sumber foto: deviantart.net

Bismillahirrahmanirrahim

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya yang berlangsung pada tanggal 13 Muharram 1421 H bertepatan dengan tanggal 18 April 2000 M, yang membahas tentang Hukum Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Serta Cara Memberantasnya, setelah:

Menimbang:
1. Bahwa pada saat sekarang ini, bangsa Indonesia tengah mengalami krisis moneter dan krisis ekonomi berkepanjangan yang salah satunya disebabkan oleh praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah sajak dari tingkat desa hingga pejabat tingkat nasional.

2. Bahwa di antara faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah karena lemahnya iman dan penghayatan para pejabat negara terhadap ajaran-ajaran agama, serta ketidak-mengertian mereka tentang hukum Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

3. Bahwa untuk menghentikan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di kalangan pejabat pemerintah dan masyarakat luas, MUI Provinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk segera mengeluarkan Fatwa tentang Hukum Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Serta Cara Memberantasnya.

Mengingat:
1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia (PD/PRT MUI)
2. Pokok-Pokok Program Kerja MUI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2000 – 2005
3. Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Memperhatikan:
Saran dan pendapat para ulama peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Muharram 1421 H. bertepatan dengan tanggal 18 April 2000 M, yang membahas tentang Hukum Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Serta Cara Memberantasnya.

Memutuskan:
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan memohon ridla-Nya, menyampaikan beberapa penjelasan tentang Hukum Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Serta Cara Pemberantasannya berdasarkan al-Qur’an, as-Sunnah, kitab-kitab dan buku-buku yang mu’tabar, sebagai berikut:


1. Ditinjau dari segi etimologi, korupsi berasal dari bahasa Inggris corruption yang berasal dari akar kata corrupt yang berarti jahat, buruk, dan rusak. Sedangkan menurut istilah, korupsi didefinisikan sebagai berikut:

a. Menurut Robert Klitgaard dalam bukunya Controlling Corruption, korupsi adalah, “Tingkah laku menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan demi keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, kerabat atau kroni”.

b. Korupsi adalah perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu, dan sebagainya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Karena akibatnya yang merugikan itu, maka korupsi digolongkan sebagai tindak pidana.

c. Korupsi adalah suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan atau administrasinya. Sebagi balas jasa yang diberikan oleh pejabat, disadari atau tidak, adalah berupa kelonggaran aturan yang semestinya diterapkan secara ketat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa korupsi dalam perspektif ajaran Islam adalah identik dengan risywah, ghulul, dan at-tajawuz fi isti’mal al-haqq, serta termasuk salah satu bentuk dari sikap khianat yang diharamkan oleh Allah SWT, karena korupsi berdampak negatif dan sangat merugikan masyarakat luas. Di antaranya adalah:
a. Merusak akhlak dan moral bangsa
b. Mengacaukan sistem perekonomian dan hukum
c. Menggerogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat pelaksanaan pembangunan
d. Merugikan dan bahkan menimbulkan dlarar (bahaya) bagi orang lain
e. Menyebabkan hilangnya berkah dari Allah SWT
f. Menyebabkan siksa neraka, sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW:

كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَاالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

“Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu (makanan dan minuman) yang haram, maka lebih berhak masuk ke dalam neraka.”

g. Anak-anak yang diberi makan dan minum dari hasil korupsi, susah dididik menjadi anak yang shaleh, yang mau beribadah kepada Allah SWT serta berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anak seperti itu cenderung untuk mengabaikan ajaran agama, menentang orang tua, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, mempraktekkan kehidupan free sex, suka tawuran, dan melakukan berbagai kejahatan yang lain. Hal ini tidak lain karena mereka dibesarkan karena makanan dan minuman yang dibeli dengan uang hasil korupsi yang secara tegas dilarang oleh Allah. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat an-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (QS. An-Nisa’, 4: 29.

2. Jenis dan kategori korupsi adalah sebagai berikut:
a. Penyalah-gunaan wewenang
b. Penyelewengan dana, seperti dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:
1). Pengeluaran fiktif
2). Manipulasi harga pembelian atau kontrak
3). Penggelapan dana atau pencurian langsung dari kas

Ada lima bidang kegiatan yang dianggap sebagai sumber praktek korupsi, yaitu:
1). Proyek pembangunan fisik dan pengadaan barang. Hal ini menyangkut harga, kualitas dan komisi.
2). Bea dan cukai yang menyangkut manipulasi bea masuk barang penyelundupan administratif.
3). Perpajakan, yang menyangkut proses penentuan besarnya pajak dan pemeriksaan pajak.
4). Pemberian izin usaha, dalam bentuk penyelewengan komisi dan jasa serta pungutan liar.
5). Pemberian fasilitas kredit perbankan dalam bentuk penyelewengan komisi dan jasa serta pungutan liar.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pemberian imbalam di luar kontrak yang telah disepakati karena kita menyetujui pembelian atau pengadaan barang (kantor) dengan harga di atas harga yang wajar adalah termasuk korupsi yang diharamkan oleh Allah SWT. Karena hal itu termasuk manipulasi harga pembelian atau kontrak. Sedangkan karyawan yang dating terlambat atau pulang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, dalam istilah yang populer tidak termasuk dalam kategori korupsi karena tidak berupa penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan dana. Sungguh pun demikian, hal itu termasuk perbuatan yang tidak baik karena melanggar disiplin dan mengurangi produktivitas kerja sehingga merugikan pihak lain.

