Jelang Idul Adha 1436H ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok, mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 168 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Penampungan dan Pemotongan Hewan Dalam Rangka Menyambut Idul Adha 2015/1436H. Ingub tersebut menginstruksikan kepada para Walikota; Bupati Kepulauan Seribu; Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan; Kepala Dinas Kebersihan; Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengendalian penampungan dan pemotongan hewan dengan tugasnya masing-masing.

Pokok dari ingub tersebut di antaranya adalah: Pertama, agar penampungan dan penjualan hewan kurban tidak dilakukan di jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum namun pada tempat-tempat yang sudah disediakan dan ditentukan atas izin lurah setempat; kedua, melaksanakan sosialisasi tata cara memilih dan memotong hewan kurban sesuai syariat Islam (Animal Welfare); ketiga, melaksanakan supervisi dan koordinasi pengawasan pemeriksaaan kesehatan hewan konsumsi paketan dan hewan kurban; keempat, melaksanakan pemeriksaaan kesehatan hewan sebelum disembelih (antemortem) dan setelah disembelih (postmortem) di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH); dan kelima, berkoordinasi dengan PD Dharma Jaya dalam hal menyiapkan lokasi RPH Pulogadung untuk kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan dan melaporkan pelaksanaan Ingub tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah.

Dalam ingub tersebut jelas tidak ada larangan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban di masjid-masjid atau di sekolah-sekolah. Yang diinstruksikan, yaitu kepada Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta adalah melaksanakan pemeriksaaan kesehatan hewan sebelum disembelih (antemortem) dan setelah disembelih (postmortem) di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Dalam keterangannya kepada media masa, Ahok ingin mendorong masyarakat untuk melakukan pemotongan hewan di RPH yang dimaksudkan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dalam ingub tersebut, Ahok bahkan menginstruksikan dilakukannya sosialisasi tata cara memilih dan memotong hewan kurban sesuai syariat Islam (Animal Welfare).

Ingub dan keinginan Ahok tersebut bukan sesuatu yang baru bagi  MUI Provnisi DKI Jakarta, khususnya  bagi Jakarta Islamic Centre (JIC).  Sejak tahun 2010 sampai tahun 2014, JIC bersama pecetus dan perintis Penyelenggaraan Kurban sistem HACCP, almarhum drh. Amir Mahmud yang wafat pada tanggal 17 Juli 2015 karena sakit jantung, JIC telah mendorong penyelenggaraan kurban yang syar`i dan higenis dengan pendekatan (sebagian ) sistem Hazard Analysis Critical Control Point yang disingkat dengan HACCP.

HACCP atau analisa bahaya dan pengendalian titik kritis adalah suatu pendekatan ilmiah, rasional dan sistematik untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya selama produksi, processing, manufacturing, penyiapan dan penggunaan.

Pengadopsian sistem HACCP dalam penyelenggaran kurban dilakukan  karena di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, pemotongan hewan kurban umumnya tidak dilakukan di tempat Rumah Potong Hewan (RPH) tetapi di halaman masjid atau di lapangan terbuka yang dilakukan oleh para pemotong amatir atau dadakan dengan alat, perlengkapan dan pemeliharan seadanya yang sangat tidak menunjang pada higienitas hewan kurban. Penerapan sistem HACCP secara parsial ini dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sistem ini tidak saja cocok untuk proses pemotongan hewan kurban yang hanya setahun sekali, tetapi juga sangat cocok diadaptasikan dalam industri catering yang merupakan industri rumahan. Kasus-kasus keracunan makanan dari catering masih sering terjadi. Penyebabnya terutama karena kontaminasi mikroba yang berasal dari manusia. Ini menunjukkan buruknya hygiene dalam proses produksi catering.

Menurut almarhum drh. Amir Mahmud, penerapan sistem HACCP dalam pemotongan hewan kurban dapat berjalan dengan baik bila ada komitmen dan kedisiplinan seluruh personel terutama panitia pelaksana pemotongan hewan kurban dalam mengadopsi sIstem ini. Juga, sosialisasi dan pelatihan secara rutin dan terus menerus sangat penting bagi keberhasilan penerapan sistem ini.

Untuk itu, setiap masjid, sekolah atau tempat yang menyelenggarakan pemotongan hewan kurban, perlu dibentuk kader kesehatan hewan kurban. Kader-kader inilah yang nantinya melaksanakan pemeriksaan kesehatan kewan kurban (ante mortem dan pos mortem) dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Hasilnya dikonsultasikan dengan dokter hewan penanggungjawab diwilayah tersebut.

Menurut almarhum drh. Amir Mahmud, pelatihan kader kesehatan hewan dan adaptasi HACCP untuk pemotongan hewan kurban harus dilakukan secara terpadu. Artinya, perlu dibentuk satu tim (3-5 orang) untuk kedua hal tersebut. Peserta pelatihan sebagai calon kader haruslah berbadan sehat (tidak mengidap penyakit menular seperti tbc, hepatitis dll), tidak buta warna dan tidak cacat, dengan pendidikan minimal setingkat SMU. Materi pelatihan meliputi teori pemeriksaan kesehatan hewan kurban, teori adaptasi HACCP untuk pemotongan hewan kurban serta praktek pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Setiap priode pelatihan diikuti 5-10 tim dengan masa pelatihan selama 3 hari, 2 hari untuk pemahaman teori dan sehari praktek di lapangan.

Dokter hewan yang terlibat dalam pemotongan hewan kurban hendaknya juga mendapatkan pelatihan khusus untuk menyamakan persepsi, standard operational procedure, sistem pelaporan serta hal-hal praktis yang mungkin terjadi di lapangan.Sosialisasi penerapan kedua hal tersebut dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilakukan sebelum pelaksanaan pelatihan. Sosialisasi ditujukan kepada beberapa tempat (masjid) yang memiliki jumlah hewan kurban terbanyak dengan mengundang seluruh panitia kurban dan takmir masjid setempat.  *** (Rakhmad Zailani Kiki, Sumber: Jakarta Islamic Centre)

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of