Ulama yang ada pada masa kini dan mendatang tentu tidak sama dengan ulama tempo dulu, baik kualifikasi maupun kapabilitasnya. Ulama masa depan dituntut dapat memahami perkembangan masyarakatnya.

FacebookHomescreenImage

Oleh: KH. DR. Fuad Thohari
Sekretaris Komis Fatwa MUI DKI Jakarta

Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu pengetahuan. Ajaran Islam banyak mengajak umat Islam untuk mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan, sebagaimana dinyatakan riwayat berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ …..

Selain itu, dengan mencari ilmu akan menempatkan orang berilmu pada derajat yang tinggi .
Al-Qur’an menyatakan bahwa tidak sama, antara mereka yang mengetahui dengan orang bodoh , hanya orang yang belajarlah yang memahami , dan hanya orang berilmu yang takut kepada Allah .
Tulisan ini akan mengetengahkan problematika ilmu pengetahuan, polemik seputar dikotomi ilmu agama dan ilmu umum (sekuler), trend dalam menyikapi ilmu pengetahuan (sains) modern, menakar tugas ulama sebagai pemangku institusi pesantren dalam menjembatani dikotomi ilmu agama versus ilmu umum, serta sebagai alternatif yang harus dilakukan untuk mereformasi sistem pendidikan pesantren.

