Kaleidoskop dapat diartikan dengan aneka peristiwa yang telah terjadi yang disajikan secara singkat, umumnya untuk masa satu tahun. Redaksi muidkijakarta.or.id  dalam kesempatan kali ini menyajikan kaleidoskop MUI Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2016 yang bersumber dari Laporan Pertanggung Jawaban MUI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016.  Kaleidoskop ini sebagai bentuk pertanggung jawaban MUI Provinsi DKI Jakarta kepada umat, khususnya warga DKI Jakarta, dan sebagai bahan evaluasi bagi para pengurus MUI Provinsi Jakarta untuk membuat dan melaksanakan program dan kegiatan yang lebih baik lagi di tahun 2017.

 

I. Staf Sekretariat MUI DKI Jakarta

Di dalam suatu organisasi terdapat peranan staf untuk mengatur atau mengawasi program yang akan dilaksanakan.dengan pelaksanaan sistem staf yang terkoordinasi, maka segala urusan administrasi dan program kerja MUI Provinsi DKI Jakarta akan berjalan dengan baik dan terarah.

Peranan staf MUI Provinsi DKI Jakarta tersebut sangatlah penting dan membantu tercapainya suatu tujuan dalam organisasi, ibaratnya staf merupakan pondasi dalam suatu bangunan.

Staf MUI Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas utama bersifat, yaitu menterjemahkan tugas pokok menjadi aktivitas, sedang di pihak lain mereka juga bertugas melakukan kegiatan-kegiatan penunjang demi lancarnya roda organisasi dan mekanisme kerjasama yang harmonis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kedua tugas ini sangat penting dilakukan dalam merealisasi tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sepintas lalu kelihatan seolah-olah staf lini lebih penting karena tugas mereka yang utama melaksanakan aktivitas penting untuk merealisasi tujuan. Malah dianggap kadang-kadang bahwa tanpa karyawan staf tujuan dapat juga direalisasi. Pandangan ini terutama dalam organisasi modern kurang tepat, walaupun sifat aktivitas karyawan staf sebagai penunjang kegiatan yang dilakukan olah karyawan lini, akan tetapi peranan mereka dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi sangat penting.

Dengan bantuan karyawan staf organisasi dapat mendayagunakan resources yang dimiliki perusahaan secara optimum, karena mereka dapat melihat berbagai kemungkinan, pendidikan dan pengalaman mereka memungkinkan memilih kesempatan yang terbaik.

Pembahasan tentang pentingnya peranan staf dalam proses manajemen berarti tidak saja menbahas pentingnya kegiatan-kegiatan penunjang terlaksana dengan efisien dan ekonomis, akan tetapi juga membahas pentingnya paranan karyawan staf dalam membantu management members dalam mengambil keputusan. Sering kurang disadari bahwa tugas utama dari seorang pemimpin adalah mengambil keputusan.

Segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi sebaiknya adalah karena diputuskan demikian bukan karena secara kebetulan terjadi. Keputusan-koputusan yang diambil oleh berbagai eselon pemimpin dalam organisasi tentu mempunyai bobot yang berbeda-beda pula.

Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam organisasi maka semakin besar keputusan yang diambilnya meskipun sering bobot dari keputusan tersebut bersifat umum dan kualitatif. Top management dalam organisasi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang bersifat menyeluruh dalam arti bahwa keputusannya akan mempunyai implikasi yang luas terhadap seluruh organisasi.

Lower management biasanya membuat keputusan-keputusan yang terbatas kepada unit organisasi yang dipimpinnya. Dan sifat keputusannya lebih mudah diterjemahkan kepada bentuk yang bersifat kuantitatif.

Staf Sekretariat MUI Provinsi DKI Jakarta adalah kebutuhan mendasar dalam menjalankan roda organisasi, berikut kami sampaikan nama-nama berikut tugas pokok dan kewajibannya dalam rangka memenuhi tugas pengkhidmatan di kantor MUI DKI Jakarta.

 

JENIS SURATJML
SURAT MASUK246
SURAT KELUAR190
JUMLAH436

 

Catatan : pertanggal 20 Desember 2016

 

II. Kondisi Pimpinan MUI Provinsi DKI Jakarta

Dewan Pimpinan MUI Provinsi DKI Jakarta Masa Khidmat: 2013-2018, telah mengawali aktifitasnya dengan beberapa kali rapat dan pertemuan, apakah itu Rakerda, Rapimda maunpun Rapat Paripurna, dilanjutkan dengan secara terus menerus melaksanakan rapat-rapat pimpinan. Hal ini guna menyamakan visi dan persepsi garapan MUI Provinsi kedepan, naik dibidang dakwah, pendidikan, ekonomi maupun sosial budaya.

Dewan Pimpinan MUI Provinsi DKI Jakarta, sungguhpun dalam SK. Pengangkatanmya gemuk dan dipenuhi oleh para ahli dan aktifitis dakwah di wilayah Provinsi DKI Jakarta, namun dalam perjalanannya dirasakan kurang efektif. Hal ini berkaitan dengan banyaknya pengurus yang tidak aktif menghadiri rapat-rapat pimpinan maupun hadir dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh MUI Provinsi DKI Jakarta.

 

 

  • Program Mandiri Tahun 2016 yang dilaksanakan

Kegiatan yang telah kami laksanakan oleh Pengurus MUI DKI Jakarta adalah berbasis Komisi, sehingga terukur dan jelas siapa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan programnya, yaitu:

 

  1. Komisi Pendidikan
    • Melaksanakan Pendidikan Dasar Ulama (PDU) dan Pendidikan Kader Ulama (PKU).

Guna mempersiapkan calon Da’i yang unggul dan siap pakai di wilayah Provinsi DKI Jakarta, maka MUI Provinsi DKI Jakarta melalui program unggulannya telah membuka peluang seluasnya kepada masyarakat Ibukota Jakarta, untuk dilatih dan dibina serta dipersiapkan sebagai tenaga trampil dalam berdakwah.

