Oleh: Muhammad Faishol, Lc., M.A.

Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta

 

Kajian tentang ruang publik (public space) dalam hukum Islam −meski tidak menyebut istilah ruang publik secara spesifik− sudah dimulai sejak sekitar abad ke-2 hijriyyah. Ini artinya sudah lebih dari 1300 tahun yang lalu. Kajian terkait sudah mendapatkan akarnya di era Rasulullah −shalawat dan salam untuknya− saat beliau menegur beberapa shahabat yang suka duduk-duduk di tepi jalan. Beliau bersabda, “Janganlah kalian duduk-duduk di (tepi) jalan.” Mereka menjawab, “Kami tidak bisa menghindari itu. Itu adalah tempat kami (berbincang-bincang, bersantai, dan saling mengenal).” Beliau menjawab, “Jika kalian enggan kecuali duduk-duduk (di tepi jalan) maka berilah hak jalan kepadanya.” Mereka bertanya, “Apa itu hak jalan?” Beliau menjawab, “(Hak jalan adalah) (1) memejamkan mata (dari melihat yang tidak halal untuk dilihat), (2) tidak menyakiti (baik dengan lisan maupun dengan perbuatan), (3) menjawab salam, (4) menyuruh hal yang baik, dan (5) mencegah hal yang yang dinilai buruk oleh agama.” (H.R. Al-Bukhariy dan Muslim)

Yang dimaksud dengan hak jalan adalah kewajiban para pengguna jalan atau seluruh orang yang memanfaatkannya saat berada di jalan. Artinya, kewajiban ini tidak terbatas hanya bagi mereka yang suka duduk-duduk di tepi jalan, tetapi para penguna jalan lainnya.

Di samping hadis di atas, beliau juga mengungkapkan, “menyingkirkan sesuatu yang menyakiti dari jalan adalah shadaqah.” (H.R. Al-Bukhariy dan Muslim).

Dengan sabdanya ini beliau memberi petunjuk bahwa hal-hal yang berpotensi mengakibatkan kerugian, gangguan, dan atau bahaya bagi pengguna jalan selayaknya disingkirkan demi menjaga dan melindungi pengguna lainnya.

Kedua hadis di atas tidak berbicara secara spesifik tentang penyikapan terhadap seluruh ruang dan fasilitas publik, namun muslim dituntut untuk bisa menangkap nilai-nilai yang tersembunyi (al maqashid) yang hendak disampaikan oleh pesan beliau. Meskipun hadis hanya berbicara tentang penyikapan terhadap jalan umum, namun ia juga secara tidak langsung memberikan petunjuk cara penyikapan terhadap seluruh fasilitas publik, termasuk masjid, taman kota, pemakaman, dan lain-lain.

Mengamati kedua hadis di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi pijakan dalam pembatasan pemanfaatan ruang publik bermuara pada 2 (dua) hal prinsip, umum dan khusus. Prinsip umumnya adalah “jangan menimbulkan hal yang tidak baik”, sedangkan prinsip spesifiknya adalah “jangan menimbulkan kerugian atau gangguan (dharar)”.

Prinsip yang terakhir ini selaras dengan firman Allah, “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (Al-Ahzab [33]:58).

Penambahan kata “yang nyata” setelah kata “dosa” semakin mengukuhkan bahwa aktifitas mengganggu sesama memiliki konsekuensi siksa ukhrawi yang berat, termasuk dalam hal ini adalah menggangu di ruang publik.

Penyikapan sebagaimana dijelaskan oleh hadis kedua juga merefleksikan keimanan seorang muslim. Saat beliau bersabda bahwa “sub-keimanan (kepada Allah) yang terendah adalah menyingkirkan sesuatu yang (berpotensi) menyakiti/mengganggu dari jalan” maka pada dasarnya beliau sedang menetapkan sebuah parameter atau indikator keimanan seorang muslim pada kepeduliannya terhadap fasilitas dan ruang publik untuk kebaikan sesama.

Kepedulian seorang muslim terhadap kenyamanan ruang publik dengan cara −minimal− tidak menimbulkan gangguan kepada pengguna lain menjadi indikator level keimanannya kepada Allah SWT. Semakin peduli semakin tinggi imannya. Demikian juga sebaliknya.