Dikotomi Ilmu

Masalah ilmu apa yang dianjurkan untuk dipelajari merupakan diskursus penting dan mendasar sejak awal-awal Islam: Apakah ada bentuk ilmu khusus yang harus dicari? Sebagaian besar ulama hanya mengkategorikan cabang-cabag ilmu yang secara langsung berhubungan dengan agama yang wajib dicari. Sedangkan ilmu lain, diserahkan kepada masyarakat untuk menentukan ilmu mana yang paling essensial dipelajari dalam memelihara dan mensejahterakan diri mereka.
Matan hadits طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ “menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” telah melahirkan pelbagai pembahasan dan polemik, ilmu apa yang harus dicari setiap umat Islam.
Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya’ Ulum Ad-Din menyebutkan dua puluh jawaban yang berbeda terhadap permasalahan di atas . Teolog memandang, belajar teologi merupakan sebuah kewajiban, sementara fuqaha’ dengan berdasarkan makna literal riwayat hadits lainnya, bahwa ilmu fiqihlah yang mula-mula wajib dipelajari . Al Ghazali sendiri nampaknya berpendapat bahwa ilmu yang wajib dikaji (wajib aini) menurut agama terbatas pada pelaksanakan kewajiban syari’at Islam yang harus diketahui dengan pasti. Misalnya, bagi seorang muslim harus (fardlu aini) mengetahui dua kalimat syahadat dengan kandungan artinya. Seorang yang berprofesi sebagai peternak harus mengetahui aturan zakat. Atau bagi pedagang harus mengetahui lika-liku bentuk ribawi sehingga tidak terjerumus di dalamnya .
Selanjutnya Al-Ghazali membahas ilmu yang termasuk wajib kifayah. Ilmu ini diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama, ilmu agama (ilmu syar’i), kelompok ilmu yang diajarkan Nabi dan bersumber dari wahyu; dan kedua, ilmu non-agama (ilmu ghair syar’i). Masing-masing ilmu itu, agama dan non agama ada yang terpuji (mahmud), dibolehkan (mubah), dan tercela (madzmum). Al Ghazali memasukkan ilmu Sejarah dalam katagori ilmu mubah; dan menempatkan ilmu Sihir dan Nujum dalam kategori ilmu tercela.
Ilmu-ilmu terpuji (mahmud) yang dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari dan dikategorikan fardlu kifayah, misalnya ilmu tentang obatan-obatan, matematika, dan ilmu kemasyarakatan. Penyelididkan yang lebih rinci dan mendalam terhadap masalah ilmu kedokteran dan matematika diletakkan dalam kategori ke dua (mubah); yaitu bermanfaat untuk orang yang mempelajari tanpa ada keharusan setiap individu untuk mengkajinya .
Selanjutnya Al-Ghazali membagi ilmu terpuji (mahmud) dalam empat katagori:
1. Ushul (ilmu dasar); yaitu: Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’, dan tradisi Sahabat.
2. Furu’ (masalah sekunder); yaitu: masalah fiqih, etika (akhlak), dan pengalaman mistik (tasawuf).
3. Studi Pengantar, meliputi ilmu alat (gramatika), seperti nahwu, balaghah, bahasa Arab, dan lain-lainya.
4. Studi Komplementer; membaca & menterjemahkan Al-Quran, kaidah fiqih, ilmu Rijal, thabaqat, dll.
Al-Ghazali berpendapat, ilmu yang tercakup dalam empat kategori di atas sebagai fardhu kifayah dan dikaji secukupnya. Ringkasnya Al-Ghazali menyarankan, seseorang tidak perlu mempelajari semua ilmu itu, jika ada orang lain yang mempelajarinya. Karena ilmu itu luas, sedangkan hidup itu sangat singkat. Ilmu adalah permulaan, dan tidak berakhir dalam dirinya sendiri .
Ilmu agama yang dikategorikan madzmum nampaknya lebih banyak dilihat dari niat atau motivasi mempelajarinya, misalnya menyimpang dari tujuan syari’ah atau mencari ilmu untuk mendapat gelar ulama, untuk berdebat, dan lain-lainya .
Sementara Shadr-din Syirazi (Mulla Shadra w. 1641 ) tidak sepakat dengan katagori ilmu versi Al Ghazali yang membatasi ritual (ibadah mahdah) dan mu’amalah sebagai ilmu yang wajib ‘aini. Mulla Shadra memperluas jangkauan ilmu yang dihukumi fardhu aini tidak terbatas pada masalah ritual tetapi juga ilmu kemanusiaan. Lebih jauh, Mulla Shadra percaya bahwa apa yang diklaim wajib aini untuk dipelajari tidak berarti wajib untuk masing-masing individu; dan apa yang dianggap wajib untuk seseorang tidak berarti wajib untuk orang lain.
Di sini nampaknya ada interpretasi baru yang dekemukan Shadr Al Din dikaitkan dengan matan hadits طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ sbb.:
1. Kata ilmu pengetahuan (sains) mempunyai rangkaian makna luas yang berbeda dari setiap sudut pandang. Makna generik kata ini mencakup keseluruhan spektrum arti yang telah digunakan sunnah Nabi. Arti luas kata ilmu ini biasa digunakan dengan maknanya yang bervariasi. Hadits ini bermaksud menetapkan, pada tingkat ilmu apapun, seseorang harus berjuang untuk mengembangkan lebih jauh. Nabi Muhammad SAW bermaksud bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim; ilmuan, orang bodoh, dan juga bagi sarjana terdidik.
2. Tidak ada bidang ilmu pengetahuan (sains) yang tercela atau jelek dalam dirinya sendiri; karena ilmu laksana cahaya, dan pada gilirannya selalu dibutuhkan. Alasan mengapa beberapa ilmu dianggap tercela karena lebih banyak mempertimbangkan ekses destruktifnya .
Terlepas dari dua pendapat di atas, nampaknya ada satu hal yang disepakati bahwa ilmu yang diwajibkan kepada setiap umat Islam untuk mencarinya adalah ilmu yang mengangkat posisi manusia di hari Akhirat, yang bisa mengantarkan pengetahuan tentang dirinya, penciptanya, Nabinya, sifat Tuhan, dan hal-hal yang menyebabkan seseorang dekat dengan Allah. Terlebih lagi, ayat Al-Quran yang membicarakan ilmu dalam pelbagai derivasinya (terdapat 854 kata), dan kata-kata lain yang artinya berdekatan dengan istilah ilmu tersebut, ternyata –ilmu yang terpuji– selalu dikaitkan dengan sikap khasyah dan istislam kepada Allah. Pengertian serupa dapat diketemukan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang –bahkan— seringkali menggarisbawahi, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan manusia kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah, taqwa, khasyah, dsb . Jadi semua ilmu selama bermanfaat bagi kemanusiaan dan bisa mengantarkan kepada pengetahuan akan kekuasaaan Tuhan, semuanya dikatEgorikan sebagai ilmu Islam. Pernyataa ini dengan sendirinya menyingkirkan kesan, seolah-olah hanya ilmu agama saja yang dapat menimbulkan sikap khasyah kepada Allah, dan bukan ilmu sekuler. Sepintas, pandangan ini tampak benar, terutama bila dilihat dari fenomena riil, di mana sumber perkembangan ilmu umum sekarang ini adalah dunia Barat yang spirit religiusitasnya tidak kuat. Karenanya menggulirkan kesimpulan, yang dapat menimbulkan khasyah kepada Allah hanyalah ilmu agama; dan predikat ulama hanya layak diberikan bagi mereka yang menekuninya. Untuk itu harus dipahami, secara substansial tidak ada celah perbedaan antara ilmu agama dan ilmu umum. Fiqh tidak lebih utama dari sejarah atau matematika selama semuanya menuju khasyah kepada Allah. Tingkatan mencari ilmu berbeda antara masing-masing individu sesuai dengan keahliannya. Karena itu tidak ada pembatasan dalam pencarian kelompok ilmu ini.
Mengenai ilmu yang termasuk kategori fardlu kifayah, nampaknya pendapat Al Ghazali perlu dipertimbangkan dari beberapa aspek sebagai berikut:
1. Klasifikasi semacam itu pada gilirannya menyebabkan miskonsepsi bahwa ilmu non agama terpisah dari Islam, dan berseberangan dengan spirit universalitas ajaran Islam yang rahmatan lil ’alamin. Agama yang mengklaim dirinya serba lengkap, paripurna, dan memiliki semangat universal tentu mensyaratkan tidak adanya pemisahan, polarisasi, dan pengkotakan ilmu sedemikian rupa yang –tentu saja— tidak boleh tercerabut dalam memainkan peran vital untuk memberikan solusi alternatif dari setiap problematika kehidupan; tidak boleh menanggalkan fungsi mulianya dalam memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Islam. Kesempurnaan Islam sebagai bangunan agama menuntut agar setiap lapangan ilmu yang berguna bagi masyarakat Islam, dianggap sebagai bagian kelompok ilmu agama. Fatwa Al-Ghazali semacam ini bahkan berakibat memunculkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum (sekuler) di kalangan kyai (ulama), dan pada gilirannya mayoritas pesantren tidak merasa perlu mengajarkan ilmu umum itu.
2. Kelompok ilmu yang masuk kategori fardlu kifayah perlu diperluas dan tidak usah dibatasi. Bukankah diketemukan sekian ayat Al-Qur’an dan riwayat hadits yang secara eksplisit menggaris bawahi, ilmu itu tidak terbatas pada hukum agama saja. Orang yang memahami ayat kauniyah pun disebut ulama , dan mencari ilmupun dianjurkan sampai ke negeri Cina