Kegiatan ini dimaksudkan memberikan materi pengayaan bagi pada Ustadz/Ustadzat, serta muballigh/muballighot terkait materi-materi keagamaan yang aktual, serta penguasaan bidang materi teknis dan tata cara penyampaian dakwah ditengah-tengah masyarakat umum.

  • Kunjungan Dewan Pimpinan MUI Provinsi DKI Jakarta ke Lombok Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan para pengurus MUI Provinsi DKI Jakarta terkait dengan kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan agama/keagamaan Islam dalam konteks pendidikan pesantren di Lombok Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17-21 November 2016.

Kegiatan juga bertujuan sebagai bahan komparasi dan pertimbangan bagi pihak terkait khususnya di DKI Jakarta dalam menentukan kebijakan pendidikan dan keagamaan.

  • Workshop Penyempurnaan Sistem Pendidikan Kader Ulama (PKU) berbasis Pesantren MUI Provinsi DKI Jakarta

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya Komisi pendidikan dalam rangka membuat model pendidikan baru sistem bording, yang merubah wajah sebelumnya, sehingga mahasiswa alumni PKU dapat secara paripurna menerima materi dakwah secara konferehenship dan terukur.

  • Mempersiapkan penerimaan calon mahasiswa baru PKU Angkatan XII dan mahasiswa PDU Angkatan VII.

Diakhir tahun 2016, agenda yang dilaksanakan oleh komisi ini adalah mempersiapkan penerimaan mahasiswa baru baik PDU disetiap Kota Administrasi se-DKI Jakarta maupun PKU yang terpusat di Provinsi. Teknis pendaftaran mahasiswa sudah disosialisasikan kepada masyarakat umum pada awal bulan Oktober 2016, sehingga kegiatan ini akan mencapai semua titik dan sasaran yang diharapkan.

Animo masyarakat begitu besar untuk mengikuti kegiatan ini, terbukti sebelum penutupan peserta seleksi calon mahasiswa PDU dan PKU telah memenuhi target yang diinginkan.

                 

 

  1. Komisi Dakwah
    • Membuat Peta Dakwah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Peta dakwah adalah suatu gambaran sistematik dan terinci tentang subyek ,obyek dan lingkungan dakwah pada satuan unit daerah . Satuan unitnya dapat meliputitingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, bahkan propinsi. Luas dan besarnya satuan unit yang akan diambil sangat tergantung kepada kebutuhan akan data serta dana dan tenaga yang tersedia. Sebaiknya dikoordinasi dan dilakukan secara kelembagaan.

Sebuah perencanaan dakwah tidak akan mengenai sasaran jika tanpa dilandaskan kepada data (bank data) yang sahih. Data yang sahih hanya dapat diperoleh dari sebuah penelitian. Penelitian dakwah akan menghasilkan bank data yang kemudian dituangkan dalam peta dakwah.  Data yang ada dalam peta dakwahdijadikan landasan untuk menyusun perencanaan dakwah.

Profil Sasaran Dakwah /Mad’uaPersonal, meliputi data tentang: (1) paham keberagamaan, (2) pendidikan dan usia, (3) pegangan terhadap adat-istiadat, (4) keadaan sosial-ekonomi, (5) pekerjaan tetap dan sambilan, (6) kondisi keluarga(banyaknyak anak, kepala keluarga, (7) kebutuhan utama, (8) permasalahan yang dihadapi dalam sehari-hari bKelompok, meliputi data tentang: (1) tingkat keberagamaanmasyarakat, (2) lembaga sosial yang ada ( LMD, gotong royong dsb),(3) lapisan sosial –lapisan dalam masyarakat ( pemimpin -awam, kriteria pelapisan berdasarkan tingkat ekonomi, sosial politik, sosialagama), (4) norma-norma sosial yang berlaku (larangan dan kewajiban, tingkatan berlakunya (renggang atau ketat), (5) pola kepemimpinan sosial (demokrasi, otoriter, liberal), pemimpin yang paling punya otoritas (tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat di tingkat kelurahan.

Peta dakwah ini sangat penting dimiliki oleh Komisi Dakwah MUI Provinsi DKI Jakarta sehubungan dengan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan dakwah yang ditetapkan dalam skala prioritas.

Komisi Dakwah MUI provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan inventarisasi bahan-bahan penyusunan peta dakwah secara massif, dilakukan survey dan penelitian langsung kesalah satu Kabupaten di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan awal, yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terdiri dari 2 Kecamatan. selanjutnya akan dilakukan penjajagan dibeberapa wilayah Kota lainnya. Terbatasnya kegiatan survey dan penetian ini karena disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada.

  • Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang problem dakwah di wilayah Provinsi DKI Jakarta

MUI Provinsi DKI Jakarta senantiasa dimintai pertimbangan baik oleh Pemerintah/TNI/Polri bahkan masyarakat umum terkait kegiatan atau aktifitas keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini berkaitan dengan : model keberagamaan, tata cara ibadah, serta sejauhmana penyimpangan yang terjadi.

MUI Provinsi DKI Jakarta melalui Komisi Dakwah, telah memberikan jawaban sebagai solusi kebingungan masyarakat terhadap prilaku keberagamaan yang ada dimasyarakat, misalnya : kasus penyebaran Agama di rumah susun Marunda, konflik masjid di Ciracas, dll.

 

  1. Komisi Fatwa

Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta, yang merupakan Komisi andalan MUI DKI Jakarta di tahun 2016 telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :

  • Ijtima Ulama, dengan berbagai bertema sesuai dengan kebutuhan :

Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan as-Sunnah Pada masa Rasul, manakala muncul suatu persoalan hukum, baik yang berhubungan dengan Allah maupun kemasyarakatan, Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskannya. Rasul sebagai Muballig, menyampaikan penyampaian penjelasan ini kepada umatnya untuk di ikuti.

