Jalin Ukhuwah, Raih Mardhatillah !
The news is by your side.

Hukum Pembayaran Zakat ONH untuk BPIH dan Jamaah Haji

0

 Bismillahirrahmanirrahim

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya pada tanggal 5 Syawwal 1420 H, bertepatan dengan tanggal 12 Januari 2000 M, yang membahas tentang Hukum Zakat Terhadap Ongkos Naik Haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) bagi Calon Jamaah Haji, setelah :

Menimbang:

  1. Bahwa zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang berbentuk ibadah amaliyah ijtima’iyyah (berdimensi ekonomi dan sosial) yang memiliki fungsi dan peranan sangat strategis dalam syari’at Islam.
  1. Bahwa kesadaran umat Islam Indonesia untuk membayar zakat tidak seimbang dengan semangat mereka untuk melaksanakan Ibadah Haji. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya jumlah Jamaah Haji Indonesia dari tahun ke tahun, tetapi tidak signifikan dengan peningkatan pembayaran zakat olehmereka.
  1. Bahwa untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang Hukum Zakat Terhadap Ongkos Naik Haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) serta meningkatkan kesadaran mereka dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat, MUI Provinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk segera mengeluarkan Fatwa tentang Hukum Zakat Terhadap Ongkos Naik Haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) bagi Calon Jamaah Haji.

Mengingat:

  1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia (PD/PRT MUI)
  2. Pokok-Pokok Program Kerja MUI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2000 – 2005
  3. Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Memperhatikan:

Saran dan pendapat para ulama peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Syawwal 1420 H, bertepatan dengan tanggal 12Januari 2000 M, yang membahas tentang Hukum Zakat Terhadap Ongkos Naik Haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) bagi Calon Jamaah Haji.

Memutuskan:

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan memohon ridha-Nya memfatwakan sebagai berikut:

  1. Bahwa harta benda yang sudah mencapai nishab (batas minimal harta yang wajib dizakati) dan haul (satu tahun Qomariyah), termasuk uang yang akan dipergunakan untuk membayar Ongkos Naik Haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) wajib dibayarkan Hal ini didasarkan pada:
  2. Firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [QS. At-Taubat (9):103]

 

  1. Hadits yang diriwayatkan oleh Jama’ah dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, bahwa ketika Rasulallah SAW mengutus sahabat Mua’adz ibnu Jabal ke Yaman untuk hakim dan da’i di sana, beliau bersabda[1] :

 

 “Ajarkanlah mereka, bahwa sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka membayar zakat, yang diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang fakir miskin diantara mereka”.

 

  1. Para ulama telah bersepakat, bahwa salah satu syarat wajibnya ibadah haji adalah memiliki kemampuan (istitha’ah). Yang dimaksud istitha’ah dari segi harta adalah kemampuan seseorang untuk membayar Ongkos Naik Haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sesudah kebutuhan primernya (sandang, pangan dan perumahan) beserta keluarga terpenuhi, dan sesudah terbebas dari hutang-piutang baik kepada manusia maupun kepada Allah SWT seperti Nadzar, Kafarat dan Zakat[2].
  1. Bahwa pembayaran Zakat Harta yang akan dipergunakan untuk membayar Ongkos Naik Haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), disamping merupakan suatu kewajiban atas harta benda yang sudah mencapai nishab danhaul, juga dimaksudkan untuk melindungi harta dari perampokan, pencurian dan sebagainya; melindungi diri dari penyakit dan bencana; serta untuk membersihkan dan menyucikan harta sebagai prasyarat untuk meraih haji yang mabrur. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulallah SAW dalam hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani dari sahabat Abdullah Ibnu Mas’ud sebagai berikut[3] :

 “Lindungilah hartamu dengan membayar zakat, sembuhkanlah orang-orang yang sakit diantara kamu dengan bershadaqoh, dan hindarilah bencana dengan berdo’a”

Demikian juga sabda Rasulallah SAW dalam hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani dalam kitab al-Ausath[4] :

 “Jika seseorang melaksanakan ibadah haji dengan bekal yang halal dan bersih, maka ketika ia menginjakkan kakinya di atas kendaraan dan membaca talbiyah Labbaikallahu labbaik (Ya Allah aku datang memenuhi panggilan-Mu), Malaikat yang ada di langit akan menjawab, Labbaika wa Sadaik berbahagialah Allah menerima ibadah hajimu, karena bekalmu halal, ongkos naik hajimu halal, dan hajimu mabrur, tidak dikotori dengan perbuatan dosa. Sebaliknya jika seseorang melaksanakan ibadah haji dengan bekal yang haram dan kotor, maka ketika ia menginjakkan kakinya di atas kendaraan dan membaca talbiyah Labbaikallahuma labbaik (Ya Allah aku datang memenuhi panggilan-Mu), Malaikat yang ada di langit akan menjawab La Labbaika wa la Sadaik, janganlah engkau merasa senang karena Allah tidak menerima ibadah hajimu, karena bekalmu haram, ongkos naik hajimu haram, dan hajimu dikotori dengan perbuatan dosa, sehingga tidak diberi pahala”.

 

  1. Bahwa jika harta yang dipergunakan untuk membayar Ongkos Naik Haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sudah dizakati, maka kepada para calon jamaah haji dianjurkan untuk memperbanyak memberikan infaq dan shodaqoh kepada fakir miskin, terutama pada saat terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi seperti ini. Dengan memperbanyak infaq dan shodaqoh tersebut, diharapkan bangsa Indonesia dapat melepaskan diri dari belenggu kemiskinan yang dapat menyeret kepada kekafiran dan para calon jamaah haji dapat meraih haji yang mabrur.

 

  1. Bahwa penyerahan Zakat, Infaq atau Shodaqoh (ZIS) bagi calon jamaah haji kepada BAZIS DKI Jakarta adalah bersifat Meskipun demikian, hendaknya Pemda DKI Jakarta melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada para calon jamaah haji sehingga mereka bersedia menyerahkan ZIS-nya kepada BAZIS DKI Jakarta sebagai “Amil Resmi” yang dibentuk oleh Pemda DKI Jakarta.

 

Jakarta, 5 Syawwal 1420 H.

12Januari 2000M.

KOMISI FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA DKI JAKARTA

 

Ketua,

 

ttd

 

Prof. KH. Irfan Zidny, MA

Sekretaris,

 

ttd

 

KH. Drs. M. Hamdan Rasyid, MA

Mengetahui,

 

Ketua Umum,

 

ttd

 

KH. Achmad Mursyidi

Sekretaris Umum,

 

ttd

 

Drs. H. Moh. Zainuddin

[1]Muhammad bin ‘Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari, al- Jami’ as-Shahih al-Mukhtashar, (Beirut : Dar el-Fik, 1987), Jus ke-2, hal. 505, no. 1331.

[2]Wahbahaz-Zuhaili, Al-Fiqh al-IslamiwaAdilatuhu, Juz ke-3, hal. 30-31 ;I’anatuath-Thalibin, Juz ke-2, hal. 179.

[3]Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani, Al-mu’jam al-Kabir, (Mausul :Maktabah al-Ulumwa al-Hikam, 1983), Juz ke-10, hal. 128, no. 10196.

[4]Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani, Al-mu’jam al-Ausat, (Mausul :Maktabah al-Ulumwa al-Hikam, 1983), Juz ke-5, hal. 251, no. 5228.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.