foto: Muaz
foto: Muaz
Foto: koleksi Muaz

PAM Jaya diperbolehkan menetapkan kenaikan biaya air bersih, tetapi harus diringi dengan pelayanan yang maksimal.

Pada hari Selasa, 17 Juni 2014, di Masjid Raya Al-Musyawarah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang lalu, Komisi Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Ijtima` Ulama dengan tema “Pengelolaan Air Bersih dan Berkualitas di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.”  Hadir sebagai narasumber, yaitu Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta, PT. PAM Jaya dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dengan pembahas Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, KH. A. Syarifuddin Abdul Ghani, MA.

Acara ini diselenggarakan karena air merupakan unsur yang vital dalam kehidupan manusia. Seseorang tidak dapat bertahan hidup tanpa air, karena itulah air merupakan salah satu penopang hidup bagi manusia. Ketersediaan air di dunia ini begitu melimpah ruah, namun yang dapat dikonsumsi oleh manusia untuk keperluan air minum sangatlah sedikit. Dari total jumlah air yang ada, hanya lima persen saja yang tersedia sebagai air minum, sedangkan sisanya adalah air laut. Selain itu, kecenderungan yang terjadi sekarang ini adalah berkurangnya ketersediaan air bersih itu dari hari ke hari.

Semakin meningkatnya populasi, semakin besar pula kebutuhan akan air minum hingga ketersediaan air berih pun semakin berkurang. Seperti yang disampaikan Jacques Diouf, Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), penggunaan air dunia naik dua kali lipat lebih dibandingkan dengan seabad silam, namun ketersediaannya justru menurun. Akibatnya, terjadi kelangkaan air yang harus ditanggung oleh lebih dari 40 persen penduduk bumi. Kondisi ini akan kian parah menjelang tahun 2025 karena 1,8 miliar orang akan tinggal di kawasan yang mengalami kelangkaan air secara absolut.

Sumber daya air merupakan kebutuhan mutlak setiap individu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Apabila terjadi pengurangan kuantitas maupun kualitas sumber daya air maka akan mempengaruhi kehidupan manusia secara bermakna. Untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan sumber daya air ini, pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab kesejahteraan warga negaranya, berkewajiban menetapkan suatu kebijakan atau undang-undang untuk mengatur sumber daya air. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor & Tahun 2004 merupakan salah satu Undang-Undang yang dibuat untuk mengaturnya.

Warga Jakarta juga menghadapi masalah air. Air sebagai kebutuhan dasar warga Ibukota karena termasuk dalam kelompok basic needs atau kebutuhan primer. Air memang barang murah, tetapi dapat menjadi sangat mahal seiring dengan kualitasnya.

Saat ini, Jakarta merupakan salah satu kota yang tidak memiliki instalasi air yang menjamin warganya bisa mendapatkan air dengan mudah, murah dan layak pakai. Masalah serius warga Jakarta adalah pemenuhan kebutuhan air. Air tanah sebagai sumber alami jelas tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan warga Jakarta. Air tanah di Jakarta menghadapi masalah intrusi, yakni bercampurnya air darat dan laut, yang menyebabkan air menjadi payau, bahkan tak jarang menjadi asin. Sehingga sebagian warga Ibukota mengandalkan air dari air pipa yang merupakan air permukaan hasil pengelolaan air baku dari daerah lain. Dengan demikian, saat ini, Jakarta sangat menggantungkan kebutuhan air bersihnya dari daerah lain.

Adapun indentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut: Pertama, adakah regulasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengatur tentang jaminan ketersediaan air bersih dan berkualitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta? Kedua, bagaimanakah proses penetapan regulasi tersebut? Ketiga, indikator apakah yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan tarif air bersih? Keempat, apakah dampak dan konsekwensi dari penerapan tarif air bersih di wilayah Provinsi DKI Jakarta? Keempat, apakah perencanaan, penetapan dan pengawasan penyediaan air bersih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan syari`at Islam?

Dari paparan narasumber dan tanggapan pembahas, kemudian dari Ijtima` Ulama ini dihasilkan rekomendasi bahwa PAM Jaya diperbolehkan menetapkan kenaikan biaya air bersih, tetapi harus diringi dengan pelayanan yang maksimal; namun kenyataannya selama ini belum maksimal. Masih saja ada keluhan dari pelanggan terhadap pelayanan PAM Jaya, dari air yang macet, keruh, dan sebagainya. Maka, para ulama yang hadir di Ijtima` Ulama ini menekankan kepada PAM Jaya selaku pengelola air bersih di DKI Jakarta dan mitranya untuk meningkatkan pelayanan terhadap ketersediaan air bersih di wilayah DKI Jakarta. ***