Kendati demikian, penjelasan Al-Quran tersebut tidak selamanya tegas dan terperinci (tafsili), melainkan kebanyakan bersifat garis besar (ijmali), sehingga di butuhkan lebih lanjut dari Rasul. Sebagai orang yang Di Beri  wewenang menjelaskan di satu sisi dan menghadapi realitas sosial yang berkembang di sisi lain, Rasul terkadang harus menggunakan akal yang di sebut dengan ijtihad dalam penerapan hukum Islam.

 

Seiring dinamika zaman yang berubah maka sumber diatas membutuhkan analis (ijtihad) meskipun secara historis sudah ditutup yang kemudian ulama modernis untuk membukanya kembali dan dilakukan oleh ulama dunia (termasuk Indonesia) dengan berbagai pendekatan dan metode. Proses ijtihad tidak terbatas pada persoalan yang baru muncul, tetapi ijtihad mempunyai kepentingan lain yang berkaitan dengan khazanah hukum islam yaitu dengan melakukan peninjauan kembali terhadap masalah-masalah yang ada berdasarkan kondisi yang ada pada zaman sekarang dan kebutuhan-kebutuhan manusia untuk memilih mana pendapat yang terkuat dan relevan, dengan merealisasikan tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatan manusia.

Tujuan penemuan hukum haruslah dipahami oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Quran dan Hadis khususnya dalam segala cabang dari bidang muamalah, yang belum ada ketetapan hukumnya.

Oleh karenanya dengan berbagai macam metode yang diterapkan diharapkan akan dapat menemukan hukum-hukum dalam memecahkan berbagai persoalan yang muncul dalam keadaan sosial dan teretorial yang berbeda, Kenyataan yang demikian maka Indonesia sebagai negara yang penduduknya yang terdiri dari beberapa suku dan mayoritas Islam tergugah untuk menjawab tantangan yang ada demi tercapainya perpaduan budaya, agama, dan tradisi yang majemuk, sembari memasuki era perkembangan modern, tanpa menyia-nyiakan nilai-nilai keIslamannya.

Demikian MUI Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan ijtihad hukumnya melalui beberapa masukan Ulama DKI jakarta terkait problem keummatan di tengah-tengah masyarakat yaitu :

  1. Tentang hukum Sholat Qobliyah Maghrib
  2. Tentang hukum merutinkan (Mudawamah) membaca Surat Al-Sajdah dan Sujud Tilawah saat Sholat Shubuh hari Jum’at
  3. Tentang hukum Sholat Sunnah Qobliyah Jum’at
  4. Tentang hukum mengeraskan dzikir setelah sholat wajib
  5. Tentang hukum menjama’ atau mengqoshor sholat sebelum melakukan perjalanan
  6. Tentang hukum menjama’ atau mengqoshor sholat karena macet
  7. Tentang hukum Tayammum dikendaraan
  8. Tentang hukum pupuk kandang yang berasal dari limbah babi.
  • Focus Group Discussion (FGD) terkait masalah-masalah aktual keagamaan

MUI Provinsi DKI Jakarta senantiasa diminta fatwanya terkait gejolak yang terjadi dimasyarakat DKI Jakarta, sebelum itsbat fatwa, MUI Provinsi DKI Jakarta melaui Komisi Fatwa melalukan kajian dan riset atas masalah yang dibahas, serta melakukan FGD seabagi upaya mengerucutkan bahasan dan jawaban fatwa yang diminta.

Semisal, MUI DKI Jakarta pernah diminta tanggapannya tentang bagaimana terkait Pemimpin Non Muslim di DKI Jakarta, serta apa upaya MUI DKI Jakarta memberikan kriteria penista Agama, serta bagaimana MUI DKI Jakarta memberikan ruang politik bagi masyarakat Jakarta untuk memberikan hak pilihnya pada Pilgub 2017 yang akan datang.

  • Mecetak buku kumpulan fatwa dan tausiyah MUI Provinsi DKI Jakarta

Hasil-hasil fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta akan dibukukan agar mudah disosilisasikan kekhalayak Ibukota Jakarta, sebagai bentuk pertanggungjawaban MUI Provinsi DKI Jakarta sebagai Khodimul Ummah yang menyelesaikan problem keummatan dan memberikan kepastian hukum Agama.

 

  1. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Ekonomi selama tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

  • Penyiapan Destinasi Kawasan Halal

Kemenpar (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) bersama MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) mulai menggarap wisata halal secara serius. Dengan segala kekayaan objek wisatanya, Indonesia ditargetkan menjadi pusat destinasi wisata halal terbaik dunia. Menteri Pariwisata menegaskan bahwa ada tiga poin penting yang akan kementeriannya lakukan untuk mencapai target tersebut.

Pada acara pembukaan FGD Halal Tourism & Lifestyle 2015 di Merak Room, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/05/2015), Menpar mengatakan bahwa poin pertama yang akan kementeriannya lakukan adalah memahami apa itu konteks dan definisi wisata halal.

Mengenai konteks dan definisi wisata halal, juga nama yang pas untuk penyebutan wisata halal, nama untuk menyebut wisata halal Indonesia sebaiknya diambil dari Rahmatan Lil Alamin yang artinya rahmat bagi alam semesta, yang juga berarti universe. Menurut Menteri nama Universal Tourism atau UT adalah nama yang pas untuk penyebutan wisata halal Indonesia.

Poin berikutnya ialah target. wisata halal belum dapat menjelaskan dengan baik mengenai target jumlah wisatawan muslim yang akan didatangkan ke Indonesia.

