Bismillahirrahmanirrahim
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya pada tanggal 27 Syawwal1421 H, bertepatan dengan tanggal 22 Januari 2001M, yang membahas tentang Pembangunan Rumah Duka, setelah:
Menimbang:
1. Bahwa Islam adalah agama yang sangat menghormati manusia, baik sewaktu masih hidup maupun sesudah wafat. Oleh karena itu, agama Islam mewajibkan kepada umatnya untuk mengurus orang Islam yang telah wafat dengan memandikan, mengkafankan, menshalatkan dan menguburkan.
2. Bahwa pada umumnya, umat Islam yang hidup di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya sangat sibuk sehingga terkadang mereka tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk mengurus jenazah saudaranya. Akibatnya, mereka lebih senang jika jenazah saudaranya diurus oleh suatu lembaga atau rumah duka. Di sisi lain, terkadang umat Islam yang hidup di perkotaan bertempat tinggal di lokasi yang sulit dijangkau sehingga jika wafat di suatu rumah sakit, pengurusan jenazahnya lebih praktis dilakukan di rumahduka. Sehubungan dengan realitas tersebut, sebagian umat Islam mengajukan pertanyaan kepada MUI Provinsi DKI Jakarta tentang boleh atau tidaknya membangun rumah duka.
3. Bahwa untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang boleh atau tidaknya membangun rumah duka di komplek rumah sakit, MUI Provinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk segera mengeluarkan Fatwa tentang Hukum Pembangunan Rumah Duka.
Mengingat:
1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia (PD/PRT MUI)
2. Pokok-Pokok Program Kerja MUI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2000 – 2005
3. Pedoman Penetapan Fatwa MUI
Memperhatikan:
1. Permohonan Fatwa tentang Pembangunan RumahDuka di lokasi Rumah Sakit Kanker Dharmais yang disampaikan Ketua Yayasan Naga Sakti Jl. Letjen S. ParmanKav. 84-86 Slipi Jakarta Barat melalui suratnya Nomor Istimewa tanggal 17 Januari 2001 yang ditujukan kepada MUI Pusat dan oleh MUI Pusat dilimpahkan ke MUI DKI Jakarta melalui surat pengantar Nomor A-18/MUI/!/2001 tanggal 18 Januari 2001.
2. Saran dan pendapat para ulama peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Syawwal 1421 H, bertepatan dengan tanggal 22 Januari 2001 M, yang membahas tentang Pembangunan Rumah Duka.
Memutuskan:
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan memohon ridha-Nya, menfatwakan sebagai berikut:
1. Pada dasarnya pembangunan rumah duka di sebuah rumah sakit adalah dimaksudkan untuk membantu pengurusan mayat seseorang yang meninggal di rumah sakit tersebut. Oleh karena itu ditinjau dari segi hukum Islam, pembangunan rumah duka adalah diperbolehkan (mubah) bahkan dinilai sebagai suatu perbuatan mulia. Karena para ulama telah bersepakat (ijma’) bahwa umat Islam berkewajiban mengurus mayat sesama muslim dengan memandikan, mengkafankan, menshalatkan dan menguburkan di pemakaman umat Islam. Sedangkan terhadap mayat non muslim, umat Islam hanya diwajibkan untuk menghormatinya dan tidak diperbolehkan menshalatkan, mendo’akan atau terlibat di dalam kegiatan ritual yang lain. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat at-Taubat/9 ayat 84:
وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ
“Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo’akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik”. (QS. At-Taubah (9):84)
2. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencampuradukan ritual keagamaan antara satu agama dengan agama lain, maka para pengelola rumah duka harus memisahkan antara mayat muslim dengan mayat non muslim, baik tempat, tata cara pengurusan mayat, maupun para petugas yang melaksanakan pengurusan mayat dan ritual keagamaan. Mayat muslim harus diurus oleh petugas yang beragama Islam. Sebaliknya, mayat non muslim harus diurus oleh petugas non muslim.
3. Rumah duka harus lebih memprioritaskan misi sosial daripada orientasi bisnis yang semata-mata mengejar keuntungan. Dengan demikian, kehadiran rumah duka dibenarkan oleh ajaran Islam serta akan memperoleh dukungan dari masyarakat luas.
Jakarta, 27 Syawwal 1421 H.
22 Januari 2001 M.
KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA DKI JAKARTA
Ketua, Sekretaris,
ttd ttd
Prof. KH. Irfan Zidny, MA KH. Drs. M. Hamdan Rasyid, MA
Mengetahui,
Ketua Umum, Sekretaris Umum,
ttd ttd
KH. Achmad Mursyidi Drs. H. Moh. Zainuddin
