sumberfoto: www modo3 com

 

 Bismillahirrahmanirrahim

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya pada tanggal 28 Sya’ban 1422 H, bertepatan dengan tanggal 14 Nopember 2001 M, yang membahas tentang Penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha[1], setelah :

Menimbang:

  1. Bahwa umat Islam, khususnya yang ada di Indonesia seringkali menghadapi perbedaan dalam menetapkan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.
  1. Bahwa perbedaan tersebut pada hakekatnya merupakan sesuatu yang sangat wajar, karena perbedaan mereka dalam menggunakan metode penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha atau dengan menggunakan metode standart ru’yah. Sungguh pun demikian, hal itu telah menimbulkan kebingungan dan kegelisahan, khususnya bagi masyarakat awam.
  1. Bahwa untuk menghilangkan kebingungan dan kegelisahan umat Islam; memberikan kemantapan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT; serta untuk memelihara ukhuwah islamiyah, MUI Provinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk segera mengeluarkan Fatwa tentang Penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.

Mengingat:

  1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia (PD/PRT MUI)
  2. Pokok-Pokok Program Kerja MUI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2000 – 2005
  3. Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Memperhatikan:

Saran dan pendapat para ulama peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 Sya’ban 1422 H, bertepatan dengan tanggal 14 Nopember 2001 M, yang membahas tentang Penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.

Memutuskan:

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan memohon ridha-Nya memfatwakan sebagai berikut:

  1. Penetapan awal Ramadhan yang terkait dengan kewajiban untuk memulai ibadah puasa; Idul Fitri yang terkait dengan kewajiban membayar Zakat Fitrah, mengakhiri ibadah puasa dan pelaksanaan shalat Idul Fitri; serta Idul Adha yang terkait dengan pelaksanaan Shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan qurban adalah ditentukan berdasarkan Peredaran Bulan. Sebagaimana difirmankan dalam surat al-Baqarah ayat 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨٩)

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, Katakanlah: Bulan sabit itu aalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertaqwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya; dan bertaqwalah kepada Allah agar kamua beruntung”. [QS. Al-Baqarah (2):189]

Demikian juga firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu , dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunyjuk-Nya yang diberikan kepada kamu, supaya kamu bersyukur”. [QS. Al-Baqarah (2):185]

  1. Para ulama berbeda pendapat tentang tata cara penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha yang ditentukan berdasarkan peredaran bulan, dalam tiga pendapat sebagai berikut:
  1. Menurut Jumhur Ulama (Hanafi, Maliki dan Hambali), penetapan awal bulan Qomariyah, terutama awal Ramadhan harus didasarkan ru’yah (melihat bulan). Menurut Hanafi dan Maliki, jika di suatu Negara terjadi ru’yah maka ru’yah tersebut berlaku untuk seluruh wilayah (daerah) kekuasaan Negara tersebut. Sedangkan menurut Hambali, ru’yah tersebut berlaku untuk seluruh dunia Islam dengan pengertian, selama Negara-negara Islam tersebut masih bertemu sebagian malamnya. Hal ini karena Jumhur Ulama menganut paham satu mathla’ (mathli’) dan tidak mengenal perbedaan mathla’ (mathli’) serta sejalan dengan sabda Rasulullah SAW riwayat Muslim, sebagai berikut:[2]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ

“Berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berbukalah karena melihatnya.Jika mendung menyelimuti kalian maka sempurnakanlah bilangannya (bulan 30 hari)”.

