Bismillahirrahmanirrahim

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya pada hari Selasa tanggal 6 Jumadil T’saniyah1432 H, bertepatan dengan tanggal 10 Mei 2011 M, yang membahas tentang Hukum Menimpa (Replace) Jenazah berdasarkan surat yang diajukan Dinas Pemakamam Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, setelah:

Menimbang:
1. Praktek pemakaman yang ada di pemakaman umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya.
2. Hasil penelitian tentang praktek pemakaman di Baqi’ (Madinah) dan pemakaman di Mala’ (Makkah).
3. HasilKajian Tim Syari’ah dan Komisi Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat:
1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia (PD/PRT MUI)
2. Pokok-Pokok Program Kerja Komisi Fatwa dan Program KerjaMUI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 – 2015
3. Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Aturan (Tata Cara) pemakaman yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta.

2. Saran dan pendapat para peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 6 Jumadil-T’saniyah1432 H. bertepatan dengan tanggal 10 Mei 2011M, tentang Hukum Menimpa (Replace) Jenazah.

Memutuskan:
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan memohon ridha-Nya, sesudah mengkaji permasalahan tersebut dari al-Qur’an, al-Sunnah dan pendapat (qaul) yang mu’tabar, menetapkan fatwasebagai berikut:

1. Pada dasarnya Islam sangat memuliakan jenazah, sebagaimana menghormati yang masih hidup. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Isra’, ayat 70:
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam”. (QS. AL Isra’:70)
Dan hadist ‘Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كَسْرُ عَظْمِ المـَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا
Artinya:
“Bahwamemecahkantulangmayitsepertimemecahkannyapadawaktudiahidup”. (HadistShahihRiwayat Abu Daud, no. 2792, IbnuMajah, no. 1605, danIbnuHibban, no. 3167)

2. Dalam keadaan normal dan cukup tersedianya lahan pemakaman, hukumnya haram menimpa (replace) jenazah yang lama dengan jenazah yang baru karena perbuatan itu dianggap mencederai kehormatan jenazah yang lama, di sampingakan menimbulkan bau yang tidak sedap pada waktu penggalian. Dijelaskan dalam kitab Mughni al-Muhtaj, sebagai berikut:
مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – ( ج 4 / 278 )
وَقَدْ أَطْلَقُوا تَحْرِيْمَ إِدْخَالِ مَيِّتٍ لِمَا فِيْهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الأَوَّلِ وَ ظُهُوْرِ رَائِحَتِهِ
Artinya:
“Ulama menyepakati hukum haram menimpa jenazah yang lama dengan jenazah yang baru karena dianggap mencederai kehormatan jenazah yang lama, di samping akan menimbulkan bau yang tidak sedap”.

3. Dalam kondisi darurat (misalnya tidak ada lahan lain untuk pemakaman), hokum menimpa (mereplace) jenazah lama dengan jenazah yang baru diperbolehkan, kalau diyakini tulang-belulang jenazah yang lama seluruhnya sudah hancur atau telah menyatu dengan tanah dan jenazah itu bukan ulama atau seorang wali yang sudah masyhur. Keterangan itu dinyatakan dalam kitab al-Hawasyi al-Syarwani, sebagai berikut:

حواشى الشرواني ( ج 3 / 173 )
(إدخل الميت على أخر الخ) و فى الزيادي و محل تحرميه عند عدم الضرورة أما عندها فيجوز كما فى الإبتداء رملي انتهى. ع ش قوله : (قبل بلى جميعه) أفهم جواز النبش بعد بلى جميعه و يستثنى قبر عالم لم مشهور أو ولي مشهور فيمتنع نبشه مطلقا
Artinya:
“Menimpa (mereplace) jenazah yang satu dengan jenazah yang lain diperbolehkan. Dijelaskan dalam kitab al-Ziyady, letak keharamannya –menurut Imam Ramly- kalau tidak ada darurat. Kalau ada darurat, sejak awal diperbolehkan menimpa atau menggabung beberapa jenazah.Perkataanya, “Keharaman itu juga berlaku ketika tulang-belulang jenazah belum hancur seluruhnya” memberikan pemahaman bahwa menggali kuburan untuk (replacing jenazah) kalau tulang belulang jenazah telah hancur semuanya.Kebolehan ini dikecualikan (tidak berlaku) bagi jenazah orang alim atau jenazah wali yang sudah masyhur.Maka, kuburannya haram secara mutlak untuk digali”.