Menteri menargetkan kunjungan wisatawan muslim ke Indonesia dapat mencapai angka 25 % dari jumlah keseluruhan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Angka tersebut hampir sama dengan yang  ditargetkan Thailand. Arief yakin pariwisata halal Indonesia dapat mengungguli pariwisata halal Thailand, seperti dilansir dari travel.detik.com.

Berdasarkan poin-poin diatas, maka Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Provinsi DKI Jakarta berikhtiyar untuk mewujudkan harapan-harapan diatas, dengan program Destinasi Kawasan Halal di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa langkah telah dilakukan secara gradual :

  1. Melakukan koordinasi lintas sektoral, kaitannya dengan kawasan halal.
  2. Mengupayakan jaringan kerjasama pengusaha-pengusaha muslim di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
  3. Menetapkan titik utama destinasi wisata halal sebagai wilayah unggulan prioritas.

 

  • Sosialisasi UU dan Pergub terkait Kawasan Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta selama ini telah berusaha berperan aktif mengupayakan agar cita-cita tersebut bisa terwujud. Misalnya dalam hal ekonomi, MUI Pusat dalam hal ini telah memelopori lahir dan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia.

Pelan namun pasti, upaya yang dilakukan MUI membuahkan hasil. Ekonomi syariah terbukti mampu menjadi bantalan ekonomi nasional di tengah badai krisis ekonomi global. Ekonomi syariah dapat menjadi pintu masuk dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam di Indonesia.

MUI Pusat juga telah mempelopori pembuatan Sertifikasi halal. Di sektor pangan halal, MUI juga telah memelopori dilakukannya sertifikasi halal sebagai upaya untuk melindungi umat agar mereka terhindar dari makanan yang tidak halal atau diragukan kehalalannya.

 

Semenjak akhir 1980-an MUI Pusat telah konsisten menggulirkan gerakan sadar konsumsi halal. Gerakan itu kini telah merambah ke hampir semua sektor, baik pangan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika dan barang gunaan. Saat ini sistem dan standar yang dipakai MUI bahkan dijadikan acuan oleh lembaga serupa di luar negeri.

Gerakan halal semakin mantap setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang salah satu pasalnya menyebutkan wajibnya sertifikasi halal produk yang beredar di Indonesia.

Di wilayah Provinsi DKI Jakarta, MUI Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya untuk memberikan sumbangsih sesuai dengan kewenangannya, terutama dalam memberikan masukan dan saran dalam pembentukan Pergub No. 51 tahun 2014 di wilayah DKI Jakarta.

Melalui beberapa pendekatan, MUI Provinsi DKI jakarta telah melakukan beberapa langkah, guna mewujudkan Kawasan Halal Food di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan beberapa tahapan :

 

Kesatu, melakukan koordinasi lintas sektoral dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kedua, menjalin kemitraan dengan pihak UMKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka menjalankan sertifikasi Halal MUI, sehingga seluruh produk yang dikeluarkan Halal.

 

Hasil yang dicapai adalah sebagai berikut :

 

Kesatu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat mendukung upaya MUI Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan satu Kawasan Halal sebagai salah satu destinasi wisata di wilayah DKI Jakarta.

Kedua, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, telah mempersiapkan sentra-sentra usaha di wilayah DKI Jakarta untuk dijadikan garapan kawasan wisata halal.

 

Ketiga, diberikannya kewenangan kepada MUI Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan kegiatan sosialisasi produk halal di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta yang sudah dikeluarkan.

 

  1. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga

 

Komisi ini melaksanakan kegiatan selama Tahun 2016 berupa :

  • Seminar Antisipasi penyimpangan Akidah, LGBT, Radikalisme dam Terorisme.

 

Sebenarnya secara fitrah, manusia diciptakan oleh Allah swt berikut dengan dorongan jasmani dan nalurinya. Salah satu dorongan naluri adalah naluri melestarikan keturunan (gharizatu al na’u) yang diantara manifestasinya adalah rasa cinta dan dorongan seksual antara lawan jenis (pria dan wanita).

 

Pandangan pria terhadap wanita begitupun wanita terhadap pria adalah pandangan untuk melestarikan keturunan bukan pandangan seksual semata. Tujuan diciptakan naluri ini adalah untuk melestarikan keturunan dan hanya bisa dilakukan diantara pasangan suami istri. Bagaimana jadinya jika naluri melestarikan keturunan ini akan terwujud dengan hubungan sesama jenis? Dari sini jelas sekali bahwa homoseks bertentangan dengan fitrah manusia.

 

Oleh karena itu, sudah dipastikan akar masalah munculnya penyimpangan kaum LGBT saat ini adalah karena ideologi sekularisme yang dianut kebanyakan masyarakat Indonesia. Sekularisme adalah ideologi yang memisahkan agama dari kehidupan (fash al ddin ‘an al hayah).

 

Masyarakat sekular memandang pria ataupun wanita hanya sebatas hubungan seksual semata. Oleh karena itu, mereka dengan sengaja menciptakan fakta-fakta yang terindera dan pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual di hadapan pria dan wanita dalam rangka membangkitkan naluri seksual, semata-mata mencari pemuasan.

 

Mereka menganggap tiadanya pemuasan naluri ini akan mengakibatkan bahaya pada manusia, baik secara fisik, psikis, maupun akalnya. Tindakan tersebut merupakan suatu keharusan karena sudah menjadi bagian dari sistem dan gaya hidup mereka.

 

Tidak puas dengan lawan jenis, akhirnya pikiran liarnya berusaha mencari pemuasan melalui sesama jenis bahkan dengan hewan sekalipun, dan hal ini merupakan kebebasan bagi mereka.