Trend Dalam Menyikapi Ilmu Pengetahuan (Sains) Modern

Dalam menghadapi atau menyikapi sains modern, pandangan ilmuan muslim terbagi menjadi tiga kelompok, sbb. :
Pertama, Apologetik. Kelompok ini menganggap sains modern bersifat universal dan netral. Mereka berusaha melegitimasi temuan sains modern dengan justifikasi ayat Al-Qur’an atau hadits Nabi. Kelompok ini terkadang disebut Bucaillism (diambil dari nama Maurice Bucaille) yang buku-bukunya meninjau Al-Qur’an dari sudut pandang temuan sains modern.
Kedua, kelompok yang mau berafiliasi dengan sains modern, tetapi juga berusaha mempelajari sejarah dan filsafat ilmunya agar dapat memfilter elemen-elemen yang tidak islami. Kelompok ini berpendapat bahwa ketika sains modern berada dalam masyarakat yang Islami, maka fungsinya termodifikasi sehingga dapat dipergunakan untuk melayani kebutuhan dan cita-cita Islam. Tetapi karena dalam eksperimen dan teknik kuantitatif sekalipun ternyata tidak dapat lepas dari nilai, alih-alih mampu merealisasikan Islam, sains modern malah menjadi pendukung nilai-nilai Barat yang tidak Islami. Selalu akan terjadi benturan konflik antara misi sains tersebut dengan tujuan masyarakat Islam. Barangkali, ini pula yang menyebabkan pakar (cendekiawan) muslim tidak mau menyibukkan diri dengan mempertanyakan sains modern lebih detail, dan karenanya –tentu saja—akan menyebabkan semakin mundurnya umat Islam dalam percaturan global di bidang sains dan teknologi.
Ketiga, kelompok yang percaya adanya sains Islam, dan berusaha membangunnya. Inilah yang diusahakan beberapa cendekiawan. Misalnya Sayid Husein Nashr, Ayatullah Baqir Shadar, Khursid Ahmad Khan, Sayid Nawab Haider Naqvi, Muhammad Nejatullah Siddiqui, Isma’il Al-Faruqi (dengan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan sosialnya), Ali Syariati, Basyarat Ali (dengan dengan islamisasi sosiologinya), dan sebagainya. Dasar argumentasi perlunya dibentuk sebuah paradigma sains yang islami paling tidak bermuara pada tiga hal;
Pertama, umat Islam butuh sebuah sistem sains untuk memenuhi kebutuhannya, material dan spiritual. Sistem sains yang ada sekarang tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Ini disebabkan sains modern mengandung nilai-nilai khas Barat dan banyak bertentangan dengan nilai Islam; selain eksesnya telah terbukti mengancam kelangsungan hidup manusia.
Kedua, secara sosiologis, umat Islam yang tinggal di wilayah geografis dan memiliki kebudayaan yang berbeda dari Barat –tempat sains moderns dikembangkan—jelas butuh sistem sains yang berbeda pula, karena sain Barat diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri.
Ketiga, umat Islam pernah memiliki suatu sistem peradaban Islami di mana sains berkembang sesuai dengan nilai kebutuhan-kebutuhan umat Islam. Jadi umat Islam punya alasan untuk menciptakan kembali sebuah sains Islam dalam peradaban yang islami.
Selain itu, tidak adanya suatu sistem sains yang Islami menyebabkan sistem pendidikan di negara-negara Islam terjebak dalam dualisme: ada ilmu agama, dan ada ilmu sekular; dan ujung-ujungnya terjadi pengabaian salah satunya. Dan fakta menyedihkan semacam ini diketemukan dipelbagai institusi pendidikan Islam di Indonesia, tidak terkecuali institusi pendidikan tertua, pondok pesantren.

Tugas Ulama Sebagai Pemangku Institusi Pesantren
Pengertian asal ulama adalah ilmuwan; baik di bidang agama, humaniora, sosial, dan kealaman. Dalam perkembangannya, pengertian ini menyempit dan hanya dipergunakan untuk ahli agama. Ibrahim Hosen bahkan mengidentikkan dengan ahli Fiqh . Sementara Nurcholish Madjid memposisikan ulama sebagai kelompok orang yang memiliki pandangan budaya, terutama yang dibangun berdasarkan ide-ide konservatif . Mereka jarang sekali dilihat sebagi sosok intelektual. Apabila ulama dipandang sebagai intelektual, pengertiannya tertuju pada kelompok konservatif, penyokong tradisi, dan sebagai bagian dari urusan pembinaan agama yang biasanya memangku institusi pesantren.
Ulama yang ada pada masa kini dan mendatang tentu tidak sama dengan ulama tempo dulu, baik kualifikasi maupun kapabilitasnya. Ulama masa depan dituntut dapat memahami perkembangan masyarakatnya. Dalam dunia modern ini, ulama tidak dapat hanya mengandalkan dan mengajarkan ilmu Fikih, Tafsir, atau Hadis saja. Terlebih jika pengetahuannya itu hanya bersifat hafalan statis. Ulama hendaknya memiliki kadar keilmuan yang tinggi di segala bidang, merefleksikan aksi berkualitas dan bermoral, menjadi pemegang nilai (the value holder) dan menjadi harapan peran (role expection) dalam dinamika problematika masyarakat. Ulama semestinya bisa menjadi kelompok inklusif yang bisa mengarahkan kehidupan umatnya menuju tatanan egaliter dan bisa menampilkan nuansa yang lebih religius.
Sayangnya, justeru prototipe ulama yang negatif-reduktif inilah malahan yang seringkali dijumpai dalam kultur mayoritas pesantren di Indonesia. Sehingga menjadi fenomena lumrah –sebagai pemangku institusi pensantren yang memiliki otoritas tunggal—kurikulum pendidikan dan pengajaran yang dibuat hanya berorientasi kepada ilmu agama an sich, dan mengabaikan –kalau tidak mau disebut: meninggalkan— dimensi bidang kejuruan atau keterampilan dan kurikulum ilmu umum lainnya. Padahal, mestinya prototipe ulama tidak boleh tereduksi menjadi eksklusif bagi yang mengerti disiplin ilmu keagamaan saja. Tetapi mestinya dikembalikan pada pengertian semula bahwa ulama itu adalah ilmuwan; baik di bidang agama, humaniora, sosial, kealaman, dan sebagainya. Sehingga pada gilirannya, sebagai pemangku institusi pesantren tidak perlu lagi membuat polarisasi atau dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum; dan tidak lagi alergi untuk memasukkan ilmu umum sebagai bagian dari kurikulum inti pendidikan dan pengajaran di pesantren. Dalam konteks sekarang, inilah kiranya tugas mendasar dari seorang ulama pemangku pesantren.