  1. Menurut sebagian ulama madzhab Syafi’i, -sebagaimana pendapat Jumhur Ulama- penetapan awal Ramadhan harus ditetapkan berdasarkan ru’yah. Perbedaannya dengan Jumhur ialah, bahwa golongan ini berpendapat, jika di suatu negara terjadi ru’yah maka ru’yah tersebut hanya berlaku untuk daerah (wilayah) dan daerah (wilayah) yang dekat yang satu mathla’ (mathli’) dengan daerah (wilayah) tersebut. Hal itu karena sebagian ulama Syafi’iyah menganut paham perbedaan mathla’ (mathli’) yang didasarkan pada Hadits Kuraib.
  1. Menurut sebagian ulama Madzhab Syafi’i lainnya, penetapan awal Ramadhan dapat ditetapkan berdasarkan hisab imkan ar-ru’yah (lihat antara lain dalam kitab Tuhfah, Nihayah dan Bidayatul Mujtahid, sekitar masalah penetapan awal Ramadhan).
  1. Menurut Jumhur Ulama Syafi’iyah, jika terjadi ru’yah dan ru’yah tersebut bertentangan dengan hisab qath’i, maka ru’yah tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak, karena ru’yah tersebut berdasarkan hissi (pandangan mata) dan hissi statusnya zann. Yang dimaksud dengan hisab qath’i adalah apabila terjadi kesepakatan di antara Ahli Hisab berdasarkan kaidah-kaidah hisab mereka bahwa keadaan hilal mustahil dapat di-ru’yah pada waktu dan tempat tersebut. Akan tetapi jika para Ahli Hisab berselisih, maka ru’yah dimenangkan, karena ru’yah didukung oleh sebagian Ahli Hisab. Dengan demikian, ru’yah lebih kuat daripada hisab, karena ru’yah yang didukung oleh sebagian Ahli Hisab memiliki dua dzann, yaitu satu dari Ahli Ru’yah dan satu lagi dari Ahli Hisab yang menyatakan tidak mustahil ru’yah.
  1. Para ulama telah berkonsensus, bahwa dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha hanya dikenal adanya sistem mathla’, di mana masing-masing Negara Islam menetapkan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha berdasarkan mathla’nya masing-masing. Dengan demikian, maka pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Indonesia misalnya tidak dibenarkan mengikuti Negara lain –seperti Saudi Arabia- yang mathla’nya berlainan dengan Negara kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu ‘Abidin dalam Kitab “Raddul Mukhtar Juz II halaman 393-394:

(تنبيه) يفهم من كلامهم فى كتاب الحج أن اختلاف المطالع فيه معتبر فلا يلزمهم شيئ لو ظهر أنه رأى فى بلدة أخرى قبلهم بيوم و هل يقال كذلك فى حق الأضحية لغير الحجاج لم أراه و الظاهر نعم لأن اختلاف المطالع إنما يعتبر فى اليوم لتعلق بمطلق الرأية و هذا بخلاف الأضحية. فالظاهر إنها كأوقات الصلاة يلزم قوم العمل بها فتجزئ الأضحية فى اليوم الثانى عشر و إن كان على رأية غيرهم هو الثالث عشر

“Dapat dipahami dari ungkapan para pakar hukum Islam (fuqaha) dalam Kitab al-Hajj, bahwa perbedaan mathla’ diperhitungkan (menjadi pertimbangan) dalam menetapkan waktu pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, jika para jama’ah haji melihat bulan di negara lain, mereka belum berkewajiban melakukan suatu apapun. Apakah hal itu pun berlaku dalam masalah penyembelihan hewan qurban bagi orang-orang yang tidak sedang melakukan ibadah haji? Saya tidak melihat hal itu. Akan tetapi menurut dzahirnya demikian, karena sesungguhnya perbedaan mathla’ hanya diperhitungkan pada hari itu karena hubungannya dengan mutlaknya melihat. Hal ini berbeda dengan penyembelihan hewan qurban. Menurut dlahirnya, penyembelihan hewan qurban adalah sama dengan waktu-waktu shalat, di mana umat Islam wajib mengamalkannya (sesuai dengan mathla’nya masing-masing). Sehubungan dengan itu, maka penyembelihan hewan qurban boleh dilakukan pada tanggal 12 Dzulhijjah, meskipun menurut pendapat orang lain, hari itu telah memasuki tanggal 13 Dzulhijjah”.