 

Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga  MUI Provinsi DKI Jakarta juga menyoroti tentang rawannya Indonesia dari benih-benih terorisme dan faham radikal, sehingga terorisme dan radikalisme harus diantisipasi sejak dini, karena hal itu dapat menghancukan bukan saja nilai-nilai Agama, namun juga Pancasila sebagai dasar negara sekalgus idelogi bangsa Indonesia.

 

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali ditempat yang berbeda. Yaitu :

 

  • Sabtu tanggal 16 April 2016 bertempat di Aula Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, Narasumber : 1. DR. Hj. Faizah Sibromalisi, MA,  AKBP. Jajang Hasan Basri (Binamas Polda Metro Jaya), dan 3. DR. Hj. Nur Hidayah, M.Si.

 

  • Rabu tanggal 4 Mei 2016 bertempat di Pesantren Al-Itqon Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat. Narasumber : 1. Ibu Fahirah Idris (Anggota DPD RI), 2. DR. Hj. Faizah Sibromalisi, MA dan 3. AKBP. Jajang Hasan Basri (Binamas Polda Metro Jaya)

 

  • Pemetaan Problem Dakwah diwilayah DKI Jakarta

 

Metode dakwah Rasulullah SAW pada awalnya dilakukan melalui pendekatan individual (personal approach) dengan mengumpulkan kaum kerabatnya di bukit Shafa. Kemudian berkembang melalui pen­dekatan kolektif seperti yang dilakukan saat ber­dakwah ke Thaif dan pada musim haji.

Ada yang berpendapat bahwa berdakwah itu hukum­nya fardhu kifayah, dengan menisbatkan pada lokasi-lokasi yang didiami para dai dan muballigh. Artinya, jika pada satu kawasan sudah ada yang melakukan dakwah, maka dakwah ketika itu hukumnya fardhu kifayah. Tetapi jika dalam satu kawasan tidak ada orang yang melakukan dakwah pada­hal mereka mampu, maka seluruh penghuni kawasan itu berdosa di mata Allah. Dengan demikian sebenarnya dakwah merupakan kewajiban dan tugas setiap individu. Hanya dalam pelaksana­annya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi di lapangan.

Jadi pada dasarnya setiap muslim wajib melaksanakan dakwah Islamiyah, karena merupakan tugas ‘ubudiyah dan bukti keikhlasan kepada Allah SWT. Penyampaian dakwah Islamiyah haruslah disempurnakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga cahaya hidayah Allah SWT tidak terputus sepanjang masa.

Para Rasul dan Nabi adalah tokoh-tokoh dakwah yang paling terkemuka dalam sejarah umat manusia, karena mereka dibekali wahyu dan tuntunan yang sempurna. Dibanding mereka, kita memang belum apa-apa. Akan tetapi sebagai dai dan muballigh, kita wajib bersyukur karena telah memilih jalan yang benar, yakni bergabung bersama barisan para rasul dan nabi dalam menjalankan misi risalah Islamiyah.

Konsekuensi dari pilihan itu kita harus senantiasa berusaha mengikuti jejak para nabi dan rasul dalam menggerakkan dakwah, amar ma’ruf nahi munkar, dalam kondisi dan situasi bagai­manapun.

Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah tantangan dakwah yang semakin hebat, baik yang bersifat internal mau­pun eksternal. Tantangan itu muncul dalam berbagai bentuk kegiatan masyarakat modern, seperti perilaku dalam menda­patkan hiburan (enter­tain­ment), kepariwisataan dan seni dalam arti luas, yang semakin mem­buka peluang munculnya kerawanan-kerawanan moral dan etika.

Kerawanan moral dan etik itu muncul semakin transparan dalam bentuk kemaksiatan karena disokong oleh kemajuan alat-alat teknologi informasi mutakhir seperti siaran televisi, keping-keping VCD, jaringan Internet, dan sebagainya.

Kemaksiatan itu senantiasa mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas, seperti maraknya perjudian, minum minuman keras, dan tindakan kriminal, serta menjamurnya tempat-tempat hiburan, siang atau malam, yang semua itu diawali dengan penjualan dan pendangkalan budaya moral dan rasa malu.

Tidak asing lagi, akhirnya di negeri yang berbudaya, beradat dan beragama ini, kemaksiatan yang berhubungan dengan apa yang dinamakan sex industry juga mengalami kemajuan, terutama setelah terbukanya turisme internasional di berbagai kawasan, hingga menjamah wilayah yang semakin luas dan menjarah semakin banyak generasi muda dan remaja yang kehilangan jati diri dan miskin iman dan ilmu.

Hal yang terakhir ini semakin buruk dan mencemaskan perkembangannya karena hampir-hampir tidak ada lagi batas antara kota dan desa, semuanya telah terkontaminasi dalam eforia kebebasan yang tak kenal batas.

Ledakan-ledakan informasi dan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang itu tidak boleh kita biarkan lewat begitu saja. Kita harus berusaha mencegah dan mengantisipasi dengan memperkuat benteng pertahanan aqidah yang berpadukan ilmu dan teknologi. Tidak sedikit korban yang berjatuhan yang membuat kemuliaan Islam semakin terancam dan masa depan generasi muda semakin suram.

Apabila masyarakat tetap lengah dan terbuai oleh kemewahan hidup dengan berbagai fasilitasnya, ketika itu pula secara perlahan masyarakat meninggalkan petunjuk-petunjuk Allah yang sangat diperlukan bagi hati nurani setiap kita. Di samping itu kelemahan dan ketertinggalan umat Islam dalam meng-akses informasi dari waktu ke waktu, pada gilirannya juga akan membuat langkah-langkah dakwah kita semakin tumpul tak berdaya.

Bertolak dari faktor-faktor tersebut, Komisi Pemberdayaan Perempuan MUI provinsi DKI Jakarta akan memetakan problem dakwah di wilayah Provinsi DKI Jakarta, sebagai dasar pelaksanaan tugas-tugas dakwah yang diemban oleh MUI Provinsi DKI Jakarta sebagai Khodimul Ummah.

