Dideklarasikannya ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) oleh sekelompok orang dan mengklaim secara sepihak sebagai kekhalifahan Islam secara global segera mendapatkan reaksi dari berbagai pihak, ada yang menolak dan ada pula yang mendukungnya, ada yang menganggapnya sebagai ancaman dan ada pula yang menganggapnya sebagai harapan. Pihak yang menolak dan menganggapnya sebagai ancaman berasal dari sebagian besar umat Islam, termasuk para ulama dan pemimpin dunia Islam. Sedangkan pihak yang mendukung dan menganggapnya sebagai harapan berasal dari segelintir orang yang sejak awal telah mempunyai cita-cita untuk mendirikan kekhalifahan Islam secara global walaupun dengan menggunakan pendekatan kekerasan.

Pihak yang menolak kemunculan ISIS beserta klaimnya sebagai kekhalifahan Islam global berasal dari hampir semua komponen umat Islam. Bahkan kelompok dalam umat Islam yang selama ini dikenal sebagai pihak yang gigih mewacanakan pentingnya khilafah Islamiyah juga masuk dalam barisan pihak yang menolak pendeklarasian ISIS tersebut. Alasan yang paling menonjol dan disepakati oleh hampir semua kelompok Islam adalah terkait dengan cara yang dipergunakan oleh kelompok ISIS yang jauh dari ajaran Islam. Cara yang dipakai lebih tepat disebut sebagai teror yang mengedepankan kekerasan, kebiadaban dan ketidak-toleranan.

Selain alasan itu, para ulama dan pemimpin Islam juga banyak yang tidak setuju dengan cita-cita pendirian kekhalifahan Islam secara global. Karena menurut mereka cita-cita tersebut saat ini tidaklah realistis dan juga tidak ada justifikasinya dalam ajaran Islam. Saat ini umat Islam berada di setiap negara yang berbeda, yang masing-masing Negara mempunyai sejarah dan kebijakannya sendiri terkait umat Islam. Bahkan banyak dari para ulama dan pemimpin Islam yang secara sadar melakukan ijtihad untuk memperkuat negaranya masing-masing, seperti umat Islam di Indonesia.

Bagi kelompok terakhir ini, mendirikan kekhalifahan Islam global tidak ada landasannya dalam ajaran Islam dan juga dalam perjalanan sejarah Islam. Model kekhalifahan hanya terjadi pada era al-khulafa ar-rasyidun, yakni era kepemimpinan sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Usman, dan sayyidina Ali (radhiallahu ‘anhum ajmai’in). Itupun kalau diperhatikan secara seksama model yang diterapkan berbeda antara era empat kepemimpinan tersebut. Oleh karena itu tepat kiranya apa yang dinyatakan oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya bahwa prinsip kekhalifahan Islam hanya ditemukan di era al-khulafa ar-rasyidun saja, sedangkan setelahnya tidak ada yang pas untuk disebut sebagai kekhalifahan Islam. Lebih jauh ia mengatakan, jikapun ada yang menyebut adanya kekhalifahan Islam setelah era al-khulafa ar-rasyidun maka hal itu hanyalah dalam nama saja, sedangkan dalam substansinya sama sekali jauh dari prinsip-prinsip yang dijalankan pada era al-khulafa ar-rasyidun. Karena itu, menurut kelompok terakhir ini, cita-cita untuk mendirikan kekhalifahan Islam global saat ini sangatlah tidak mungkin dan tidak realistis. Yang paling memungkinkan saat ini adalah mengadopsi semangat kekhalifahan Islam sebagaimana dicontohkan al-khulafa ar-rasyidun di dalam setiap Negara di mana umat Islam bernaung.

