JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jakarta Pusat (Jakpus) kembali menggelar Refleksi Akhir Tahun 2018 di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis (27/12/2018).
Refleksi ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi, Wakil Ketua Umum MUI DKI Jakarta DR H Didi Sopandi, Sekretaris Umum MUI DKI Jakarta KH Yusuf Aman, Ketua MUI Jakarta Pusat Ustad Robi Fadhil Muhammad, Perwakilan Polres Jakarta Pusat, Perwakilan Kodam Jaya, Organisasi Masyarakat se-Jakarta Pusat dan Pengurus MUI Jakarta Pusat.
Wakil Ketua Umum MUI DKI Jakarta DR Didi Sopandi saat refleksi mengajak seluruh ummat Islam untuk hijrah mengurusi hal-hal yang besar. Pasalnya, menurut Didi, kadang kita terkondisikan untuk perbesar masalah yang kecil perkecil masalah yang besar.
Contohnya, kata Didi, persoalan yang selalu berulang dipertentangkan setiap tahunnya, yaitu boleh atau tidak ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Sementara, banyak masalah lebih besar yang butuh perhatian.
“Ini seperti kaset yang diputar berulang-ulang. Ternyata ada masalah besar yang justru tidak perhatikan, yaitu persoalan kemiskinan, keterbelakangan pendidikan dan teknologi,” kata Kyai Didi.
Persoalan ketimpangan ekonomi harus diperhatikan oleh Ulama karena ternyata kekayaan negara ini hanya dikuasai oleh 29 orang yang jika ditotal kekayaannya mencapai Rp1.000 triliun, dimana itu setengah dari total APBN Indonesia.
“Olehnya harus ada keberpihakan Pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi Ummat agar roda perekonomian bergerak,” kata Didi.
Ia mencontohkan keberpihakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang memberikan ruang kepada pedagang kaki lima untuk bisa berdagang dan berkembang. Ia contohkan di kawasan Banjir Kanal Timur, dimana Usaha Kecil diberikan ruang yang bisa berdayakan ekonomi Ummat.
Bahkan, Dr Didi memuji ketegasan Anies Baswedan yang menyetop Proyek Reklamasi Teluk Jakarta yang dinilai tidak beri kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi masyarakt di Jakarta, hanya untungkan sejumlah kalangan.
Kyai Didi pun mengajak Ummat Islam lebih meningkatkan silaturahmi, perkuat Ukhuwah dan tidak lagi persoalkan Khilafiyah yang kecil.
Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nashruddin dalam refleksi mengatakan, Ummat Islam memang sangat besar dari segi jumlah di Indonesia, namun jika berbicara soal kekuatan ekonomi, tidak masuk majority.
Arief menuturkan jika ada indikasi ego sektoral dalam ekonomi. Hal ini membingungkannya. PD Pasar Jaya miliki 15 ribu lapak kosong.
“Para pedagang lebih memilih berdagang di pinggir jalan dengan bayaran Rp60 ribu perhari ketimbang berdagang di pasar dengan bayaran Rp5 ribu perhari,” kata Arief.
Padahal, kata Arief, jika Ummat Islam bersama dalam wadah, Yayasan atau Koperasi maka dengan jumlah yang banyak, ekonomi bakal bergerak dan maju.
Masalahnya, sejumlah masyarakat Indonesia kerap ikuti arus yang trending seperti Online Shopping yang berakibat jadi ekonomi yang disetel oleh pasar. Ujungnya justru bakal kelompok tertentu yang bakal untung besar.
Untuk mengantisipasi hal itu, PD Pasar Jaya merencanakan program 35 titik pasar di Jakarta yang bakal digratiskan selama tiga tahun. Bukan cuma itu, para pedagang juga bakal diberi pendampingan usaha hingga bisa mandiri dan berkembang.
Diakhir acara refleksi ini, ada pernyataan sikap MUI KOta Jakarta Pusat dan Ormas Islam se-Jakarta Pusat menyikapi fenomena tahun politik 2019 mendatang.
Ketua MUI Jakarta Pusat Ustad Robi Fadhil mengatakan, pernyataan sikap ini didasarkan pada kondisi teraktual dan dinamika Ummat saat ini.
“Khususnya di Jakarta Pusat berkaitan dengan bernegara yang dilandasi semangat Pancasila, Ukhuwah dan bertawakkal kepada Allah SWT,” kata Ustad Robi.
Salah satu poin dalam pernyataan sikap bersama itu mendorong Ummat Islam dan elemen masyarkat bersikap adil dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan pendapat dan tetap kritis terutama merespon informasi yang belum teruji kebenarannya (hoaks) sehingga tidak memprovokasi masyarakat dalam rangka menjaga persatuan menghadapi Pemilu 2019
Poin berikutnya, mendukung upaya Pemerintah dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional terhadap upaya provokasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dalam rangka mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.