 

  • Membuat Jaringan Kerja dengan Lembaga-lembaga Wanita di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini digagas sebagai upaya Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Provinsi DKI Jakarta dlam rangka membangunan kualitas SDM Perempuan di wilayah DKI Jakarta, melalui pelatihan, peningkatan kapasitas leadership, caracter building, serta upaya membangun sinergitas kegiatan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan taraf ekonomi muslimah di DKI Jakarta. Sehingga Komisi dapat menjalankan orgasnisasi secara mandiri dan profesional.

 

 

  1. Komisi Informasi dan Komunikasi

 

Komisi Infokom (Informasi dan Komunikasi) memiliki program penerbitan Majalah Info Ulama, pengadaan dan pengelolaan website www.muidkijakarta.or.id serta publikasi kegiatan dan press release bekerjasama dengan media massa-media massa lainnya.

 

Pada tahun 2016, Majalah Info Ulama dengan sangat terpakasa dihentikan sementara, arena ketiadaan dana APBD. Sedangkan website www.muidkijakarta.or.id, sejak diperkenalkan oleh Komisi Infokom ke publik pertama kali pada tanggal 16 September 2014 sampai saat ini, terus mempublikasikan berita-berita terkini yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan MUI DKI Jakarta dari tingkat provinsi sampai tingkat wilayah kota/kabupaten dan juga berita tentang program dan kegiatan MUI Pusat serta perkembangan dunia Islam. Selain itu, website www.muidkijakarta.or.id  mempublikasikan artikel-artikel yang dianggap sesuai dengan pencapaian visi dan misi MUI Provinsi DKI Jakarta dan juga menayangkan kisah-kisah yang sarat dengan hikmah.

 

Dalam memperluas jangkauan sosialisasi program, kegiatan dan keputusan MUI Provinsi DKI Jakarta, Komisi Infokom juga bekerjasama dengan media massa- media massa lainnya, seperti dengan Harian Republika, beritasatu.com, majalah GATRA dan lain-lain.

 

  1. Komisi Seni Budaya Islam

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT. untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam memberikan jawaban pada permasalahan–permasalahan hidup manusia karena cakupan pembahasan yang ada dalamIslam sangat luas dan menyeluruh. Islam mengatur dan membahas semua aspek kehidupan manusia termasuk ilmu pengetahuan, flsafat hingga keindahan dan seni budaya.

 

Islam menjadi agama yang berkembang dan dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman. namun perubahan itu tidak pernah menggoyahkan esensi Islam sebagai agama yang paling agung.

 

Setiap perkembangan yang ada tidak pernah menyimpang dari inti ajaran Islam itu sendiri. Allah SWT. sangat mencintai keindahan, sehingga Islam menjadi agama yang sangat menghargai seni.

 

Kebudayaan Islam muncul setelah Islam diterima diberbagai belahan dunia. manusia menciptakan peradaban yang sesuai dengan ajaran maupun nilai yang ada dalam agama Islam. Nilai kebudayaan Islam tersebut dapat dilihatdari karya berbagai tokoh dalam berbagai bidang kehidupan seperti ilmu pengetahuan agama, sains dan teknologi dan dakwah melalui seni dan budaya banyak digunakan oleh tokoh-tokoh penyebar agama Islam.

 

Salah satu cara yang digunakan Wali Songo untuk menyebarkan ajaran dan nilai-nilai Islam pada masyarakat adalah melalui budaya dan kesenian.

 

Oleh karena itu sangat penting membahas tentang bagaimana pandangan Islam sendiri terhadap seni dan budaya. prinsip Islam dalam melakukan aktifitas seni dan budaya perlu dikaji mengingat seni dan budaya menjadi salah satu media dakwah dalam menyebarkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakatnya.

 

Komisi Seni Budaya MUI Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan Mudzakaroh Seni Budaya Islam sebanyak 2 kali, yaitu :

 

  • Hari selasa tanggal 25 Oktober 2016 bertempat di Majelis Taklim DR. H. Didi Supandi, Jl, Swadaya Raya No. 2 Duren Sawit Jakarta Timur, dihadiri oleh 100 orang peserta, dengan narasumber : 1. Drs. KH. M. Sukanta, M.Si (Ketua KODI Provinsi DKI Jakarta), dan 2. DR. H. Didi Supandi, MA (Ketua Komisi Seni Budaya MUI Provinsi DKI Jakarta).

 

  • Hari Minggu tanggal 20 November 2016 di Aula Situ Babakan Jagakarsa Jakarta Selatan, dihadiri oleh 100 orang peserta, narasumber : 1. Drs. KH. M. Sukanta, M.Si (Ketua KODI Provinsi DKI Jakarta), dan 2. DR. H. Didi Supandi, MA (Ketua Komisi Seni Budaya MUI Provinsi DKI Jakarta).

                  

 

  1. Komisi Penelitian dan Pengembangan

 

Komisi ini juga merupakan salah satu komisi yang diunggulkan oleh MUI Provinsi DKI Jakarta, dan melaksanakan beberapa program selama tahun 2016,      yaitu :

  1. Merumuskan pokok-pokok pikiran MUI Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan dalam bentu taushiah Agama kepada masyarakat guna mencegah keadaan sosial-keumatan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

 

Beberapa taushiah yang sudah dikeluarkan oleh MUI Provinsi DKI Jakarta melalui Komisi Litbang MUI Provinsi DKI Jakarta, adalah sebagai berikut :

  • Anjuran melaksanakan Sholat Gerhana Matahari
  • Seruan Gafatar, LGBT dan Kalijodoh
  • Tashiah Ramadhan 1436 H
  • Teguran kepada Gubernur terkait penistaan Agama
  • Taushiah 4 November 2016 tentang aksi demo damai Ormas-ormas Islam

 

  1. Mengkolaborasikan potensi-potensi sosial-keagamaan dari seluruh Ormas-ormasl Islam di Jakarta untuk sama-sama menangani masalah keumatan saat ini.