Sedangkan sekelompok orang yang mendukung dideklarasikannya ISIS menganggap bahwa hal itu merupakan langkah awal dari perwujudan cita-cita mendirikan kekhalifahan Islam secara global. Sekelompok orang ini berasal dari Negara yang berbeda, termasuk dari Indonesia. Mereka berjumlah beberapa orang saja, tapi karena militansi dan sikapnya yang radikal mengharuskan agar tetap diwaspadai keberadaan dan aktifitasnya. Tidak menutup kemungkinan sekelompok orang ini akan memengaruhi dan merekrut orang lain masuk ke dalam kelompok mereka. Yang lebih mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai, sekelompok orang ini jangan sampai melakukan aksi sebagaimana yang dilakukan kelompok ISIS di luar negeri, yakni dengan menggunakan terror, kekerasan, kebiadaban dan tidak toleran.

Apabila diidentifikasi, sekelompok orang yang mendukung dideklarasikannya ISIS ini mempunyai karakter yang hampir sama, yakni kecenderungan mempunyai pemahaman yang kurang pas terhadap ajaran agama, sehingga menimbulkan distorsi pemahaman dan sikap radikal dalam beragama, dimana hal itu bisa berpotensi memunculkan tindakan kekerasan dan tidak toleran. Oleh karena itu, upaya pencegahan agar kelompok ini tidak bisa berkembang bukan hanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan keamanan (security aproach) saja tapi juga melalui pelurusan pemahaman keagamaan. Akar Munculnya Radikalisme Agama

Menurut sebagian kajian, ada banyak faktor yang menjadi akar dari munculnya radikalisme agama. Yang paling menonjol adalah faktor anti barat dan faktor distorsi pemahaman agama.

Faktor anti barat menjadi akar yang kuat dalam mendorong lahirnya sikap radikal. Radikalisme agama yang tidak jarang kemudian melahirkan aktifitas kekerasan dan terorisme pada umumnya merupakan respons dan perlawanan terhadap kebijakan Amerika dan sekutunya terhadap kezaliman yang terjadi di negara-negara Islam. Kebijakan “perang melawan terorisme” yang selama ini digaungkan oleh Amerika dan sekutunya menimbulkan segregasi yang sangat nyata: siapa yang mendukung kebijakan tersebut merupakan sekutu bagi Amerika, sedangkan yang menolaknya dianggap sebagai musuh. Dengan kebijakan tersebut Amerika dan sekutunya memburu orang-orang yang dianggap sebagai teroris, bukan saja di negara mereka tapi juga di negara lain.

Kondisi inilah yang kemudian menjadi penyebab “mengerasnya” sikap sekelompok umat Islam, yang kemudian mereka juga membuat garis pemisah yang tegas: siapa yang mendukung kebijakan Amerika dan sekutunya tersebut dianggap bagian dari mereka (anshar at-thaghut). Sedangkan yang menolak dianggap sebagai teman seperjuangan (anshar at-tauhid).

Menurut kelompok ini kebijakan Amerika dan sekutunya yang mengobarkan perang global melawan terorisme dipahami sebagai perang melawan umat Islam secara global. Pada akhirnya sikap keras Amerika dan sekutunya dalam menjalankan agenda perang melawan terorisme menjadi penyebab semakin radikalnya kelompok ini. Kelompok ini membalas kebijakan tersebut dengan mengobarkan perang melawan Amerika dan sekutunya dengan mengincar kepentingan-kepentingan mereka. Kelompok ini menjustifikasi aktifitasnya dengan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah jihad melawan pihak-pihak yang memerangi umat Islam. Mereka membolehkan melakukan serangkaian pengeboman pada objek-objek yang mereka anggap sebagai perpanjangan kepentingan Amerika dan sekutunya, di manapun objek tersebut berada, bahkan di negara berpenduduk mayoritas muslim sekalipun.

Justifikasi terhadap apa yang kelompok ini lakukan, yaitu dengan mengatasnamakan jihad, tidak disetujui oleh para ulama. Kelompok ini memahami jihad hanya dengan arti perang (qital). Padahal, menurut para ulama, jihad juga mempunyai makna lain, misalnya upaya sungguh-sungguh dalam melakukan perbaikan. Menurut para ulama, jihad selain mempunyai makna qital (perang), juga mempunyai makna ishlah (perbaikan).

