Bismillahirrahmanirrahim

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya pada tanggal 25 Dzulhijjah 1420 H, bertepatan dengan tanggal 2 April 2000 M, yang membahas tentang Hukum Aborsi (Pengguguran Kandungan), setelah:

Menimbang:
1. Bahwa salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebudayaan industri, era informasi dan globalisasi adalah semakin mencairnya nilai-nilai agama, kaidah-kaidah sosial dan susila. Sebagai konskwensi logis dari pergeseran tata nilai yang diatur oleh masyarakat industri dari tatanan kehidupan yang serba komunalistik dan bertumpu pada nilai-nilai spriritual kepada pola hidup meterialistik, hedonistik dan bahkan sekuler, maka tidak dapat dihindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran-ajaran agama Islam.

2. Bahwa di antara bentuk penyimpangan terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang dilakukan oleh masyarakat modern adalah kehidupan free sex yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga.

3. Bahwa akibat dari kehidupan free sex yang semakin meningkat, maka banyak terjadi kehamilan di luar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarganya. Untuk menghindari perasaan malu kepada masyarakat, maka banyak di antara mereka yang melakukan aborsi (pengguguran kandungan). Di samping itu, juga muncul praktek aborsi dari wanita yang hamil dari suami yang sah, tetapi kehamilan tersebut tidak dikehendaki karena berbagai alasan.

4. Bahwa melihat realitas tersebut, maka untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang boleh atau tidaknya praktek aborsi (pengguguran kandungan), MUI Provinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk segera memberikan Fatwa tentang Hukum Aborsi (Pengguguran Kandungan).


Mengingat:
1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia (PD/PRT MUI)
2. Pokok-Pokok Program Kerja MUI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2000 – 2005
3. Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Memperhatikan:
Saran dan pendapat para ulama peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 Dzulhijjah 1420 H. bertepatan dengan tanggal 2 April 2000 M, yang membahas tentang Hukum Aborsi (Pengguguran Kandungan).

Memutuskan:
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan memohon ridha-Nya, memfatwakan sebagai berikut:
1. Pengguguran kandungan (aborsi) sesudah nafkh ar-ruh (ditiupkannya nyawa pada janin sesudah usia empat bulan kehamilan), baik dilakukan dengan cara penyedotan dan pengurasan kandungan (menstrual regulation) dengan memasukan alat penyedot, penguras dan pembersih (vaccum aspirator) ke dalam rahim wanita maupun dengan cara lainnya hukumnya adalah haram, kecuali jika menurut dokter yang amanah bahwa hal itu merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa ibu yang mengandung. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan haramnya aborsi sesudah nafkh ar-ruha adalah sebagai berikut:
a. Janin yang telah berusia empat bulan (ba’da nafkh ar-ruha) sudah memiliki kehidupan yang harus dihormati. Oleh karena itu, aborsi sesudah nafkh ar-ruha merupakan usaha pembunuhan terhadap manusia (anak dalam kandungan) yang sangat diharamkan Allah SWT. Karena yang berhak menghidupkan dan mematikan manusia, baik sudah dalam keadaan utuh dan sempurna maupun masih dalam keadaan embrio (proses kejadian manusia), hanya Allah SWT. Sebagaimana difirmankan dalam surat Ali Imran ayat 156:

وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١٥٦)

“Dan Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Ali Imran, 3:156)

Demikian juga firman-Nya dalam surat al-Isra’ ayat 33:

وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang dharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”. (QS. Al-Isra’, 17:33)

Demikian juga firman-Nya dalam surat al-Isra’ ayat 31:
 وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra’, 17:31)

Demikian juga firman-Nya dalam surat at-Takwir ayat 8-9:
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨)بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩)

“Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh”. (QS. At-Takwir, 81:8-9)