 

  1. Membangun sinergi dengan para Pimpinan Ormas Islam sebagai garda terdepan dakwah Islamiyah umat Islam melalui kerjasama program.
  2. Membuat institusi MUI disemua tingkatan, menjadi lebih dekat dengan masyarakat (familiar) melalui sentuhan peranannya ke masyarakat di tingkat akar rumput.

 

Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh MUI Provinsi DKI Jakarta yang bersifat mandiri adalah :

 

  1. Rapat Paripurna MUI Provinsi DKI Jakarta

 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya MUI Provinsi DKI      Jakarta :

  1. Meningkatkan partisipasi Ulama, dalam pembanguan manusia Indonesia seutuhnya, khususnya dalam pembinaan aqidah dan akhlak di wilayah DKI Jakarta.
  2. Meningkatkan kerjasama MUI dengan ormas/lembaga keagaman Islam, pemerintah daerah dan pihak swasta dalam rangka pelaksanaan program-program hasil Munas/Rakernas maupun Musda.
  3. Membahas masalah-masalah sosial keagamaan kontemporer di wilayah DKI Jakarta untuk difatwakan oleh MUI disebarluasakan oleh MUI wilayah se DKI Jakarta.

 

  1. Wisuda Mahasiswa PDU Angkatan VII dan Pengukuhan Mahasiswa PKU Angkatan XIV

 

Mencetak ulama mumpuni itu tidak mudah, terlebih bila fungsi ulama itu bukan sekadar mengajarkan ilmu-ilmu agama yang komprehensif, tapi juga melayani dan mengayomi kebutuhan spiritual umat Islam.   Terutama sekali, bila ulama itu tinggal di kota Jakarta yang masyarakatnya majemuk dan terdidik

 

  1. Jakarta International Islamic Conference (JAIIC) /Konferensi Dakwah Islam Internasional

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah memunculkan berbagai dinamika interaksi umat manusia yang sudah tidak lagi tersekat oleh batas-batas negara. Keadaan tersebut telah membawa dampak positif dalam mendekatkan fungsi manusia sebagai Wakil Allah yang akan merias bumi (QS. Hud :61), tetapi juga telah mengeskalasi kecanggihan tipu daya syaithon yang meminjam tubuh manusia yang bersentuhan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.

Beberapa riset memperlihatkan bahwa kemajuan dan kepemilikan teknologi gadget sangat pesat, tidak diimbangi dengan kedewasaan penggunaannya (National Geografic, 2015), terlebih dengan kesadaran umat Islam untuk mengunakan sebagai piranti dakwah.

Fenomena ketimpangan tersebut justru sangat kuat terjadi diberbagai ibukota negara yang mestinya menjadi prototipe kemajuan teknologi yang beriringan dengan kemajuan dakwah sehubungan banyaknya sarjana Muslim atau gerakan dakwah berskala nasional diwilayah tersebut.

Berdasarkan pemikiran diatas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, menggelar kegiatan Jakarta International Islamic Conference (JAIIC) pada tanggal 29 November s/d 1 Desembr 2016, dengan tema : Tantangan dan Solusi Dakwah Islam diberbagai Ibukota Negara.

Kegiatan ini diikuti oleh beberapa negara, diantara Mesir, Belanda, Amerika, China, Turki, Arab saudi, Maroko, Australia, Thailand, Malaisia, Singapura, Kamboja. Kegiatan ini menyepakati satu bentuk komitmen dakwah yang disebut dengan “Prakarsa Jakarta”

 

III. Kegiatan Partisipatif MUI Provinsi DKI Jakarta

Kegiatan ini adalah kegiatan yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk partisipasi dengan menghadiri undangan-undangan yang disampaikan kepada MUI. Adapun yang menghadiri kegiatan ini adalah Ketua Umum dan atau Sekretararis Umum atau Pengurus lainnya sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan surat penugasan. Kegiatan tersebut adalah :

 

  1. Menghadiri Orasi Perdamaian dan Kemanusiaan yang disampaikan oleh Grand Syekh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmad Muhammad Al-Tayyeb pada tanggal 23 Februari 2016 di Auditorium Prof. Dr. Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

 

  1. Menghadiri Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) di Lombok Nusa Tenggara Barat pada tanggal 27 Juli s/d 7 Agustus 2016, di Kota Mataram diadakan event berskala nasional yaitu Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) yang dipusatkan di area Islamic Center, Jalan Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini diiukuti oleh 26 utusan daerah/propinsi.

 

MUI Provinsi DKI Jakarta diminta kehadirannya terkait pemasangan stand Provinsi DKI Jakarta dan lembaga-lembaga binaannya, yang salah satunya adalah MUI Provinsi DKI Jakarta, MUI DKI Jakarta mendapatkan porsi stand untuk penempatan buku-buku yang diterbitkan oleh MUI Provinsi DKI Jakarta serta pameran foto-foto kegiatan yang telah dilaksanakan oleh MUI Provinsi DKI Jakarta.

 

  1. Menghadiri Konferensi Ulama Internasional di Lombok. Konferensi Ulama Internasional yang berlangsung di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 30 Juli -1 Agustus 2016 menyepakati lahirnya Deklarasi Lombok dalam mencegah aksi terorisme dan sektarianisme.

Dalam deklarasi Lombok itu, ada beberapa catatan penting yang menjadi perhatian para ulama, terutama dalam mencegah aksi terorisme dan sektarianisme. Antara lain negara-negara muslim harus mampu menjaga dan menciptakan kedamaian serta stabilitas di kawasan.

