Bismillahirrahmanirrahim

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya pada tanggal 13 Rajab 1421 H. bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 2000M, yang membahas tentang Pembangunan Panti Pijat, setelah:

Menimbang:
1. Bahwa dewasa ini di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Semarang telah menjamur Panti Pijat-Panti Pijat yang menjual jasa pelayanan pemijatan untuk para tamu yang datang. Panti Pijat-Panti Pijat tersebut ada yang betul-betul murni menjual jasa pelayanan pemijatan untuk tujuan kesehatan, tetapi juga ada sedikit yang menjadikan Panti Pijat sebagai kedok untuk melakukan praktek prostitusi.

2. Bahwa dengan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan Panti Pijat untuk tujuan-tujuan maksiat, maka sebagian umat Islam mengajukan pertanyaan kepada MUI Provinsi DKI Jakarta tentang boleh atau tidaknya melakukan pemijatan di Panti Pijat.

3. Bahwa melihat realitas tersebut, maka untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang boleh atau tidaknya Islam melakukan pemijatan di Panti Pijat, MUI Provinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk segera mengeluarkan Fatwa tentangPantiPijat.

Mengingat:
1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia (PD/PRT MUI)
2. Pokok-Pokok Program Kerja MUI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2000 – 2005
3. Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Memperhatikan:
Saran dan pendapat para ulama peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Rajab 1421 H, bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 2000M, yang membahas tentang Pembangunan Panti Pijat.

Memutuskan:
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan memohon ridha-Nya, menfatwakan sebagai berikut:
1. Pengertian pijat atau massage yang dalam bahasa sederhana disebut urut adalah suatu upaya yang dilakukan manusia untuk mengembalikan kesehatan tubuh atau meningkatkan kesegaran jasmani dengan cara memijat seluruh anggota tubuh atau bagian-bagian tertentu dari anggota tubuhs eseorang. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka pemijat harus memiliki keahlian, baik diperoleh dari keturunan, bakat, atau dengan menempuh pendidikan atau latihan.

2. Pada dasarnya, agama Islam memperbolehkan pemijatan yang dilakukan untuk mengembalikan kesehatan tubuh atau meningkatkan kesegaran jasmani sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sehat serta mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, baik tugas untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah SWT, maupun tugas sebagai khalifah-Nya di muka bumi sesuai petunjuk-Nya. Apalagi jika pemijatan yang dilakukan oleh orang-orang tunanetra atau para pengangguran sehingga dapat mengurangi pengangguran. Dengan demikian, maka orang yang dipijat dapat memberikan pekerjaan kepada para tuna netra dan atau para pengangguran, di samping akan mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadist shahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah RA. sebagaiberikut:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُا لله  المــُــؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَ أَحَبُّ إِلَي الله مِنَ المــُــؤْمِنِ الضَّعِيْفِ
“Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah”. (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

3. Pijat atau massage yang merupakan upaya manusia untuk meningkatkan dan mengembalikan kesegaran jasmani, diperbolehkan oleh ajaran Islam dan dinilai sebagai suatu hal yang wajar jika pelaksanaan pijat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Diantaranya adalah jika yang dipijat pria, maka yang memijat harus pria. Sebaliknya jika yang dipijat wanita, maka yang memijat harus wanita, kecuali jika mereka suami isteri atau masih memiliki hubungan mahram atau tidak dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki. Hal ini di dasarkan pada hadist shahih yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu ‘Abbas RA. sebagaiberikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah sekali-kali seseorang lelaki berkhalwah (bersepi-sepi) dengan wanita (lain yang tidak mempunyai hubungan mahram), kecuali jika dibarengi mahramnya”.

4. Panti Pijat yang menyalahgunakan profesinya dari usaha yang mulia menjadi usaha maksiat dengan menyediakan wanita-wanita yang siap diajak berzina, merupakan tempat yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena agama Islam tidak membenarkan dua “insan” yang berlainan jenis tanpa ikatan suami isteri atau hubunga muhrim berada di tempat tertutup sehingga dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif. Sehubungan dengan hal tersebut, MUI Provinsi DKI Jakarta menghimbau pemerintah agar menutup Panti Pijat-Panti Pijat yang menyalahgunakan profesinya , dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Panti pijat tersebut dapat digunakan sebagai tempat prostitusi (perzinaan).
b. Panti pijat tersebut mengeksploitasi tenaga manusia olehmanusia, yang dalam hal ini wanita yang notabene lemah oleh laki-laki berduit.
c. Di panti pijat-panti pijat tersebut seringkali terjadi keributan, perkelahian dan pembunuhan.
d. Adanya panti pijat-panti pijat tersebut telah meresahkan ibu-ibu rumah tangga karena takut kalau suami atau anaknya masuk kesana, sehingga bukan saja akan menguras uang, tetapi juga dapat menghilangkan kemesraan suami isteri.

Di samping pertimbangan-pertimbangan tersebut, juga didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Anfal, ayat 25:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang dzalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah, Allah amat keras siksaan-Nya”. (QS. Al-Anfal (8):25)

Demikian juga Kaidah Ushuliyah:
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan sesuatu yang berbahaya (akan menimbulkan kehancuran) harus didahulukan daripada mencari keuntungan”.

Jakarta, 13 Rajab 1421 H.
12 Agustus 2000 M.

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA DKI JAKARTA

Ketua,                                                                                     Sekretaris,

ttd                                                                                                  ttd

Prof. KH. Irfan Zidny, MA                             KH. Drs. M. Hamdan Rasyid, MA

Mengetahui,

Ketua Umum,                                                                 Sekretaris Umum,

ttd                                                                                                ttd

KH. Achmad Mursyidi                                                Drs. H. Moh. Zainuddin