DSCF2651

 

Di Jakarta, banyak masjid atau mushala yang sudah berdiri, entah itu dibangun atas biaya sendiri, lembaga sosial-keagamaan, atau atas nama pemerintah. Sayang, pendirian sejumlah masjid dan mushala yang berdiri tersebut tidak diiringi dengan kesadaran mengurus perkara legalitas tanahnya. Hal ini terjadi karena pada setiap masanya, pihak pemerintah provinsi memiliki kebijakan dan peraturan yang tidak ajeg. Begitulah yang terjadi. Baru-baru ini, pihak incumbent Provinsi DKI Jakarta pun mengeluarkan peraturan yang mewajibkan masjid atau mushala mesti memiliki surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) plus pengadaan sertifikat wakaf tanahnya.

Berdasarkan soal di atas, MUI Provinsi DKI Jakarta mengadakan Mudzakarah Ulama untuk yang kedua kalinya. Acara yang berlangsung dikediaman Sekretaris Umum MUI DKI Jakarta, KH Zulfa Mustofa,Warakas,Jakarta Utara, itu mengajukan dua pertanyaan penting untuk dimusyawarahkan bersama. Pertama, apakah pemerintah berwenang mengatur pendirian masjid? Kedua, apa hukum membangun masjid/mushala diatas tanah wakaf yang tidak ada surat wakaf/IMB-nya?

Lazimnya sebuah mudzakarah dan musyawarah suatu perkara, ada pro dan kontra pandangan. Pun dalam masalah yang dibahas dalam Mudzakarah Ulama kali ini. Sebagian peserta yang rata-rata para ulama melihat bahwa pemerintah sah-sah saja berwenang mengatur pendirian masjid hingga mesti berstatus legal IMB dan sertifikatnya. Kendati demikian, perlu ditekankan prasyarat-prasyarat yang memudahkannya. Antara lain syarat pengurusan sertifikat wakaf dan IMB masjid harus dipermudah. Syarat lainya masjid-masjid yang sudah berdiri lama, yang dibangun sebelum peraturan gubernur dikeluarkan, harus dibantu dikeluarkan sertifikat wakaf dan IMB-nya. Sedang, untuk masjid-masjid yang baru dibangun seharusnya memang mengurus sertifikat wakaf dan IMB-nya dahulu. Dalam pada itu, ada sebagian peserta yang tidak menyetujui bila pemerintah berwenang mengatur ihwal ini. Alasannya, khawatir  peraturan gubernur yang baru bisa dijadikan dasar untuk merubuhkan masjid-masjid yang belum memiliki sertifikat wakaf dan IMB-nya.

Sementara itu, untuk masalah kedua, mayoritas peserta Mudzakarah Ulama bersepakat menyetujuinya. Dengan alasan, bila tidak diperbolehkan khawatir dijadikan pembenar  untuk mal atau gedung untuk tidak menyediakan masjid/mushala.

Alhamdulillah, acara yang diadakan pada tanggal 28 November 2015 ini berjalan sukses. Peserta yang hadir bukan hanya dari pengurus MUI DKI Jakarta, tapi juga dari pengurus MUI seluruh wilayah Kota,pejabat Pemrov DKI Jakarta serta tokoh-tokoh masyarakat Muslim Jakarta.

Hasil pembahasan dalam Mudzakarah Ulama ini nantinya akan dirumuskan oleh tim perumus Mudzakarah Ulama, lalu diserahkan ke pimpinan MUI DKI Jakarta untuk direkomendasikan ke Pengurus Dewan Masjid Indonesia. (Taufik/ed:Muaz)