Selanjutnya, negara-negara Islam juga harus mampu membuat beberapa langkah strategis, terutama dalam menghadapi beberapa hambatan terkait terorisme dan sektarianisme. Membentuk lembaga atau komisi antar negara-negara Islam. Termasuk, memberikan pemahaman tentang ajaran Islam yang benar.

Hadir dalam acara penutupan konferensi ulama internasional itu, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, Sekretaris Jenderal Rabithal Al Alam Al Islami, Prof Dr Abdullah Bin Abdul Muhsin At-Turki serta ulama dari 12 negara di dunia.

  1. Menerima kunjungan Pengurus MUI Kota Surabaya pada tanggal 17 Januari 2016 sebanyak 11 orang Peserta, dipimpin oleh Ketua Umum MUI Kota Surabaya Drs. KH. Abdul Muchid Murtadho, MA yang membahas tentang kepemimpian DKI Jakarta, serta hal lain berkaitan dengan tugas MUI dalam membangun mental spiritual masyarakat Ibukota Jakarta.
  2. Menerima kunjungan Pengurus MUI Kota Makasar pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016, sebanyak 29 orang dipimpin lansung oleh Ketua Umum MUI Kota Makasar, DR. KH. Baharuddin, HS, MA. Kegiatan yang digagas dalam bentuk shilaturrahmi ini membicarakan tentang, program-program MUI sebagai khodimul ummah, mekanisme anggaran MUI serta hal lain yang berkaitan dengan fatwa maupun nasehat agama.
  3. Menghadiri dan memenuhi undangan-undangan yang dimohonkan baik dari instansi Pemerintah/TNI/Polri maupun swasta, sebagai peserta diskusi, maupun sebagai narasumber beberapa kegiatan yang dilaksanakan.
  4. Memberikan tanggapan dan masukan atas permintaan pendapat yang disampaikan baik oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, TNI maupun Polri, atas kejadian maupun kasus yang ada di wilayah hukum DKI Jakarta.

 

  1. Kegiatan Kemitraan yang dilaksanakan

 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kemitraan/kerjasama dengan instansi lain, baik swasta maupun negeri. Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya MUI DKI Jakarta melaksanakan kegiatan tanpa harus menunggu cairnya dana APBD, sehingga dinamisasi program terus berjalan. Kegiatan tersebut meliputi :

 

  1. Dengan Bazis Provinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu Unit Pengumpul Zakat serta Sosialisasi ZIS dilingkungan instansi pemerintah maupun swasta.
  2. Pernah melakukan kegiatan sosialisasi produk syari’ah Otoritas Jasa keuangan (OJK).
  3. LPPOM MUI DKI Jakarta, bekerjasama dengan pemeritah maupun perusahaan-perusahaan swasta di Jakarta melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis pengurusan Sertifikasi Jaminan Halal.

IVEvaluasi dan Harapan

Dalam 1 (satu) tahun periode kepengurusan, alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia telah dapat melaksanakan khidmat kepada organisasi MUI Provinsi DKI Jakarta, tenu dengan sagala keterbatasan segalanya, dan disadari bahwa tidak ada sesuatu apapun dalam organisasi manapun yang tidak mengalami hambatan dalam perjuangan melaksanakan tujuan organisasi. Oleh karenanya maka sebagai sebuah evaluasi kinerja ke depan yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

  1. Evaluasi
  • Pengurus MUI Provinsi DKI Jakarta yang bisa aktif dan sempat untuk mengawal program kedepan.
  • Membenahi sistem manajemen modern dan profesional.
  • Membekali pola perkerutan kader MUI secara berjenjang dan berkesinambungan.
  • Menetapkan program dalam skala prioritas dan mudah dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat Ibukota, sehingga dapat dilaksanakan oleh masing-masing Komisi.
  • Meningkatkan profesionalitas sistem manejemen dan model pengelolaan APBD Provinsi DKI Jakarta.
  • Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Hibah APBD Provinsi DKI Jakarta.
  • Meningkatkan sistem pelaporan kegiatan melalui IT yang kuat dan handal.
  • Sistem komunikasi dan koordinasi lintas sektoral (MUI, Pemerintah dan DPRD DKI Jakarta) yang secara terus menerus harus ditingkatkan.
  1. Harapan
  • Perlu trobosan mencari dana untuk kegiatan MUI Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak harus menunggu dana bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kegiatan tetap terus bisa dilaksanakan.
  • Untuk bisa melaksanakan kegiatan non APBD, perlu dioptimalkan program dengan pola kemitraan aktif, untuk itu harus dapat menjalin kemitraan dengan pihak lain, baik Pemerintah maupun swasta.
  • Perlu terobosan mencari dana dengan mendirikan Usaha Ekonomi Produktif Milik MUI Provinsi DKI Jakarta.
  • Penguatan kelembagaan MUI Provinsi DKI Jakarta di lini kepengurusan MUI tingkat Kecamatan dan kelurahan, dengan memberikan kesempatan pada kegiatan-kegiatan MUI Provinsi DKI Jakarta dan memberikan budget untuk pelaksanaan program.

V.  Penutup

Selama 1 (satu) tahun 2016 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta telah dijalankan, tentu ada kegiatan yang telah terlaksana maupun belum terlaksana, ada program yang berhasil dan belum berhasil. Yang berhasil kita laksanakan, tentu harus diteruskan bahkan dikembangkan agar lebih menjadi baik, jika ada program yang belum berhasil, agar menjadi perhatian kita bersama dan dicarikan solusinya agar kedepan bisa terlaksana dengan baik.

Akhirnya, semoga Allah SWT menerima segala ikhtiar positif kami dalam menjadikan MUI Provinsi DKI Jakarta, sebagai organisasi yang mewujudkan nilai-nilai umatan wasathon guna membumikan Islam sebagai Agama Rohmatan lil’alamiin. ***