foto dok. pribadi Muaz

Bismillahirrahmanirrahim

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya pada tanggal 2 Dzulhijjah 1420 H. bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2000 M, yang membahas tentang Tata Cara Mengangkat Anak dan Status Anak Angkat (Adopsi), setelah:

Menimbang:


1. Bahwa dalam realitas kehidupan manusia, selalu ada keluarga miskin yang dikarunia anak banyak sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang layak serta pendidikan yang memadai kepada anak-anaknya; anak-anak yang lahir di luar kehendak orang tua; dan anak-anak yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya. Akibatnya, anak-anak tersebut terlantar sehingga memerlukan orang tua asuh yang bersedia mengadopsi mereka. Pada sisi lain juga selalu ada pasangan suami isteri yang diberi anugerah materi berkecukupan bahkan berlebihan, tetapi tidak dikarunia anak, atau dikarunia anak dalam jumlah kecil, atau anak-anaknya telah berkeluarga sehingga berkeinginan untuk mengadopsi anak orang lain.

2. Bahwa untuk mempertemukan keinginan kedua kelompok masyarakat diatas, maka syari’at Islam memberikan aturan-aturan yang jelas tentang cara pengadopsian anak serta hal-hal yang terkait dengannya, sehingga pelaksanaan adopsi tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

3. Bahwa untuk memberikan pemahaman kepada Umat Islam tentang hal-hal yang terkait dengan masalah adopsi anak, MUI Provinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk segera mengeluarkan fatwa tentang Tata Cara Mengangkat Anak dan Status Anak Angkat (Adopsi).

Mengingat:
1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia (PD/PRT MUI)
2. Pokok-Pokok Program Kerja MUI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2000 – 2005
3. Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Memperhatikan:
Saran dan pendapat para ulama peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 2 Dzulhijjah 1420 H. bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2000 M, yang membahas tentang Tata Cara Mengangkat Anak dan Status Anak Angkat (Adopsi).

Memperhatikan:
Saran dan pendapat para ulama peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada 2 Dzulhijjah 1420 H. bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2000 M, yang membahas tentang Tata Cara Mengangkat Anak dan Status Anak Angkat (Adopsi).

Memutuskan:
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan memohon ridha-Nya, memfatwakan sebagai berikut:
1. Syari’at Islam memperbolehkan dan bahkan menganjurkan seseorang mengambil anak angkat (tabanni/adopsi) dari orang lain, rumah yatim piatu, atau rumah sakit untuk diasuh, diberikan kasih sayang, nafkah dan pendidikan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan mulia sebagai manifestasi dari rasa tanggung jawab untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesame manusia. Karena seseorang yang tidak memperdulikan kesulitan hidup yang dihadapi oleh orang-orang miskin dan anak-anak yatim piatu dinilai sebagai orang yang membohongkan agama. sebagaimana difirmankan dalam surat al-Ma’un ayat 1-3 :
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١)فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢)وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣)

“(1) Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (2) Itulah orang yang menghardik anak yatim, (3) dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin”. (QS. Al-Ma’un, 107:1-3)

2. Sungguhpun mengambil anak angkat (tabanni/adopsi) merupakan perbuatan mulia, tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Antara lain :

a. Anak yang diadopsi dalam keadaan terlantar, seperti anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya (yatim piatu) ; anak yang sudah tidak diurus oleh keluarganya dan anak-anak yang diasuh di Panti Asuhan. Jika anak yang akan diadopsi masih mempunyai orang tua yang mengasihi dan mengasuhnya, maka tidak boleh mengadopsinya dengan memisahkannya dari orang tuanya. Yang diperintahkan kepada kita adalah memberikan bantuan biaya hidup, pendidikan dan sebagainya. Sebagaimana disabdakan Rasulallah SAW dala hadits shahih yang diriwiyatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Ayyub RA. sebagai berikut :

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدَةِ وَ وَلَدِهَا فَرَّقَ الله بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ غَريبٌ (سنن الترميذى ج:4 ص 134)
“Dari Abu Ayyub ia berkata : aku mendengar Rasulallah SAW bersabda: “Barangsiapa memisahkan seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dari orang-orang yang dicintainya pada hari Kiamat”.