Reformasi Sistem Pendidikan Pesantren
Kecenderungan global perkembangan dunia pendidikan dalam budaya industri bercirikan semakin masif, memiliki standar yang konkret, dan rasional. Pendidikan keilmuan akan semakin dominan di masa-masa mendatang, termasuk ilmu agama. Institusi pendidikan apapun termasuk pesantren akan semakin didominasi untuk mengajarkan dan mengembangkan ilmu dari pada sekedar mengembangkan nilai dan kearifan.
Diversifikasi reformasi sistem pendidikan pesantren dapat menempuh alternatif sebagai berikut. .
1. Pesantren tetap bertahan sebagai pendidikan non formal di bidang agama, tetapi dilengkapi dengan pelbagai ketrampilan ; dengan catatan bidang studi keagamaan terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan pemikiran Islam. Jadi tidak terfokus pada sumber-sumber ajaran klasik, yaitu fikih-sufistik saja, tetapi perlu dilengkapi dengan wacana filosofis dan diskursus Islam kontemporer. Model kurikulum pesantren semacam ini akan survive. Hanya kelemahannya –secara teoritis– model ini tidak mampu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks ini, posisi pesantren hanya sebagai konsumen ilmu dan bukan institusi pengembang ilmu .
2. Pesantren mengambil bentuk pembaharuan kurikulum model pertama, ditambah dengan penyelenggaraan pendidikan formal, baik madrasah maupun sekolah umum. Mekanismenya, pendidikan formal diselenggarakan dalam lingkar area pesantren. Model ini diperkirakan dapat bertahan untuk masa mendatang dan secara simultan saling mengisi kekurangan masing-masing. Pesantren -sebagai pendidikan non formal—menggarap wilayah tafaqquh fiddin, pengkaderan ulama (ayat qur’aniah), dan pengamalan agama; sementara pendidikan formal (madrasah dan sekolah umum) menggarap bidang ilmu lainnya. Alternatif ini akan menjadikan pesantren tetap sebagai pendidikan non formal yang hidup berdampingan dengan pendidikan formal .
3. Pesantren menambah materi pengajarannya dengan ilmu umum. Di samping itu, ilmu agama yang diajarkan dikemas sesuai dengan perkembangan pemikiran Islam, baik klasik maupun kontemporer. Alternatif ini menawarkan model pesantren yang menjadikan ilmu agama sebagai mayoritas kajian dan ilmu umum minoritas, dengan perbandingan materi pengajaran: 70% ilmu agama, dan 30% ilmu pengetahuan umum .
4. Pesantren berubah menjadi lembaga pendidikan formal, dengan perbandingan: materi 70% ilmu umum dan 30% ilmu agama. Model ini diaplikasikan di MAPK di bawah naungan DEPAG RI dengan SKB tiga menteri 1975. Reformasi sistem pendidikan pesantren model ke empat ini harus dilakukan hati-hati. Sebab sangat mungkin –keberhasilan reformasi sistem pendidikan model ini—justeru akan memicu krisis ulama di bidang (ayat qur’aniah) karena menciutnya porsi pelajaran agama .