  1. Untuk menghindari terjadinya perselisihan; menghilangkan kebingungan dan kegelisahan umat Islam; memberikan kemantapan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT; serta untuk memelihara ukhuwah islamiyah, maka pemerintah harus memberikan keputusan tentang penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Jika pemerintah telah memberikan keputusan tentang penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, maka seluruh umat Islam wajib mematuhi dan tidak boleh lagi terjadi silang pendapat. Hal ini didasarkan pada beberapa hujjah (argumentasi) sebagai berikut:
  1. Penetapan awal Ramadhan, Syawwal (Idul Fitri) dan Dzulhijjah (Idul Adha) merupakan masalah ijtihadiyah yang berhubungan dengan hal-hal kemasyarakatan. Oleh karena itu untuk memelihara keseragaman amaliyah dan ukhuwah islamiyah, umat Islam harus mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang.
  1. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’, ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا (٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. [QS. An-Nisa’ (4):59]

 

 

 

  1. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam al-Bukhari, sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ اسْمَعُوْا وَأَطِيعُواْ وَإِنِ اسْتَعْمَلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ ( رواه البخاري(

“Kamu sekalian wajib taat dan patuh kepada pimpinan kalian, meskipun ia adalah seorang Budak Habasyi yang kepalanya seperti anggur”.

 

  1. Kaidah Ushul Fiqh:

حُكْمُ الْحَاكِمِ اِلْزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلاَفَ

“Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan akan menyelesaikan perselisihan pendapat”.

  1. Para ulama madzhab Syafi’i telah konsensus, bahwa jika pemerintah telah menetapkan awal Ramadhan, maka seluruh umat Islam wajib berpuasa; apabila pemerintah telah menetapkan awal Syawwal, maka seluruh umat Islam wajib mengakhiri puasanya. Sebagaimana disebutkan dalam Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah:[3]

الشافعية قالوا يشترط فى تحقيق الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه على الناس أن يحكم به الحاكم متى حكم به وجب الصوم على الناس ولو وقع حكمه على شهادة واحد عدل

“Para Ulama madzhab Syafi’i berkata: bahwa untuk memastikan adanya hilal dan wajibnya berpuasa atas umat manusia, disyaratkan adanya keputusan hakim (pemerintah). Jika pemerintah telah memutuskannya, maka umat manusia wajib berpuasa, meskipun keputusan tersebut didasarkan atas persaksian satu orang yang adil”.

Pada bagian lain disebutkan, bahwa jika pemerintah telah menetapkan adanya hilal, maka seluruh umat Islam termasuk yang bermadzhab Syafi’i wajib mengamalkannya meskipun madzhab pemerintah tersebut berbeda dengan madzhab Syafi’i seperti dalam soal mathla’.Sebagaimana disebutkan dalam Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah:[4]

ولكن لو حكم بثبوت الهلال بناء على أي طريق فى مذهبه وجب الصوم على عموم المسلمين ولو خالف مذهب البعض منهم لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف و هذا متفق عليه

“Akan tetapi, jika pemerintah telah memutuskan adanya hilal berdasarkan metode apapun dalam madzhabnya, maka seluruh umat Islam wajib berpuasa, meskipun madzhab pemerintah berbeda dengan madzhab sebagian di antara mereka.Karena keputusan pemerintah menghapuskan (menyelesaikan) perselisihan pendapat.Hal ini telah disepakati oleh para ulama”.

Keterangan senada juga disebutkan dalam Kitab Tuhfah Juz III halaman 383 dan I’anatu ath-Thalibin Juz II halaman 220 sebagai berikut:

(تنبيه) أثبت مخالف الهلال مع اختلاف المطالع لزمنا العمل بمقتضى إثباته لأنه صار من رمضان حتى على قواعدنا أخذا من قول المجموع

“(Peringatan): jika pemerintah –yang berbeda dengan madzhab kita- telah memutuskan adanya hilal, maka kita wajib mengamalkannya karena dengan adanya keputusan tersebut berarti kita telah memasuki bulan Ramadhan. Hal ini didasarkan pada kaidah-kaidah kita yang diambil dari Kitab al-Majmu”.

Jakarta, 28 Sya’ban 1422H.