b. Aborsi sesudah nafkh ar-ruha sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa wanita yang melakukannya. Padahal agama Islam melarang manusia melakukan hal-hal yang membahayakan diri mereka sendiri dan atau membahayakan orang lain. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat al-Baqarah ayat 195:
وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”. (QS.Al-Baqarah, 2:195)
Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Malik dari ‘Amr bin Yahya, RA.:
عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَ الـمَازَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ
“Tidak boleh melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain”.
Aborsi, baik dilakukan dengan cara penyedotan dan pengurasan kandungan (menstrual regulation) dengan memasukan alat penyedot, penguras dan pembersih (vaccum aspirator) ke dalam rahim wanita maupun dengan cara lainnya dikhawatirkan akan mendorong manusia lebih berani melakukan perzinahan karena mereka merasa lebih aman; jika hamil dapat digugurkan kandungannya.
2. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya nafkh ar-ruha (usia empat bulan kehamilan), sebagai berikut:
a. Menurut ulama Zaidiyah, sebagian ulama madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali, bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya nafkh ar-ruha adalah mubah (boleh) secara mutlah, baik ada alasan medis ataupun tidak.
b. Menurut sebagian ulama madzhab Hanafi dan Syafi’I, bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya nafkh ar-ruha adalah mubah (boleh) jika ada alasan medis (‘udzur). Jika tidak ada alasan medis (‘udzur), maka hukumnya makruh.
c. Menurut sebagian ulama madzhab Maliki, bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya nafkh ar-ruha adalah makruh secara mutlak, baik ada alasan medis ataupun tidak.
d. Menurut pendapat yang mu’tamad dalam madzhab Maliki, bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya nafkh ar-ruha adalah haram.
e. Menurut pendapat Imam al-Ghazali dari kalangan Madzhab Syafi’I, bahwa jika nuthfah (sperma) telah bercampur (ikhtilath) dengan ovum dan siap menerima kehidupan (استعداد لقبول الحياة), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (jinayah); dengan demikian hukumnya adalah haram. Sebagaimana disebutkan dalam Kitab Ihya’ Ulum ad-Din juz II, halaman 51 sebagai berikut:
و ليس هذا المنع الحمل كالإجهاض والوأد لأن ذالك جناية على موجود حاصل و له أيضا مراتب. و أول مراتب الوجود أن تقع النطقة فى الرحم و تحتلط بماء المرأة و تستعد لقبول الحياة، و إفساد ذالك جناية. فإن صارت مضغة و علقة كانت الجناية أفخش و أن نفخ فيه الروح و استوات الخلقة ازدادل الجناية نفاخشا و منتهى التفخش فى الحناية بعد انفصال حيا
“Azal (pencegah kehamilan) adalah berbeda dengan pengguguran kandungan atau pembunuhan bayi yang telah lahir. Karena hal itu (pengguguran kandungan atau pembunuhan bayi yang telah lahir) adalah suatu tindak pidana terhadap makhluk yang telah ada. Pengguguran kandungan (aborsi) sebagai suatu tindak pidana terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan pertama (yang paling ringan tindak pidananya) adalah aborsi yang dilakukan ketika nuthfah (sperma/air mani) telah bertemu dan bercampur dengan ovum dalam rahim wanita dan telah siap menerima kehidupan. Merusakkan wujud yang demikian adalah suatu kejahatan. Apabila nuthfah (air mani) telah tumbuh menjadi ‘alaqah (segumpal darah) dan mudlghoh (segumpal daging), maka aborsi terhadap janin tersebut lebih keji. Bila janin telah berbentuk bayi secara sempurna dan telah ditiupkan ruhnya, maka aborsi terhadap janin tersebut adalah lebih keji lagi. Puncak dari pada kekejian tersebut adalah apabila pembunuhan dilakukan terhadap bayi yang telah lahir dari Rahim ibunya dalam keadaan hidup”.
3. Sehubungan dengan berbagai pendapat para pakar hukum Islam (fuqaha’) di atas, Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta memfatwakan bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya nafkh ar-ruha (usia empat bulan kehamilan) adalah haram, kecuali jika ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh agama Islam.

4. Bahwa pembersihan kandungan yang dilakukan akibat terjadinya keguguran yang tidak disengaja adalah diperbolehkan karena tidak termasuk aborsi yang diharamkan.

5. Mengharapkan kepada pemerintah agar melarang aborsi, baik dilakukan dengan cara penyedotan dan pengurasan kandungan (menstrual regulation) dengan memasukan alat penyedot, penguras dan pembersih (vaccum aspirator) ke dalam rahim wanita maupun dengan cara lainnya, serta mengambil tindakan tegas terhadap pelakunya.

Jakarta, 17 Dzulhijjah 1420 H.
26 Maret 2000 M.

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA DKI JAKARTA

Ketua,                                                                      Sekretaris,

ttd                                                                            ttd

Prof. KH. Irfan Zidny, MA         KH. Drs. M. Hamdan Rasyid, MA

Mengetahui,

Ketua Umum,                                               Sekretaris Umum,

ttd                                                                            ttd

KH. Achmad Mursyidi                         Drs. H. Moh. Zainuddin