Selain itu, faktor distorsi pemahaman agama juga menjadi akar dari munculnya sikap radikal dalam beragama. Salah satu penyebab terjadinya distorsi dalam memahami agama adalah pemahaman terhadap dalil al-Quran dan Hadis hanya secara harfiyah atau literer. Pemahaman terhadap dalil al-Quran dan Hadis hanya dengan menggunakan pendekatan literer ini membahayakan, karena dapat menggelincirkan seseorang dalam kesalahan pemahaman. Dalam pengambilan suatu hukum dari dalil-dalil syar’i (istinbath al-hukm) harus melewati seperangkat metodologi yang telah diformulasikan oleh para ulama, baik dengan cara pemahaman terhadap makna harfiyah dari dalil al-Quran dan Hadis (manthuq an-nash) ataupun dengan cara menggali lebih dalam makna tersebunyi dari dalil al-Quran dan Hadis (mafhum an-nash).

Pemahaman agama yang hanya didasarkan pada manthuq an-nash saja akan menimbulkan kekakuan dalam beragama. Karena agama Islam diturunkan oleh Allah subhanahu wata’ala sebagai agama terakhir, sehingga apapun peristiwa dan permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman dapat dicarikan jawabannya dalam agama. Nash keagamaan (nushush syar’iyah) terbatas pada ayat quraniyah dan sunnah nabawiyah sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga apabila pemahaman agama didasarkan hanya pada munthuq an-nash saja maka boleh jadi agama tidak akan bisa menjawab permasalahan yang muncul, karena tidak semuanya termaktub secara jelas di dalam nash. Suatu hal yang tidak mungkin menjawab semua persoalan yang muncul hanya terpaku dengan manthuq an-nash, karena nash sifatnya sangat terbatas sedangkan persoalan yang terjadi terus berkembang. Sebagaimana ungkapan para ulama:

لأن النصوص محدودة ولكن الحوادث والنوازل غير محدودة أو لأن النصوص تتناهى ولكن الحوادث والنوازل لا تتناهى.

“sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang muncul tidaklah terbatas. Atau karena sesungguhnya nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti”

Apabila pemahaman terhadap dalil ini dipaksakan hanya dengan mempergunakan cara literer, apalagi kalau tidak diimbangi dengan penguasaan yang mendalam terhadap maksud dari dalil tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan pemahamannya menjadi terdistorsi. Karena pemahaman terhadap dalil secara literer dan parsial cenderung bisa menyesatkan, dan dikhawatirkan akan menimbulkan radikalisme dalam pemahaman agama.

NKRI Sebagai Semangat Kekhalifahan

Diskursus mengenai hubungan antara negara dan Islam senantiasa menarik untuk didiskusikan, bukan hanya di masa awal pendirian bangsa ini saja namun juga pada masa terakhir ini. Perbincangan mengenai diskursus ini di masa awal pendirian bangsa merupakan bagian dari ikhtiar yang dilakukan oleh para pendiri bangsa dalam menggali nilai-nilai yang telah menancap kuat di tengah masyarakat untuk kemudian dirumuskan sebagai sebuah ideologi yang menjadi landasan berbangsa dan bernegara.

Perbincangan yang terjadi di era awal pendirian republik ini telah sampai pada kesimpulan untuk mufakat bahwa bentuk negara ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Permufakatan tersebut merupakan hasil ijtihad yang dilakukan oleh para pendiri bangsa, termasuk para pimpinan umat Islam, sehingga mengikat bagi seluruh elemen bangsa, termasuk umat Islam. Sebab sesuai dengan sabda nabi SAW: al-muslimuna ‘ala syurutihim, umat Islam terikat oleh kesepakatan yang mereka buat.