14 Nopember 2001M.

KOMISI FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA DKI JAKARTA

 

Ketua,

 

ttd

 

Prof. KH. Irfan Zidny, MA

Sekretaris,

 

ttd

 

KH. Drs. M. Hamdan Rasyid, MA

Mengetahui,

 

Ketua Umum,

 

ttd

 

KH. Achmad Mursyidi

Sekretaris Umum,

 

ttd

 

Drs. H. Moh. Zainuddin

KEPUTUSAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

 

TENTANG

FATWA PENETAPAN HARI ‘IDUL ADHA

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang:a.Bahwa Penetapan Waktu Pelaksanaan Ibadah Puasa dan Ibadah Haji dalam Agama Islam adalah ditentukan berdasarkan Peredaran Bulan;
b.Bahwa Penetapan Awal Bulan Qomariyah sepanjang ajaran Islam adalah berpedoman pada ketentuan Al-Qur’an dan As-Sunnah;
c.Bahwa untuk terpeliharanya ukhuwah islamiyah dan kemantapan kesatuan umat dalam pelaksanaan ibadahnya, khususnya ibadah ‘Idul Adha, dipandang perlu memberikan tuntunan kepada masyarakat,
Mengingat:1.Firman Allah SWT, dalam Al-Qur’an :
a.Surat Al-Baqarah ayat 185 :

 

 

“Bulan Ramadhan itu ialah bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hal dan yang bathil). Karena itu barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaknya ia berpuasa pada bulan itu”.

b.Surat An-Nisa’ ayat 59 :

 

 

“Wahai orang yang beriman ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul-Nya dan ‘Ulil Amri (orang yang memegang urusan) di antara kamu”.

c.Surat Al-Baqarah ayat 189 :

 

 

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah Bulan Sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia  dan (bagi ibadah) Haji”.

 

d.Surat Al-Hujurat ayat 10 :

 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara maka damaikanlah di antara saudara-saudara kamu itu”.

2.Hadits Rasulullah SAW :
a.Hadits Riwayat Muslim :

 

“Berpuasalah kamu karena melihat bulan itu, dan berbukalah karena melihatnya”.

b.Hadits Riwayat Tirmidzi :

 

 

“Idul Fitri itu ialah Hari yang berbuka manusia padanya dan ‘Idul Adha itu Hari yang berqurban manusia padanya”.

3.UUD 1945 pasal 29 ayat (2).
4.Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta.
Memperhatikan:1.Pendapat Jumhur Ulama (Hanafi, Maliki dan Hambali), bahwa penetapan awal bulan Qomariyah, terutama awal bulan Ramadhan harus berdasarkan rukyah. Menurut Hanafi Maliki, apabila terjadi rukyah di suatu negeri maka rukyah tersebut berlaku untuk seluruh wilayah/daerah kekuasaannya. Sedangkan menurut Hambali, rukyah tersebut berlaku untuk seluruh dunia Islam dengan pengertian, selama masih bertemu sebagian malamnya. Golongan Jumhur ini tidak mengenal mathla’ (Lihat a.l. Kitab Hasyiah Ibnu ‘Abidin Juz II hal. 393).
2.Pendapat Ulama Madzhab Syafi’I, 2 macam :
a.Sebagian Ahli Fiqh madzhab Syafi’I berpendapat bahwa Awal Ramadhan ditetapkan berdasarkan rukyah. Apabila terjadi rukyah di dalam suatu negaramaka rukyah tersebut  hanya berlaku untuk daerah/wilayah yang berdekatan dengannya, tidak berlaku untuk daerah/wilayah yang jauh. Kriteria dekat di sini ialah yang satu  mathla’nya, menurut qaul mu’tamad. Penetapan rukyah tersebut harus dilakukan oleh pemerintah/Qadli. Golongan ini berpegang pada Hadits Kuraib.
b.Sebagian Ahli Fiqh lainnya dari Madzhab Syafi’I berpendapat bahwa penetapan Awal Bulan Ramadhan dilakukan berdasarkan hisab. Mereka berpegang kepada hisab imkan al-rukyah (lihat antara lain kitab Tuhfah, Nihayah dan Bidayatul Mujtahid, sekitar masalah penetapan Awal Ramadhan).
3.Ibnu ‘Abidin dalam kitabnya Raddul Mukhtar juz II hal. 393, berpendapat bahwa masalah pelaksanaan shalat ‘Idul Adha tidak sama dengan masalah Penetapan Awal Ramadhan dan Syawwal. Sebab dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawwal masalahnya adalah puasa, sedangkan bulan Zulhijjah masalahnya adalah soal shalat dan qurban. Dalam hal ini kembali kepada mathla’nya masing-masing sebagaimana waktu shalat maktubah berlaku waktu setempat.
4.Pendapat para ulama tentang siapakah yang berhak menetapkan Awal Bulan Qamariyah? Antara lain :
a.Madzhab Syafi’I berpendapat bahwa Awal Bulan Qamariyah harus dilakukan oleh pemerintah. Umat Islam wajib mengikuti pendapat pemerintahnya masing-masing tersebut. (lihat Fiqh al Madzahibul Arba’ah Juz I hal. 552 dan Kitab Tuhfah Juz III hal. 383).
b.Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa Penetapan Awal Ramadhan dan Syawwal tidak diisyaratkan harus ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi apabila pemerintah telah menetapkan dengan cara apapun (dengan rukyah atau hisab), maka umat Islam wajib mengikuti dan mentaatinya (lihat kitab halaman 551 – 552), 186
5.Qaidah Ushul Fiqh :