b. Tujuan adopsi adalah semata-mata mengasuh, memberikan kasih sayang, menyantuni dan mendidik anak yang diadopsi. Jika seseorang yang akan mengadopsi bertujuan negatif atau ingin menguasai anak yang diadopsi dengan mensahkannya seperti anak kandung sendiri melalui keputusan pengadilan sehingga secara yuridis anak yang diadopsi terputus dari keluarganya baik dalam masalah pewarisan, perwalian dan sebagainya serta beralih kepada orang tua yang mengadopsinya, maka hal itu diharamkan oleh Allah SWT. Karena menurut syari’at Islam kekerabatan yang dapat menimbulkan hubungan mahram, perwalian dalam nikah dan hak waris, bukanlah didasarkan pada pengadopsian yang disahkan pengadilan, melainkan semata-mata ditentukan oleh factor keturunan (nasab), hubungan persusunan (radha’) dan hubungan pernikahan. Sehubungan dengan hal itu, sebagian ulama mengatakan bahwa yang diperintahkan oleh Islam adalah mengasuh, membiayai, mendidik, dan memelihara anak orang lain. Sedangkan mengadopsi anak dalam arti menjadikan anak orang lain persis seperti anak kandung sendiri dalam segala hal sehingga harus mendapatkan pengesahan dari kantor pengadilan negeri adalah dilarang oleh Islam. Karena dengan demikian, menurut hukum positif, anak yang telah diadopsi terputus pertaliannya dari orang tua atau keluarganya.

c. Pengadopsian anak dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari’at Islam. Jika diadopsi dilakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi seperti yang dilakukan oleh sindikat perdagangan anak (children for sale) yang berkedok “Panti Asuhan” atau yang terjadi di Amerika Latin dengan sebutan “Pasar Suram” (grey market), maka hal itu diharamkan oleh Allah SWT. Praktek adopsi pada masa jahiliyah, karena dapat mendorong terjadinya penculikan, penyelundupan dan pemerasan terhadap anak-anak kecil yang tidak berdosa.

d. Anak yang diadopsi diberikan kebebasan untuk kembali kepada keluarganya. Seseorang yang mengadopsi anak orang lain tidak boleh memutuskan tali persaudaraan dengan keluarganya. Oleh karena itu jika suatu ketika anak yang diadopsi ingin kembali kepada keluarganya, maka tidak boleh dilarang. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW pernah mengadopsi seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah, tawanan perang dari negeri Syam. Sebagai tawanan perang, dia berstatus budak belian yang dibeli oleh Hakim bin Hisyam bin Chuwailid, ayah Khadijah isteri Nabi Muhammad SAW. Kemudian Hakim menghibahkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Haritsah dimerdekakan dan dijadikan anak angkatnya. Beberapa waktu setelah itu, ayah dari paman Zaid bermaksud menebus Zaid. Beliau memberikan pertimbangan kepada ayah dan paman Zaid agar memberikan kebebasan kepada Zaid untuk memilih ; jika Zaid memilih bersama ayahnya, maka akan diserahkan kepadanya tanpa tebusan barang apapun. Setelah diberi kebebasan, ternyata Zaid memilih tetap bersama Nabi Muhammad SAW.

3. Menurut hukum Islam, status anak yang diadopsi adalah sama dengan orang lain dan tidak mempunyai hubungan nasab atau silsilah dengan orang yang mengadopsinya. Nasab atau silsilahnya tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, sungguh pun Zaid bin Haritsah dijadikan anak angkat oleh Nabi Muhammad SAW dia tetap dipanggil dengan sebutan Zaid bin Haritsah dan tidak boleh disebut Zaid bin Muhammad karena dapat mengacaukan hubungan mahram, waris dan perwalian nikah. Sebagaimana difirmankan dalam surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ..(٥)

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (4). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”. (QS. Al-Ahzab, 33:4-5)