4. Tenggang waktu seluruh tulang-belulang jenazah dipastikan sudah hancur atau telah menyatu dengan tanah, antara satu daerah/Negara dengan daerah/negara lain ukuran waktunya bias berbeda-beda tergantung iklim, cuaca, keadaan (struktur) tanah, dan lain-lain. Untuk mengukur (mengira-ngira) bahwa seluruh tulang-belulang jenazah sudah hancur, perlu diteliti ahli geologi (ahlikhibrah).
فتح المعين – (ج 2 / ص 134)
و يحرم أيضا : إدخال ميت على آخر ، و إن اتحد جنسا، قبل بلاء جميعه، و يرجع فيه لاهل الخبرة بالارض
Artinya:
“Juga dihukumi haram, menimpa jenazah yang satu dengan jenazah yang lain meskipun dari jenis kelamin yang sama, ketika diyakini tulang-belulang jenazah belum hancur seluruhnya. Kepastian tulang-belulang jenazah sudah hancur didasarkan pada pendapat orang (pakar) pertanahan (ahli geologi)”.

5. Apabila dalam proses penggalian kuburan untuk menimpa jenazah yang lama dengan jenazah yang baru sebagian tulang jenazah yang lama kelihatan, maka penggalian tidak boleh diteruskan, kecuali darurat. Misalnya tidak ada lahan pemakaman yang lain. Tetapi, jika sebagian tulang-belulang jenazah yang lama kelihatan sebagian tulang-belulang jenazah yang lama kelihatan setelah proses penggalian selesai, maka tulang-belulang yang lama diletakkan di sebelah jenazah yang baru, atau ditaruh di atasnya dengan dipisah tanah atau papan.

تحفة المحتاج فى شرح المنهج (ج 11 / ص 266)
وَ يَحْرُمُ أَيْضًا إِدْخَالُ مَيِّتٍ عَلَى آخَرَ وَ إِنْ اتَّحَدَا قَبْلَ بِلَى جَمِيْعِهِ … وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَةً قَبْلَ كَمَالِ الحَفْرِ طَمَّهُ وُجُوْبًا مَا لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ …..
Artinya:
“Juga dihukumi haram, menimpa jenazah yang lama dengan jenazah yang baru meskipun dari jenis kelamin yang sama, sebelum tulang-belulang jenazah yang lama seluruhnya hancur …… jika diketemukan sebagian tulang jenazah yang lama kelihatan, maka penggalian tidak boleh diteruskan, kecuali darurat”.

Misalnya tidak ada lahan pemakaman yang lain. Tetapi jika sebagian tulang-belulang jenazah yang lama kelihatan setelah proses penggalian selesai, maka tulang-belulang jenazah yang lama diletakkan di sebelah jenazah yang baru, atau ditaruh di atasnya dengan dipisah tanah atau papan.

Jakarta, 6 Jumada as-Tsaniyah 1432 H.
10 Mei 2011 M.

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA DKI JAKARTA

Ketua,                                                                      Sekretaris,

ttd                                                                            ttd

KH.Syarifudin Abdul Ghani, MA       Dr. H. FuadThohari, MA

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN MUI DKI JAKARTA

Ketua Umum,                                          Sekretaris Umum,

ttd                                                              ttd

KH. MunzirTamam, MA                 Dr. H. Samsul Ma’arif, MA