3. Kolusi ditinjau dari segi etimologi berasal dari bahasa Inggris collusion yang berarti persekongkolan atau kongkalikong . Sedangkan menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara pengelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, bangsa atau negara.

4. Nepotisme berasal dari bahasa Perancis nepote yang berarti keponakan. Istilah ini pada mulanya digunakan untuk menjelaskan praktek favoritisme yang dilakukan oleh pimpinan Gereja Katolik Romawi (Paus dan para Kardinal) pada abad pertengahan, yang memberikan jabatan-jabatan kepada sanak famili, keponakan atau orang-orang yang mereka sukai.

Berdasarkan pengertian bahasa di atas, maka nepotisme dapat didefinisikan sebagai berikut: “Nepotisme adalah suatu sikap atau tindakan seorang pemimpin yang lebih mendahulukan keluarga dan sanak famili dalam memberikan jabatan dan yang lain, baik dalam birokrasi pemerintahan maupun dalam manajemen perusahaan swasta.

Pada umumnya, manusia mempunyai ikatan jiwa yang lebih kuat dengan keluarga dan sanak famili dibanding dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan teori ‘ashabiyah yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun. Oleh karena itu, sangat wajar jika seorang pemimpin pemerintahan atau perusahaan swasta atau yang lainnya, lebih senang memberikan jabatan-jabatan strategis kepada keluarga atau kepada orang yang disenanginya serta lebih mementingkan dan mengutamakan mereka dalam segala hal dibanding dengan orang lain yang tidak mempunyai ikatan apa-apa. Hal ini disebabkan oleh factor-faktor sebagai berikut:
a. Pada umumnya, kerabat memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap perkerjaannya dibandingkan dengan orang lain.
b. Pada umumnya, keluarga lebih mudah fit in dibanding non keluarga.
c. Pada umumnya, keluarga menaruh perhatian dan minat yang lebih besar dibandingkan dengan orang lain.
d. Pada umumnya, keluarga memiliki loyalitas dan kehandalan (dependability) yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain.
e. Pada umumnya, keluarga lebih mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif dibandingkan dengan orang lain.
f. Jika keluarga yang diberi jabatan tertentu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, maka akan mendorong semangat kerja orang lain.

Sepanjang keluarga atau orang yang disenanginya mempunyai kemampuan dan profesionalisme serta bersifat amanah dalam memegang jabatan yang diberikan kepadanya, maka tidak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Permasalahannya adalah, bagaimana jika keluarga atau famili atau orang lain yang disenanginya itu tidak mempunyai kemampuan dan profesionalisme, atau tidak bersifat amanah dalam memegang jabatan yang diberikan kepadanya? Menurut ajaran Islam, seorang pemimpin tidak boleh memberikan jabatan –apalagi jabatan yang sangat strategis- kepada seseorang semata-mata atas dasar pertimbangan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, padahal yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan dan profesionalisme, atau tidak bersifat amanah dalam memegang jabatan yang diberikan kepadanya, atau ada orang lain yang lebih berhak dari padanya. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadits shahih yang diriwayatkan Imam al-Hakim dalam al-Mustadrak dari sahabat Abdullah ibn Abbas, sebagai berikut:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَرَسُوْلُاللهصَلَّىاللهعَلَيْهِوَسَلَّمَ مَنْ اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عَصَابَةٍ وَ فِي تِلْكَ العَصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى للَّه مِنْهُ فَقَدْ خَانَ الله و خَانَ رَسُوْلُهُ وَ خَانَ المـُـؤْمِنِيْنَ
“Barangsiapa memberikan jabatan kepada seseorang semata-mata karena didasarkan atas pertimbangan keluarga, padahal di antara mereka ada orang yang lebih berhak daripada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah SWT, Rasulullah dan orang-orang yang beriman”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa nepotisme yang dilarang oleh ajaran Islam adalah nepotisme yang semata-mata didasarkan pada pertimbangan keluarga atau sanak famili dengan tanpa memperhatikan kemampuan dan profesionalisme serta sifat amanah seseorang yang akan diberi jabatan. Adapun nepotisme yang disertai dengan pertimbangan kemampuan dan profesionalisme serta sifat amanah seseorang yang akan diberi jabatan, maka hal itu tidak dilarang.

Jakarta, 13 Muharam 1421 H.
18 April 2000 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA DKI JAKARTA

Ketua,                                                                       Sekretaris,

ttd                                                                                   ttd

Prof. KH. Irfan Zidny, MA               KH. Drs. M. Hamdan Rasyid, MA

Mengetahui,

Ketua Umum,                                               Sekretaris Umum,

ttd                                                                                ttd

KH. Achmad Mursyidi                             Drs. H. Moh. Zainuddin