Menghidupkan tradisi keilmuan yang mengupas isu-isu kekinian  dengan rujukan teks-teks Islam klasik sejatinya bukan perkara mudah. Terlebih, bila  ikhtiar itu dilakukan oleh para ulama dan umara serta berlangsung di Ibukota Jakarta yang persoalannya begitu kompleks. Namun, MUI Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu [11 /4/2015] lalu berhasil mewujudkan hal tersebut.

Bertempat di kediaman Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH. A. Syarifuddin Abdul Ghani, Basmol, Kembangan Utara, acara bertajuk Mudzakarah Ulama  ini terlihat riuh dengan kehadiran pengurus MUI DKI Jakarta, MUI seluruh wilayah kota, pejabat Pemrov DKI Jakarta serta tokoh-tokoh masyarakat Muslim Jakarta.

“Acara ini sebetulnya melengkapi tradisi pengajian rutin bulanan yang diselenggarakan MUI DKI Jakarta dan bertempat di rumah Sekda DKI Jakarta. Bedanya,  kali ini lebih banyak mendiskusikan lebih dalam soal-soal umat yang terjadi di Jakarta,” ujar KH.Zulfa Mustofa, Sekum MUI DKI Jakarta saat membuka forum. Untuk itulah, tegasnya, hasil pembahasan yang dimusyarwarahkan dalam Mudzakarah kali ini tidak bersifat final dan di-publish secara publik serta menjadi fatwa MUI DKI Jakarta. Tak aneh, pada kesempatan perdana ini, dari dua topik yang dibahas dan dimusyarawahkan– yakni,  ihwal boleh tidaknya menjama’ shalat  saat kondisi macet dan berjarak dekat serta kebolehan dana bantuan Bazis untuk fakir miskin non-Muslim– tidak membuahkan kesimpulan yang  resmi dan pasti.

Kendati demikian, acara ini tampak begitu dinamis dan mengugah. Pasalnya, para peserta Mudzakarah yang terbagi menjadi dua komisi menunjukkan keseriusan dalam membedah dua perkara. Dalam komisi yang membahas dana Bazis untuk non-Muslim dan dipimpin Habib Hamid, misalnya, tampak sejumlah kyai mempertanyakan kembali posisi Bazis dan mengemukakan pendapat seputar persoalan yang diajukan sambil merujuk beberapa kitab klasik sebagai sandaran berpijak. Kebetulan, hadir H. Djubaidi Adih– Kepala Bazis DKI Jakarta– sebagai pihak narasumber hingga mudah mengkonfirmasi posisi Bazis sesungguhnya.  Pro-kontra pun terjadi. Pada satu titik disepakati kebolehan Bazis menyalurkan dana bantuan untuk fakir-miskin non-Muslim karena hal tersebut pernah dilakukan Nabi Muhammad saw, namun pada titik yang lain, bila dana Bazis disumbangkan untuk kegiatan ibadah dan perayaan agama non-Muslim lainya belum disepakati.  Hal serupa berlangsung dalam komisi menjama’ shalat dalam kondisi macet yang dipimpin KH. Misbahul Munir. Para peserta sepakat ihwal  kebolehan menjama’ shalat dalam  kondisi demikian. Hanya saja,  perlu diatur lebih lanjut metode istidlal yang dipakai dan kaifiyat [tata cara] pelaksanaanya.

Sayang, waktu yang tidak memadai membuat Mudzakarah ini tidak membuahkan hasil maksimal.  Untuk itulah, pihak MUI DKI Jakarta beserta pihak yang membantu suksesnya acara ini akan membahas lagi pada agenda Mudzakarah berikutnya.   Terlebih, Sekda DKI Jakarta, H. Saefullah, menilai positif acara Mudzakarah ini saat memberikan sambutannya. Baginya, adanya Mudzakarah ini menunjukkan usaha mencari solusi terbaik secara bersama-sama demi kemaslahatan orang banyak. [teks&foto: mz]