Bismillahirrahmanirrahim
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya yang berlangsung pada tanggal 1 Sya’ban 1422H bertepatan dengan tanggal 18 Oktober 2001 M. yang membahas tntang Tata cara Pembagian Harta Pusaka Kepada Ahli Waris Yang berbeda Agama, setelah:
Menimbang:
1. Bahwa Allah SWT telah menciptakan umat manusia yang memiliki kepercayaan agama berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sungguh pun mereka berasal dari satu keluarga; dan ayah dan ibu yang sama. Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan sebagian umat Islam tentang Tata cara Pembagian Harta Pusaka Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama seperti yang tercermin dari pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Iin Dwilistyo, SE. Jl. Utan Kayu No. 105 Jakarta Timur melalui suratnya pada tanggal 17 Oktober 2001 yang disampaikan kepada MUI Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: “Ayah kami telah wafat beberapa tahun yang lalu, kemudian disusul oleh ibu kami. Ayah kami beragama Islam, sedangkan ibu kami beragama Katolik. Mereka meninggalkan ahli waris sebanyak tiga orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki; semuanya beragama Islam kecuali adik perempuan kami yang beragama Katolik. Kedua orang tua kami juga meninggalkan harta pusaka yang merupakan hasil usaha bersama dan tidak dapat dipilah-pilah, mana harta yang menjadi hak milik ayah kami yang beragama Islam, dan mana yang menjadi hak milik ibu kami yang beragama Katolik. Sehubungan dengan hal itu, kami mohon fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta, bagaimanakah cara pembagian harta pusaka tersebut? Atas penjelasannya kami sampaikan terima kasih.”
2. Bahwa untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam khususnya Ibu Iin Dwilistyo, SE tentang Tata cara Pembagian Harta Pusaka Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama, maka MUI Provinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk segera mengeluarkan Fatwa tentang Tata cara Pembagian Harta Pusaka Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama.
Mengingat:
1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia (PD/PRT MUI)
2. Pokok-Pokok Program Kerja MUI Provinsi DKI Jakarta tahun 2000 – 2005
3. Pedoman Penetapan Fatwa MUI
Memperhatikan:
Saran dan pendapat para ulama peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 Sya’ban 1422 H, bertepatan dengan tanggal 18 Oktober 2001 yang membahas tentang Tata cara Pembagian Harta Pusaka Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama.
Memutuskan:
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan memohon ridha-Nya memfatwakan sebagai berikut:
1. Berdasarkan ajaran Islam, sesudah kedua orang tua Ibu wafat, maka seluruh harta benda yang ditinggalkan beralih menjadi hak milik keluarga yang menjadi ahli warisnya. Seandainya kedua orang tua Ibu beragama Islam dan seluruh anaknya juga beragama Islam maka yang berhak mewarisi harta peninggalannya adalah seluruh anak-anaknya yang berjumlah lima orang dengan pembagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’, ayat 11;
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ
“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan”
2. Berhubung orang tua perempuan Ibu beragama Katholik, maka harta peninggalannya tidak dapat diwariskan kepada anak-anaknya yang beragama Islam. Demikian juga harta benda peninggalan ayah yang beragama Islam tidak dapat diwariskan kepada anaknya yang beragama Katolik. Hal ini didasarkan pada Hadits Shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dari sahabat Usamah ibn Zaid RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda;
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الـمُسْلِمُ الكَافِرَ وَ لَا يَرِثُ الكَافِرُ الـمُسْلِمَ
“Orang Islam tidak dapat mewarisi (harta( orang kafir. Demikian juga orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang Islam”. (Shahih Bukhari Juz IV/170: Faidlul Qadir Juz VI/449).
3. Mengingat harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua laki-laki (ayah) Ibu bercampur dengan harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua perempuan Ibu dan tidak bisa dipilah-pilah, maka harta benda tersebut sangat sulit untuk dibagi-bagikan kepada anak- anaknya dengan menggunakan ketentuan hukum Islam di atas. Yaitu anak-anak yang beragama Islam mewarisi harta peninggalan ayah dan anak yang beragama Katolik mewarisi harta peninggalan ibu. Sehubungan dengan hal tersebut, MUI Provinsi DKI menyarankan agar harta peninggalan kedua orang tua Ibu dibagi-bagikan kepada seluruh anaknya tanpa membedakan agama mereka berdasarkan musyawarah mufakat. Kalau mereka sepakat untuk membagi harta peninggalan tersebut secara merata, itu lebih baik.
4. Sebelum dibagi, terlebih dahulu harta tersebut dikeluarkan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut
a) Membayar hutang-hutang kedua orang tua Ibu jika mereka mempunyai hutang baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia.
b) Memenuhi wasiat atau amanat, jika sebelum wafat mereka berwasiat tentang sesuatu yang berkaitan dengan harta bendanya.
c) Membayar biaya penguburan mereka
5. Jika ahli waris yang beragama Islam telah menerima pembagian harta pusaka, maka mereka berkewajiban membayar zakat sebesar 2,5%, apabila jumlah yang diterima telah cukup nishab (batas minimal harta yang wajib dizakatkan) dan haul (melewati masa satu tahun) Sungguh pun demikian, jika mereka ingin langsung membayar zakat tanpa menunggu masa satu tahun juga diperbolehkan.
Jakarta, 1 Sya’ban 1421 H.
18 Oktober 2001 M.
KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA DKI JAKARTA
Ketua, Sekretaris,
ttd ttd
Prof. KH. Irfan Zidny, MA KH. Drs. M. Hamdan Rasyid, MA
Mengetahui,
Ketua Umum, Sekretaris Umum,
ttd ttd
KH. Achmad Mursyidi Drs. H. Moh. Zainuddin