Kesimpulan dan Rekomendasi
1. Merupakan satu aksioma yang tidak terbantahkan bahwa di negara-negara Islam terjebak dalam dualisme: ada ilmu agama dan ada ilmu umum (sekuler); dan ujung-ujungnya terjadi pengabaian salah satunya. Dan fakta menyedihkan semacam ini diketemukan di pelbagai institusi pendidikan Islam di Indonesia, tidak terkecuali institusi pendidikan tertua, pesantren.
2. Di Indonesia, tidak terkecuali dalam kultur mayoritas pesantren, prototipe ulama cenderung diproyeksikan secara negatif-reduktif, hanya sebagai pemimpin atau pakar di bidang agama Islam. Sehingga menjadi fenomena lumrah, ulama sebagai pemangku institusi pesantren yang memiliki otoritas tunggal, hanya mendesain kurikulum pendidikan dan pengajarannya hanya berorientasi kepada ilmu agama an sich, dan mengabaikan –kalau tidak mau disebut: meninggalkan— dimensi bidang kejuruan atau ketrampilan dan kurikulum ilmu umum lainnya, serta merasa tidak perlu untuk memasukkan ilmu umum sebagai bagian dari kurikulum inti pendidikan dan pengajaran di pesantren.
3. Reformasi sistem pendidikan di pesantren merupakan satu keniscayaan dan hendaknya berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, ketrampilan, kecerdasan, memadukan antara mata pelajaran dengan metode yang terpusat pada pengalaman dan pemecahan masalah (problem solving method) yang dapat menimbulkan daya kreasi dan swadaya santri, dilaksanakan secara bertahap, mempertimbangkan sarana dan prasarana yang dimiliki, tenaga ahli, kemampuan teknis, rasio kecukupan modal, dan sebagainya.
4. Pemerintah –dalam hal ini Depag RI—sedapat mungkin lebih intens dan serius dalam memberikan bantuan kepada pesantren, baik bersifat teknis maupun nonteknis; mulai sarana dan prasarana fisik, perpustakaan, laboratorium, tenaga ahli, dan terlebih lagi bantuan honorarium (finansial) bagi tenaga guru –yang mayoritas—adalah tenaga honorer.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Madinah: Mujamma’ Khadim al-Haramain asy-Syarifaini, 1990).
Abdullah Ad-Darimy, Sunan Ad-Darimi, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Araby, 1407), cet. ke-1, juz ke-1.
Abdurrahman Wahid, Bunga Rampai Pesantren, (Jakarta: CV Dharma Bakti, 1399).
Aqib Suminto, PKU MUI DKI Jakarta, (Jakarta: MUI DKI, 1993), Kumpulan Makalah.
Isma’il bin Muhammad al-‘Ajluni al-Jarahi, Kasyfu al-Khafa’ wa Muzil al-Ilbas ‘amma Isytahara min al-Ahadis ala al-Sinat an-Nas, (Beirut: Muasasah at-Risalah, 1405 H), cet, ke-4, juz ke-2.
Ibrahim Hosen, “Pengkaderan Ulama Kini Memprihatinkan”, Harian Pelita, 2 April 1996.
Kafrawi, Pembaharuan Sistem Pondok Pesantren, (Jakarta: Cemara Indah, 1978).
Madjid Fakhry, A History of Islamic Philosophy, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), terj.
Mahdi Ghulsyani, The Holy Quran and the Sciences of Nature, (Teheran: Islamic Propagation Organization, 1986).
Marwan Saridjo, dkk., Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia, (Jakarta: Darma Bakti, 1983).
Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: Inis, 1994).
Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi as-Salami, Sunan Tirmidzi, (Beirut: Dar at Turas al-Arabi, tth.), juz ke-5.
Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya’ Ulum ad-Din, (Beirut: Dar al-Fiqr, tth.), jilid ke-1.
………, Mukhtashar Ihya’ Ulum ad-Din, (Beirut:: Dar al-Fiq., 1993).
Muhammad bin ‘Isma’il Abu ‘Abdullah Al-Bukhari, al-Jami’ as-Shahih al-Mukhtashar, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1987), cet. ke-1.
Muhammad bin Yazid Abi Abdillah Al-Qazwaini, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar al-Fiqr, tth.), juz ke-1.
Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain Al Qusyairi , Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya’ Turas al-Arabi, tth).
Nurcholish Madjid, “Ulama dan Pesantren di Indonesia”, Jurnal Studi Islam & Budaya, GONG, No.. 7/THV/96.