JAKARTA- ”Indonesia darurat hoax!” Demikian pernyataan  Septiaji Eko Nugroho, Ketua Masyarakat Anti Hoax Indonesia, dalam jumpa pers acara deklarasi Masyarakat Anti Fitnah Yojomase, Sabtu sore, 14 Januari 2017. Berita atau informasi hoax, kata dia, marak sebagai salah satu dampak dari berkembangnya peradaban siber. Hampir setiap orang memiliki gawai dan bisa mengakses informasi apa pun dari ponselnya tersebut. Ia menyebutkan 130 juta orang di Indonesia merupakan pengguna internet lewat gawai. Akan tetapi, budaya literasi di Indonesia terendah nomor dua di dunia. “Jadinya, yang ada budaya share tanpa didampingi membaca,” tutur dia.

Dikarenakan sudah banyak korban dari berita hoax, fitnah, bullying, dan sejenisnya di Indonesia yang disebarkan melalui media sosial dan adanya permintaan fatwa kepada MUI, maka  Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua Fatwa MUI Prof Hasanuddin AF dan sekretarisnya Asrorun Ni’am Sholeh dan ditetapkan di Jakarta sejak 13 Mei 2017.  Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan, MUI sebelumnya telah melakukan kajian untuk merespons kasus-kasus yang muncul di media sosial. Menurut dia, teknologi dan informasi memang memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan silaturrahim. Namun, di sisi lain penggunaan media sosial kerap sekali memunculkan beberap kasus. Karena itu, menurut dia, MUI memandang perlu untuk memberikan kontribusi keagamaan untuk menangani kasus-kasus tersebut, yaitu dengan mengeluarkan fatwa. Tewrlebih sudah banyak ulama yang meminta untuk dikeluarkannya fatwa.

Ada beberapa poin yang diharamkan dalam fatwa ini, yakni:

  • Melakukan ghibab, fitnah, namimah, dan menyebarkan permusuhan
  • Melakukan bullying, ujaran kebencian, da permusuhan berdasarkan suku, ras, atau antara golongan
  • Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup
  • Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala yang terlarang secara syari
  • Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya.

*** (RZK, dari pelbagai sumber)