Belakangan ini, banyak kalangan membincangkan kembali relevansi Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Kekhawatiran bahwa Pancasila mulai tidak laku lagi atau akan digantikan dengan ideologi lain, juga tak luput dari perbincangan di kalangan tertentu. Seiring dengan itu, perbincangan mengenai diskursus hubungan Islam dan Pancasila dimunculkan kembali. Hasil kesepakatan untuk menerima Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa yang merupakan hasil ijtihad para pendiri republik ini juga kembali dipertanyakan. Apakah kesepakatan yang mereka lakukan juga mengikat bagi umat Islam yang hidup di masa berikutnya. Bagaimana jika ada pandangan umat Islam saat ini yang berbeda dengan pandangan para pemimpin Islam yang menjadi bagian dari pendiri republik ini.

Apabila ditelaah secara mendalam dan objektif dari sejarah perumusan Pancasila, maka akan ditemukan fakta sejarah bahwa Pancasila merupakan kesepakatan dari sebuah kompromi yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini. Kesepakatan dan kompromi tersebut terutama terkait dengan prubahan sila pertama yang awalnya berbunyi: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal tersebut menunjukkan kesediaan dari kalangan Islam untuk berkorban demi kepentingan kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara.

Dalam memaknai Pancasila setiap umat Islam di Indonesia harus memahami bahwa Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Namun demikian karena sila-sila dalam Pancasila kesemuanya memuat nilai-nilai universal yang sesuai dan identik dengan ajaran Islam, maka umat Islam bisa menerimanya sebagai dasar, falsafah dan ideologi negara, dengan alasan bahwa ajaran Islam dapat menerima nilai-nilai universal sepanjang nilai-nilai tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Penerimaan umat Islam terhadap Pancasila ini bersifat final karena telah dikukuhkan oleh ormas Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dsb. Majelis Ulama Indonesia juga secara tegas telah menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara merupakan kesepakatan bangsa Indonesia, termasuk umat Islam Indonesia.

Penerimaan umat Islam terhadap Pancasila ini tidaklah mengurangi sedikitpun akidahnya. Karena Pancasila sebagai ideologi terbuka, memungkinkan bagi umat Islam memaknainya sesuai dengan ajaran agama Islam. Misalnya sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang menurut pasal 29 ayat 1 Undang Undang Dasar (UUD) 1945 menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Istilah “Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat difahami sebagai terjemahan dari “Allahu al-Wahidu al-Ahad”.

Oleh karena sila pertama ini menjiwai sila-sila yang lain dalam Pancasila, dan sila pertama ini menegaskan religiusitas (agama) sebagai unsur asasi dalam berbangsa dan bernegara, maka agama harus dijadikan sumber hukum, sumber inspirasi, landasan berfikir, dan kaedah penuntun dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak terjadi benturan antara kerangka berfikir keagamaan dan kerangka berfikir kebangsaan. Setiap muslim dapat menjadi nasionalis sejati tanpa harus menanggalkan keislamannya, dan sebaliknya dapat menjadi seorang muslim yang taat tanpa menanggalkan identitas kebangsaannya.

Dengan pokok fikiran seperti itu sejatinya posisioning Pancasila bagi umat Islam sudahlah final atau selesai. Hubungan antara Islam dan Pancasila juga dianggap selesai. Hal ini terbukti diakomodirnya undang-undang yang bernuansa keagamaan, misalnya UU Haji, UU Zakat, UU Perkawinan, dan sebagainya. Terlebih setelah era Reformasi di mana tafsir tunggal terhadap Pancasila tidak diberlakukan lagi dan kelompok masyarakat diberikan keleluasaan mencantumkan asas organisasinya sesuai dengan ideologinya, maka tidak ada alasan lagi untuk menolak Pancasila.

Namun memang harus diakui bahwa pasca era reformasi yang membawa kebebasan yang berlebihan membawa dampak adanya kelompok yang ingin merubah Pancasila, baik yang berasal dari kelompok sekularisme radikal ataupun radikalisme agama. Kelompok sekularisme radikal menginginkan perubahan tafsir terhadap Pancasila. Kelompok sekuler ini menginginkan Pancasila sebagai dasar negara harus dibebaskan dari pengaruh agama, karenanya mereka gigih menolak adanya penyerapan nilai ajaran agama, khususnya Islam, ke dalam sistem hukum nasional, karena dianggap tidak sesuai dengan Pancasila.

