 2003, hal. 4-5.

[18] H.M. Atho Mudzhar, “Membaca Gelombang Ijtihad ; Antara Tradisi dan Liberasi”, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998, hal. 134.