Sebagian besar publik Indonesia agaknya banyak yang keliru dan (mungkin) belum tahu soal proses penetapan sebuah fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tak aneh setiap produk fatwa yang dikeluarkan MUI acapkali kurang dipahami dengan benar dan proporsional. Lebih-lebih di era maraknya berita hoax (berita palsu dan fitnah) di dunia maya seperti sekarang ini.
Menyikapi hal tersebut, MUI DKI Jakarta kembali mengadakan Sosialisasi Metode Penetapan Fatwa pada Senin, 24/8/2017, lalu di Kantor Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Hadir sebagai pembicara utama KH. Arwani Faishal. Secara terperinci, KH. Arwani menjelaskan mulai dari apa itu sesungguhnya fatwa, produk fatwa MUI, fatwa produk halal MUI, sertifikasi halal, hingga metode dan proses penetapan sebuah fatwa.
Menurutnya, proses lahirnya sebuah fatwa melalui proses kajian yang komprehensif. “Guna menghasilkan deskripsi yang utuh, sebuah fatwa terbit melalui analisa hal-hal berikut: obyek masalah (tashawwur al-masalah), rumusan masalah, dampak sosial-keagamaan, telaah atas pandangan fuqaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam mazhab dan ulama yang muktabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan, serta mengkaji secara komprehensif melalui penugasan pembuatan makalah kepada anggota komisi atau ahli,” terangnya, menjelaskan.
Setelah melalui proses tersebut, barulah ditetapkan sebuah fatwa. Itu pun, imbuhnya, akan menghasilkan beberapa keputusan hukum yang variatif sesuai akar masalahnya. “Bila masalahnya ma’lum min al-din bi al-dlarurah (masalah yang diketahui darurat dalam agama) maka langsung difatwakan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya. Selanjutnya bila masalah yang terjadi ada perbedaan pendapat (masail khilafiyah) di kalangan ulama mazhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat melalui metode al-jam’u wa al-taufiq; dan jika tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih muqaran. Sedang bila ada masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab atau ulama yang muktabar, maka didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode bayani dan ta’lili (qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy dan sad al-dzaraa’i) serta metode penetapan hukum (manhaj) yang dipedomani oleh para ulama mazhab. Sementara itu, bila peserta rapat komisi fatwa, tidak tercapai titik temu terkait perkara yang ada, maka penetapan fatwanya disampaikan bahwa ada perbedaan pendapat terkait perkara tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, plus disertai penjelasan dalam hal pengamalannya dengan penekanan sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (ihtiyath) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (al-khuruuj min al-khilaaf),” demikian jelas KH. Arwani.
Acara yang digelar berbarengan dengan agenda Sosialisasi Tata Cara Penyembelihan Kurban dengan pembicara KH. Fuad Thohari MA. ini pun tampak meriah. Pasalnya, banyak pengurus MUI se-Jakarta dan beberapa elemen organisasi Islam yang ikut berpartisipasi. (mz)