Pancasila memang bukan agama, karena ia merupakan kumpulan nilai dan visi. Tepatnya, lima nilai dan visi yang hendak diraih dan diwujudkan oleh bangsa Indonesia ketika berikhtiar mendirikan sebuah negara. Meski demikian, bukan berarti Pancasila itu anti agama, atau agama harus disingkirkan dari Pancasila. Karena keberadaan agama itu diakui dan dilindungi serta dijamin eksistensinya oleh Pancasila. Dengan nilai dan visi ketuhanannya, sebagaimana sila pertama Pancasila, justru arah negara Indonesia bukanlah negara sekular, juga bukan negara Sosialis-Komunis maupun Kapitalis-Liberal. Tetapi sebuah negara yang dibangun berdasarkan nilai dan visi Ketuhanan yang Maha Esa.

Sedangkan kelompok radikalisme agama menginginkan merubah dasar negara ini menjadi negara agama. Tuntutan kelompok radikalis agama ini telah menafikan kesepakatan yang dilakukan oleh para pendiri republic ini. Sebagaimana ajaran Islam, kesepakatan yang telah dilakukan oleh para pendiri republik tersebut juga mengikat kepada umat Islam yang datang setelahnya. Hal ini juga diperkuat oleh berbagai keputusan ormas Islam. Bahkan MUI menyatakan bahwa kelompok yang melanggar kesepakatan tersebut dikategorikan sebagai separatis atau bughat yang wajib diperangi oleh negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara merupakan hasil ijtihad para ulama dan pemimpin Islam yang merupakan bagian dari pendiri negara ini, karena itu umat Islam yang lahir setelah itu harus menghormati dan menjaga kesepakatan dan hasil ijtihad tersebut. Negara ini sangat menjunjung tinggi ajaran agama dan memberikan ruang yang sangat lebar kepada umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya. Dalam terminologi Ibnu Khaldun, semangat khilafah sebagaimana dicontohkan oleh al-khulafa ar-rasyidun dapat diperjuangkan untuk diejawantahkan di negara ini, dengan tetap dalam bingkai NKRI dan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara.

Dengan begitu, perjuangan umat Islam di negeri ini lebih pada memasukkan semangat kekhalifahan dengan cara demokratis dan konstitusional, tanpa mengubah bentuk negara dan falsafah serta ideologi bangsa. Setiap upaya mengubah hal itu, apalagi dilakukan dengan cara tidak demokratis dan tidak konstitusional, maka sebagaimana keputusan MUI dapat dikategorikan sebagai bughat yang boleh diperangi.

Dalam konteks ini, keberadaan kelompok yang mendukung ISIS yang mempunyai agenda untuk mengubah negara dan falsafah serta ideologi bangsa, apabila telah ada gerakannya secara nyata maka dalam pandangan hukum Islam sudah sah dianggap sebagai bughat. Untuk itu negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah strategis agar kelompok tersebut tidak berkembang. Namun begitu, kebijakan negara terkait dengan hal ini jangan hanya menggunakan pendekatan keamanan saja, tapi juga menggunakan pendekatan keagamaan dengan melibatkan para ulama. Pendekatan keamanan hanya akan menjangkau hal-hal di permukaan saja. Sedangkan akar masalahnya hanya bisa dijangkau dan dihilangkan melalui pendekatan keagamaan, yaitu melalui pemahaman keagamaan yang benar.

Wallahu A’lam bis-shawab

. Disampaikan sebagai makalah dalam acara “Seminar Nasional Fenomena ISIS bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil’alamin”, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2014.

Wakil Ketua Umum MUI Pusat.

disadur dari : http://mui.or.id/mui/homepage/berita/berita-singkat/isis-gerakan-kekhalifahan-global-dan-tantangan-bagi-nkri-dan-islam-rahmatan-lil-alamin.html

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of