4. Anak angkat tidak mempunyai hubungan mahram dengan keluarga orang tua angkat. Oleh karena itu, anak angkat boleh dinikahi oleh ayah, ibu atau saudara angkat. Demikian juga bekas suami atau bekas istri anak angkat boleh dinikahi oleh orang tua angkat, seperti dicontohkan oleh Rasulallah SAW. Pada waktu beliau telah diangkat menjadi Rasul, beliau berkhendak mengawinkan Zaid bin Haritsah dengan saudara sepupu beliau yang bernama Zainab binti Jahsyin binti Imaimah binti Abdul Muthalib. Mula-mula Zainab (Zaid bekas budak belian sedangkan Zainab keturunan Abdul Muthalib). Namun karena kekhendak Rasulallah SAW dibenarkan oleh Allah SWT, maka Zainab dan saudara-saudaranya harus taat untuk mengikuti ketentuan Rasulallah. Sebagaimana difirmankan dalam surat al-Ahzab ayat 36 :
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا (٣٦)

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata”. (QS. Al-Ahzab, 33:36)

Setelah terjadi perkawinan antara Zaid dengan Zainab, dalam pergaulan sehari-hari Zainab menunjukkan sikap sombong sehingga Zaid merasa tidak tahan, tidak sabar dan berniat menceraikan Zainab. Akan tetapi Zaid diperintahkan Rasulullah agar mempertahankan perkawinannya dan tidak bercerai. Namun karena Zaid benar-benar sudah tidak tahan lagi, akhirnya ia menceraikan istrinya. Setelah itu, Allah SWT mengawinkan Zainab dengan Rasulallah SAW. Sebagaimana difirmankan dalam surat al-Ahzab ayat 37 :
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”. (QS. Al-Ahzab, 33: 37)

Setelah Rasulallah menikah dengan Zainab atas perintah Allah SWT, maka diantara warga masyarakat ada yang merasa tidak senang karena beliau menikahi bekas menantunya. Namun karena Zaid bin Haritsah bukan anak Rasulallah tetapi hanya anak angkat, maka turunlah firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 40 :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Ahzab, 33: 40)

Berhubung anak angkat tidak mempunyai hubungan mahram dengan keluarga orang tua angkatnya, maka berlaku hukum sebagai berikut :

a. Orang tua angkat beserta keluarganya tidak berhak menjadi wali pernikahan anak angkat perempuan.

b. Anak angkat laki-laki tidak berhak menjadi wali pernikahan saudara angkat perempuan.

c. Orang tua angkat beserta keluarganya tidak boleh khalwah (berdua-duaan) dengan anak angkat yang berlainan jenis dan telah baligh.

d. Menurut Imam Syafi’i, persentuhan kulit anak angkat dengan orang tua angkat beserta keluarganya yang berlainan jenis membatalkan wudlu.

5. Anak angkat tidak berhak saling mewarisi dengan orang tua angkat dan keluarganya, karena harta pusaka hanya diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan pernikahan dengan orang yang wafat. Oleh karena itu, bila orang tua angkat ingin memberikan sesuatu harta benda kepada anak angkatnya, hendaklah diberikan sewaktu mereka masih hidup (dalam bentuk hibah) atau dalam bentuk wasiat.

6. Umat Islam harus berhati-hati sehingga tidak menyerahkan anggota keluarganya kepada orang-orang non-muslim untuk dijadikan anak angkat (adopsi). Karena kekhawatiran, anak-anak tersebut dijadikan penganut agama mereka, apalagi jika dijadikan propagandis atau penginjil yang bertugas menyiarkan agama mereka. Hendaknya hal ini menjadi perhatian kita semua.

Jakarta, 2 Dzulhijjah 1420 H.
11 Maret 2000 M.

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA DKI JAKARTA

Ketua,                                                                    Sekretaris,

ttd                                                                           ttd

Prof. KH. Irfan Zidny, MA       KH. Drs. M. Hamdan Rasyid, MA

Mengetahui,

Ketua Umum,                                              Sekretaris Umum,

ttd                                                                            ttd

KH. Achmad Mursyidi                        Drs. H. Moh. Zainuddin