Hukum Perkawinan Berdasarkan Tata-Cara Aliran Kepercayaan

Bismillahirrahmanirrahim
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya pada tanggal 19 Dzulqa’dah 1420 H. bertepatan dengan tanggal 25 Pebruari 2000 M, yang membahas tentang Hukum Perkawinan Berdasarkan Tata Cara Aliran Kepercayaan (Aliran Kebatinan) [1], setelah:
Menimbang:

1. Bahwa perkawinan bagi umat Islam, bukanlah sekedar suatu ikatan lahiriah antara seorang pria dengan wanita guna memenuhi kebutuhan biologis, tetapi merupakan Sunnah Rasulullah SAW, suatu perbuatan suci dan luhur yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dan mencapai ketenangan (sakinah) dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pernikahan harus dilaksanakan menurut petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya.

2. Bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih berpegang teguh pada kepercayaan Animisme dan Dinamisme yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang beragama Hindu dan Buddha. Kepercayaan tersebut, tercermin dalam bentuk adat istiadat yang dipegang teguh dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Bahwa untuk menghimpun dan menyatukan para penganut kepercayaan dalam mengamalkan kepercayaan-kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyang, maka dibentuklah berbagai organisasi Aliran Kepercayaan (Aliran Kebatinan) yang jumlahnya mencapai ratusan.

4. Bahwa salah satu bentuk pengamalan terhadap Aliran Kepercayaan yang mereka yakini, adalah dilangsungkannya perkawinan oleh sebagian penganut Aliran Kepercayaan berdasarkan tata cara aliran kepercayaan mereka, bukan berdasarkan tata cara syari’at Islam.

5. Bahwa untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang pernikahan yang sah menurut syari’at Islam, serta untuk melindungi mereka dari penyimpangan dalam perkawinan yang berakibat pada ketidak-absahan hubungan suami isteri dan status anak-anak yang dilahirkan, MUI Provinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk segera memberikan Fatwa tentang Hukum Perkawinan Berdasarkan Tata Cara Aliran Kepercayaan (Aliran Kebatinan).

Mengingat:

1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia (PD/PRT MUI)
2. Pokok-Pokok Program Kerja MUI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2000 – 2005
3. Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Memperhatikan:
Saran dan pendapat para ulama peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Dzilqo’dah 1420 H. bertepatan dengan tanggal 25 Pebruari 2000 M. yang membahas tentang Hukum Perkawinan Berdasarkan Tata Cara Aliran Kepercayaan (Aliran Kebatinan).
 
Memutuskan:
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan memohon ridha-Nya, memfatwakan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan yang sah menurut syari’at Islam, adalah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan syari’at Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqi Seperti adanya calon suami, calon isteri, wali dan dua orang saksi yang beragama Islam dan bersifat adil, serta ijab qabul. Di samping itu, harus dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa pernikahan yang dilakukan dengan “ijab qabul” berdasarkan tata cara (Hukum) Aliran Kepercayaan (Aliran Kebatinan), bukan berdasarkan agama Islam adalah tidak sah dan menjadi batal. Hal ini dapat dipahami dari sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut: [2]

 
إِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُـمُوْهُنَّ بِأَمَنَةِ الله و اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله
“Berwasiatlah (berperilakulah) kepada kaum wanita dengan baik. Karena sesungguhnya engkau mengambil (menikahi) mereka atas dasar amanat Allah dan dihalalkan menggauli mereka atas dasar kalimat Allah”.
 

3. Bahwa pernikahan yang dilakukan dengan “ijab qabul” berdasarkan tata cara (Hukum) Aliran Kepercayaan (Aliran Kebatinan), bukan berdasarkan agama Islam akan mendorong umat Islam yang lemah imannya untuk mempermainkan agama Islam dengan melakukan Perkawinan Secara Hukum Kepercayaan manakala tidak dapat melakukannya berdasarkan ajaran agama Islam yang dianutnya.

4. Bahwa pernikahan yang dilakukan dengan “ijab qabul” berdasarkan tata cara (Hukum) Aliran Kepercayaan (Aliran Kebatinan), bukan berdasarkan agama Islam akan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat, karena perkawinan tersebut sulit dideteksi dan dilakukan pengawasan mengingat jumlah Aliran Kepercayaan yang ada di Indonesia sangat banyak sekali. Di Jawa Barat saja, menurut penuturan salah seorang pejabat yang berwenang terdapat lebih dari 300 Aliran Kepercayaan. Akibatnya, bias jadi seseorang yang sebenarnya belum melangsungkan pernikahan mengaku telah melangsungkannya berdasarkan Aliran Kepercayaan yang diikutinya.

 
Sehubungan dengan fatwa ini, Komisi Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta menyerukan hal-hal sebagai berikut:
 

1. Pemerintah Pusat (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung), agar segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menghentikan dan melarang pelaksanaan Perkawinan Berdasarkan Tata Cara (Hukum) Aliran Kepercayaan (Aliran Kebatinan) yang jelas-jelas bertentangan dengan agama.

2. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta agar segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya Perkawinan Berdasarkan Tata Cara (Hukum) Aliran Kepercayaan (Aliran Kebatinan) dalam wilayah DKI Jakarta seperti yang telah terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

3. Umat Islam agar menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa perkawinan seorang muslim yang dilakukan di luar ajaran agama Islam yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah terlarang dan tidak sah. Akibatnya, hubungan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang terlarang dan tidak sah tersebut juga menjadi tidak sah, haram dan merupakan perbuatan keji yang dimurkai Allah SWT sepanjang masa.

4. Umat Islam agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi dan menghindarkan diri dari segala bujukan dan pengaruh-pengaruh setiap usaha yang akan menjerumuskannya pada pendangkalan dan perusakan akidah Islam.

5. Umat Islam agar membantu dengan segala kesungguhan setiap usaha untuk mengembalikan para penganut aliran kepercayaan kepada agama aslinya.

 
 
 
 
 
 
 
Jakarta, 19 Dzulqa’dah 142 H.
25 Pebruari 2000 M.
 

 
[1] Fatwa ini adalah penyempurnaan atas Pernyataan Pendapat MUI DKI Jakarta tentang Perkawinan Kepercayaan/Keabatinan, tanggal 25 Mei 1976
[2] Abi Syuja’ Syibrawih Ad-Dailami al-Hamdzani, Al Firdausu bi Ma’tsur al-Khitah, (Beirut: Dar al-Kutub al’- Ilmiah, 1996), cet. Ke-1, juz ke-1, hal. 428.