Kajian Hukum MUI DKI Jakarta Terhadap PerPres No 10 Tahun 2021

on

KAJIAN HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

 

  1. Pendahuluan
  2. Bahwa disahkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang ditandatangani pada 2 Pebruari 2021 telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat utamanya menyangkut lampiran III Peraturan Presiden tersebut terkait Daftar Bidang Usaha Dengan Persyaratan Tertentu nomor 31, 32, 33, dan 44, dan 45.
  3. Bahwa penanaman modal bertujuan antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  4. Bahwa Bangsa Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.
  5. Bahwa tujuan pembangunan nasional sebagaimana dicita-citakan oleh Pendiri Bangsa yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.
  6. Bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesetiakawanan sosial, persaudaraan, dan saling menghormati sesama warga negara.
  7. Bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta adalah wadah berkumpulnya ulama, zu’ama, dan cendekiawan yang berfungsi sebagai pelayanan umat dan mitra pemerintah.

 

  1. Pertimbangan Hukum
  2. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal lampiran III Daftar Bidang Usaha Dengan Persyaratan Tertentu nomor 31, 32, 33, dan 44, dan 45 telah memperkuat bidang usaha industry minuman keras dan berkalkohol dan distribusinya dan membuka peluang untuk adanya investasi baru di empat Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.
  3. Bahwa legalisasi industri dan peredaran minuman keras beralkohol bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional.
  4. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 menegaskan Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti Negara menundukkan diri pada nilai-nilai dan ketentuan yang dikehendaki oleh Tuhan yang diwujudkan dalam nilai-nilai dan ketentuan agama.
  5. Bahwa Negara menjamin kemerdekaan  tiap-­tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-­masing dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya dan  kepercayaannya itu. Bahwa minuman keras beralkohol merupakan minuman berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit dan dilarang untuk dikonsumsi.
  6. Bahwa Islam melarang industri minuman keras, peredarannya, pengangkutannya, dan semua yang terlibat dalam kegiatan minuman keras beralkohol.
  7. Bahwa tidak ada jaminan peredaran minuman keras beralkohol dapat dikendalikan untuk kelompok masyarakat tertentu dan dijual di wilayah tertentu.
  8. Bahwa kepentingan moral dan kesehatan lebih utama dibanding dengan kepentingan ekonomi dan investasi dalam usaha minuman keras beralkohol.
  9. Bahwa hubungan yang harmonis antarwarga negara dan penduduk sangat diharapkan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan sosial serta harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.
  10. Bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta sebagai pelayanan umat berkewajiban melindungi masyarakat muslim dari praktik dan kebiasaan yang bertentang dengan agama. Sebagai mitra Pemerintah, MUI DKI Jakarta menyampaikan pertimbangan kebijakan untuk mewujudkan masyarakat yang baik dan sejahtera.

 

  1. Pendapat Hukum
  2. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal lampiran III Daftar Bidang Usaha Dengan Persyaratan Tertentu nomor 31, 32, 33, dan 44, dan 45 bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  3. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal lampiran III Daftar Bidang Usaha Dengan Persyaratan Tertentu nomor 31, 32, 33, dan 44, dan 45 tidak sesuai dengan norma agama dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
  4. Rekomendasi
  5. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal pasal 12, Pemerintah mengevaluasi daftar bidang usaha yang ada dalam lampiran III dan mencabut nomor 31, 32, 33, dan 44, dan 45 dari daftar lampiran III tersebut.
  6. Agar Gubernur dan DPRD DKI Jakarta segera melepas kepemilikan saham di PT. Delta Djakarta Tbk yang memproduksi minuman keras.
  7. Agar semua organisasi Islam dan masyarakat Muslim khususnya di Ibu Kota Jakarta waspada dan melawan segala bentuk peredaran dan penggunaan minuman keras.

 

Jakarta, 2 Maret 2021

Ketua Umum                                                                                 Sekretaris Umum

 

 

 

  1. Munahar Muchtar HS                                                           KH. Yusuf Aman, MA.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

554FansLike
2,176FollowersFollow
408SubscribersSubscribe

Must Read