 

 

“Keputusan pemerintah itu mengikuti dan akan menyelesaikan perselisihan pendapat”.

6.Pendapat dan saran yang berkembang dari Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama/Badan Hisab  dan Rukyah Departemen Agama, Komisi Fatwa MUI Pusat, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Muhammadiyah, PERSIS dan Peserta Sarasehan Penetapan Hari ‘Idul Adha di Indonesia tgl. 25 Juli 1991.
7.Pendapat dan saran Anggota Dewan Pimpinan MUI DKI Jakarta pada Rapat Pleno MUI DKI Jakarta tgl. 5 Oktober 1991.

 

DENGAN BERTAWAKKAL KEPADA ALLAH SWT.
MEMUTUSKAN

 

Menetapkan:KEPUTUSAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DKI JAKARTA TENTANG FATWA PENETAPAN HARI ‘IDUL ADHA

 

1.Adanya perbedaan pendapat di kalangan ummat Islam mengenai Penetapan Hari ‘Idul Adha kiranya janganlah sampai mengakibatkan berkurangnya keutuhan Ukhuwah Islamiyah.
2.Dalam penetapan Awal Zulhijjah dalam kaitannya dengan Wuquf di Arafah, Shalat ‘Idul Adha, Puasa Sunnat dan Ibadah Qurban, ummat Islam berpedoman pada mathla’ di masing-masing negara.
3.Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah adalah masalah ijtihadiyah yang berhubungan dengan hal-hal kemasyarakatan, oleh karena itu untuk memelihara keseragaman amaliyah dan kesatuan ukhuwah islamiyah, umat Islam harus mematuhi apa yang telah ditetapkanoleh Pemerintah yang berwenang.
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufiq dan inayah-Nya. Amin.
Jakarta, 5 Oktober 1991

 

DP. MAJELIS ULAMA INDONESIA

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

 

 

Ttd.

 

 

K.H.M. Syafi’ie Hadzami

Ketua Umum

 

 

 

 

Ttd.

 

 

K.H. Roesli Abdul Wahid

Ketua Komisi Fatwa

 

 

Ttd.

 

 

Drs. H.Z. Arifin Nurdin, SH

Sekretaris

HIMBAUAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

tentang

PENYELENGGARAAN IBADAH IDUL ADHA 1411 H.

