Bismillahirahmanirrahim
Memperhatikan surat Nomor WJ/2-b/PW.00/4341/2002 tanggal 28 Agustus 2002 Perihal Permohonan Fatwa/Saran Tentang Nikah Massal, maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan rapat untuk membahas permasalahan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2002. Keputusan rapat tersebut adalah sebagai berikut:
1. Menurut hukum Islam, pernikahan secara massal antara beberapa calon pasangan suami istri yang dilakukan secara serempak pada satu waktu dan tempat adalah sah sepanjang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah antara lain:
a) Adanya calon suami yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih.
b) Adanya calon isteri yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih.
c) Adanya wali yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih.
d) Adanya dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih.
e) Ijab dari pihak wali dan qobul dari pihak calon suami
2. Pelaksanaan nikah massal memang dapat menimbulkan dampak negatif yang antara lain adalah terjadinya pemalsuan identitas suami, calon istri atau wali, preseden buruk bagi orang-orang tertentu untuk melakukan kumpul kebo ( hidup bersama tanpa nikah) terlebih dahulu agar dinikahkan secara massal, serta dijadikannya sebagai obyek mencari keuntungan bagi kelompok tertentu dengan cara meminta-minta sumbangan kepada masyarakat atau instansi dengan dalih kepentingan sosial. Sungguh pun demikian, nikah massal mempunyai tujuan positif, yaitu disahkannya hubungan perkawinan antara pasangan yang selama ini melakukan hubungan zina dengan berbagai alasan, serta meringankan beban biaya bagi masyarakat miskin. Dengan demikian nikah massal dapat dilaksanakan dengan alasan الاخذ بأخف الضربين (mengambil salah satu dari dua hal yang lebih ringan bahayanya). Sungguh pun demikian, jika ada alternatif yang lebih baik dari nikah massal seperti itsbat nikah di Pengadilan Agama yang dilakukan dengan mudah dan biaya murah, maka alternatif tersebut dapat dilaksanakan.
3. Agar pernikahan massal yang biasanya dikoordinir oleh LSM atau organisasi sosial keagamaan atau yang lain benar-benar dapat dicapai tujuan suci, berjalan dengan baik, memenuhi ketentuan syari’at Islam, serta peratuan perundang-undangan yang berlaku, maka perihal pelaksana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Status calon pasangan suami istri harus diteliti terlebih dahulu, apakah calon mereka benar-benar memenuhi syarat untuk melangsungkan pernkahan atau tidak. Hal ini, antara lain dapat dilakukan dengan meneliti KTP, Surat Keterangan dan atau Surat Pengantar Pernikahan dari kelurahan dan sebagainya.
b) Jika calon mempelai wanita masih memiliki nasab, maka wali tersebut harus dihadirkan dalam pelaksanaan akad nikah. Jika sudah tidak memiliki wali nasab atau sangat sulit untuk dihadirkan, maka calon mempelai wanita dapat dinikahkan oleh wali hakim.
c) Akad nikah harus dilakukan satu persatu oleh masing-masing wali dengan calon memperlai pria, bukan dilakukan secara massal oleh seorang wali.
d) Sesudah pelaksanaan akad nikah, hendaknya para pasangan yang telah dinikahkan secara massal diberikan pembinaan secara kontinyu sehingga benar-benar dapat mencapai keluarga sakinah.
e) Nikah massal jangan dijadikan preseden buruk bagi orang-orang tertentu untuk melakukan kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah) terlebih dahulu agar dinikahkan secara massal.
f) Pihak penyelenggara nikah massal hendaknya menghindari hal-hal yang tidak terpuji seperti menjadikan obyek nikah massal sebagai objek untuk mencari keuntungan dengan cara meminta-minta sumbangan kepada masyarakat atau instansi dengan dalil kepentingan sosial, melebihi kebutuhan riil yang benar-benar diperlukan untuk membiayai pelaksanaan nikah massal.
Demikian fatwa/saran MUI Provinsi DKI Jakarta tentang pelaksanaan Nikah Massal yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin.
Jakarta, 13 Rajab 1423 H.
20 September 2002 M.
KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA DKI JAKARTA
Ketua, Sekretaris,
ttd ttd
Prof. KH. Irfan Zidny, MA KH. Drs. M. Hamdan Rasyid, MA
Mengetahui,
Ketua Umum, Sekretaris Umum,
ttd ttd
KH. Achmad Mursyidi Drs. H. Moh. Zainuddin
