Bagaimana sebetulnya mekanisme dan metode penetapan fatwa di MUI?
Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:
- Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu’tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma’, qiyas yang mu’tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti ihtisan, maslahah mursalah, dan saddu al-dzari’ah.
- Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para Imam Madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil yang diperrgunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan[1].
Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode istinbath hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode istinbath hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, di samping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama madzhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung pada kedua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.
Sebelum menetapkan suatu fatwa, MUI (dalam hal ini Komisi Fatwa atau tim khusus) harus terlebih dahulu mempelajari setiap masalah yang disampaikan kepada MUI dengan seksama sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Jika persoalannya telah jelas hukumnya (qath’iy) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui nash-nya dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalam masalah yang terjadi khilafiyah [perbedaan pendapat]di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fikih muqaran (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih muqaran yang berhubungan dengan pentarjihan. (pasal 3)
Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan fatwa. Setiap Keputusan Fatwa harus di-tanfidz-kan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).
Di dalam SKF, harus dicantumkan dasar-dasar pengambilan hukum disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya. Demikian pula setiap SKF sedapat mungkin disertai dengasn rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan / atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.
Majelis Ulama Indonesia, secara hierarkis ada dua, yaitu Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia daerah. Majelis Ulama Indonesia Pusat berwenang mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalah umat Islam indonesia secara nasional dan / atau masalah-masalah keagamaan yang terjadi di daerah, nsmun efeknya dapat meluas ke daerah-daerah lain, bahkan masalah-masalah tersebut bisa menasional.
Meskipun ada hirarki antara MUI pusat dan MUI daerah, namun fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah sederajat, artinya bahwa fatwa yang satu tidak bisa membatalkan fatwa yang lain. Masing-masing fatwa berdiri sendiri sesuai dengan lokalitas dan kondisinya namun ketika keputusan MUI Daerah dan MUI Pusat ada perbedaan dalam masalah yang sama, maka kedua pihak bertemu untuk mencari penyelesaian yang terbaik, agar putusan tersebut tidak membingungkan umat Islam[2]. [Dinukil dan diolah dari buku Kumpulan Fatwa MUI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1975-2012 dengan penyusun KH. A. Syarifuddin Abdul Gani, MA dan DR. H. Fuad Thohari, MA]
Catatan Kaki:
[1] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, 2003, hal. 4-5.
[2] H.M. Atho Mudzhar, “Membaca Gelombang Ijtihad ; Antara Tradisi dan Liberasi”, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998, hal. 134.