Sesuai dengan Keputusan Pemerintah RI. Cq. Menteri Agama, yang disiarkan dalam beberapa media massa, bahwa Hari Raya Idul Adha 1411, akan jatuh pada hari Minggu tgl. 23 Juni 1991, maka kami menghimbau Saudara-Saudara Umat Islam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai berikut :

  1. Berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Makkah, bahwa Wuquf bagi Jama’ah Haj tahun 1411 H., jatuh pada Hari Jum’at tgl. 21 Juni 1991, sehingga penyelenggaraan Ibadah Idul Adha di Saudi Arabia akan berbeda dengan penyelenggaraan di Indonesia. Hal ini memang dimungkinkan karena adanya perbedaan mathla’ (waktu terbit bulan) dan penyelenggaraan Ibadah Ummat Islam di Indonesia disesuaikan dengan waktu setempat. Oleh karena itu pelaksanaan Ibadah puasa sunnat Hari Arafah di Indonesia akan jatuh pada Hari Sabtu tgl. 22 Juni 1991.
  1. Ajaklah seluruh keluarga keluar rumah bersama-sama pergi menuju tempat Shalat ‘Ied (Masjid, Mushalla, Tanah Lapang) dengan mengambil jalan yang lebih jauh dari jalan pulang dalam keadaan belum makan/minum sesuatu, sambil mengucapkan Takbir dengan khusu’ dan khidmat sampai Shalat Ied dimulai.
  1. Dengar dan perhatikanlah Khutbah Ied dengan tenang, penuh perhatian dan tertib sampai khutbah selesai.
  1. Bagi orang yang mampu, dianjurkan sangat agar menyembelih hewan qurban, berupa kambing/domba, sapi/kerbau, untuk dirinya atau untuk anggota keluarganya.
  1. Pemotongan hewan qurban yang dilakukan dengan bantuan orang lain (Panitia), seyogyanya disaksikan oleh yang berqurban, sekurang-kurangnya di waktu tetesan darah pertama mengalir, untuk menghayati jiwa dan semangat pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim a. s. atas hewan kibasy yang digantikan Allah sebagai pengganti Puteranya Ismail a. s.
  1. Seluruh hewan qurban itu hendaklah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya secara merata, tidak diperjual-belikan atau menjadi upah tokong potong. Biaya tokong potong haruslah menjadi tanggungan orang yang berqurban.
  1. Dalam cara pembagian daging qurban kepada yang berhak haruslah dipelihara betul harga diri penerima daging qurban dengan mengantarkan daging qurban itu kepada mereka masing-masing di tempatnya.

Masjid-masjid besar atau Lembaga-lembaga yang menerima hewan qurban, supaya menyalurkannya ke Masjid atau Langgar dan Mushalla di kampong-kampung, sehingga tidak perlu berkumpul/berkelompok/antri bagi mereka yang membutuhkan itu, dan menjadi sasaran propaganda kemiskinan dan kemelaratan di kalangan umat Islam. Dalam penyelenggaraan qurban, diharapkan dapat mengikutsetakan Para Pemuda, Remaja Masjid, Pramuka, dan lain-lain.

Dengan himbauan sederhana ini, kita berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan Ibadah dan amal shaleh kita, sesuai dengan Sabda Rasulallah SAW ;

“Sebaik-baiknya Muslim itu ialah orang yang semakin lanjut usianya, semakin baik pula mutu amalnya”

                                                                                                      Jakarta, Juni 1991 M.

Dzulhijjah 1411 H.

 

DP. MAJELIS ULAMA INDONESIA

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

 

 

Ttd.

 

 

K.H.M. Syafi’ie Hadzami

Ketua Umum

 

 

 

 

 

 

 

Ttd.

 

 

Drs. H.Z. Arifin Nurdin, SH

Sekretaris I

[1]Fatwa ini penyempurnaan terhadap Fatwa MUI tentang Penetapan Hari Idul Adha tanggal 26 Rabiul Awal 1412 H bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 1991 M yang ditandatangani oleh KH.M. Syafi’ie Hadzami, KH. Roesli Abdul Wahid dan Drs. H.Z. Arifin Nurdin, SH., penjelasan terlampir.

[2]Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, al-Jami’ as-Shahih, (Makah: Isa Baby al-Halabi, 1955), juz ke-2, hal.762, no. 1081.

[3]Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah, juz ke-1, hal. 552.

[4]Ibid.