Para ulama generasi berikutnya “hingga harus” menurunkan prinsip dalam hadis di atas dalam tataran hukum dan terus mengembangkannya sebagaimana dapat diperhatikan dalam buku-buku hukum karya mereka. Sekedar menyebut contoh dan tanpa bermaksud merincinya dalam bentuk kajian hukum yang njelimet, berikut kutipan dari salah satu buku fiqh madrasah Syafi’iyyah,

“Jalan (tidak buntu/syari’) tidak boleh diperlakukan dengan (melakukan) apapun yang dapat mengganggu orang yang lalu-lalang. Sedangkan jalan buntu, haram bagi selain penghuninya untuk membuat teras atas (al-janah) yang mengarah ke jalan tersebut −tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hal (terakhir) ini juga berlaku bagi sebagian penghuni (di jalan buntu) sendiri. Keharaman ini berlaku baik penghuni lainnya benar-benar terganggu atau tidak, karena mereka memiliki hak ikhtishash (hak istimewa atau privilege) pada jalan tersebut, kecuali atas persetujuan mereka (penghuni lain di jalan buntu tersebut).”

Peraturan di atas dikutip dari buku Syarh al-Mahalliy karya Jalaluddin al-Mahalliy, seorang ulama abad ke-8 Hijriyyah. Hal senada juga sudah diungkapkan oleh Abu Ishaq ash-Shiraziy pada abad 5 Hijriyyah, atau nyaris sekitar 1000 tahun yang lalu.

Pengutaraan contoh peraturan di atas hanya ingin mengungkapkan bahwa para ulama dulu mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan pemanfaatan ruang publik dan telah menetapkan “aturan main” yang jelas mengenainya meski harus diperbarui agar sesuai dengan konteks kekinian. Pernyataan haram dalam peraturan di atas juga mengisyaratkan bahwa di samping ada sanksi duniawi, pelanggaran terhadap peraturan ruang publik juga mempunyai konsekuensi ancaman ukhrawi.

Jauh sebelum al-Mahalliy, seorang tokoh madzhab Ahmad bin Hanbal yang hidup hingga pertengahan abad ke-3 Hijriyyah, sebagaimana dikutip oleh ulama madzhabnya, menyatakan, “Tidak selayaknya kita membeli dari mereka yang berjualan yang di jalan.” Abu Ya’la memberikan alasan bahwa hal itu dinyatakan beliau karena aktifitas berjualan mereka mengganggu orang-orang yang lalu-lalang. An-Nawawiy mengomentarinya bahwa penyataan Ahmad tersebut adalah karena tindakan mereka dengan berjualan di jalan adalah bentuk pengabaian dan pada kenyataannya  jarang sekali di antara mereka mempedulikan hak jalan sebagai pesan Rasulullah −shalawat dan salam untuknya.

Di samping itu, membelinya dari mereka identik dengan pengakuan bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar dan tidak bersalah. Untuk itu Ahmad bin Hanbal ingin menghukumnya dalam bentuk sanksi sosial kepada mereka.

Yang menarik, pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai peruntukkannya ternyata membuka peluang masalah baru, yaitu pungutan liar. Kejadian ini ternyata juga berlaku di era mereka. Hal itu yang mendorong mereka mengeluarkan pernyataan, “Tidak halal (baca: haram) bagi pemerintah (al-imam) atau pihak lain memberikan kesempatkan kepada mereka (untuk berjualan di jalan, yang mengganggu) dengan cara mengambil kompensasi dari mereka.” Hal ini diungkapkan oleh ash-Shiraziy dalam al-Muhadzdzab dan Ibnu Qudamah dalam al-Mughni. Seakan-akan mereka ingin menyatakan dengan keras bahwa pemerintah atas nama kuasanya tidak berhak mengambil pungutan liar yang berkesan membenarkan sebuah tindakan yang salah. Apalagi bukan pemerintah.

Dalam konteks Jakarta, sudah sewajibnya pemerintah DKI mengatur masalah kepentingan publik ini dengan jelas dan tegas agar permasalahannya tidak semakin sulit diatasi sambil mencarikan jalan keluar yang terbaik dan manusiawi. Peran pemerintah dalam hal ini adalah amat sangat penting. Begitu pentingnya sehingga seorang al-Mawardiy pada abad ke-5 Hijriyyah membahas permasalahan pemanfaatan ruang publik ini secara panjang lebar dalam bukunya yang populer sebagai rujukan wacana pemerintahan dalam islam, yaitu al-Ahkam as-Sulthaniyyah.

Sementara itu, sebagai Muslim, setidaknya menyadari bahwa pemanfaatan ruang publik yang bertentangan dengan peruntukkannya adalah bagian dari masalah agama, bahkan menjadi indikator peringkat keimanan kepada Allah SWT serta mempunyai konsekuensi ukhrawi dan perhitungannya tersendiri di Hari Perhitungan nanti. Ini tidak hanya masalah dunia, tetapi ada Raqib dan ‘Atid yang juga terlibat di dalamnya. Raqib dan ‘Atid tidak hanya ada di masjid, tetapi ada juga di fasilitas umum dan fasilitas sosial. ***

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of