JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai, Pemilu Serentak 2019 merupakan agenda kenegaraan konstitusional dalam rangka memilih dan menegakkan kepemimpinan (imamah dan imarah) di Indonesia hendaknya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, suka cita dan gembira untuk memilih para pemimpin di lembaga legislatif dan eksekutif.

Pemilu juga momentum ikhtiar kolektif untuk perbaikan kehidupan bangsa dalam rangka menjaga nilai-nilai agama dan mensejahterakan umat manusia (hirasat ad-din wasiyasat ad-dun-ya).

Kepada para penyelenggara pemilu, MUI harap KPU, Bawaslu dan DKPP wajib bersikap independen, imparsial, profesional, responsif, transparan dan akuntabel agar dapat terselenggara pemilu yang demokratis, tertib, aman, jujur, adil, berkualitas dan bermartabat.

Keadaan tersebuT membuat rakyat dapat menggunakan hak pilihnya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, gembira, dan tanpa adanya tekanan dan paksaan.

“Mengingatkan kepada peserta pemilu, yaitu partai politik, calon anggota legislatif dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh tim pendukungnya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemilu dan pelanggaran hukum lainnya. Termasuk tidak menggunakan politik uang (risywah siyasiyah)dan kampanye hitam (black campaign),” kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi, Selasa (9/4/2019).

Kata Zainut, apabila hal itu dilakukan, dapat mencederai demokrasi, kualitas pemilu, dan kerusakan moral masyarakat, serta tidak akan menghasilkan pemimpin yang benar dan berkualitas sesuai cita-cita dan harapan rakyat selama lima tahun ke depan.

MUI juga mendorong peserta Pemilu untuk menggunakan mekanisme hukum yang telah tersedia dan melembaga untuk menyelesaikan sengketa Pemilu untuk mencari keadilan. Apabila ada dugaan pelanggaran peraturan Pemilu, Diimbau MUI masyarakat dapat mengajukan ke Bawaslu, apabila ada dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu agar diadukan ke DKPP.

Demikian pula perselisihan basil pemilu hendaknya diajukan ke MK. Seiring dengan itu, MUI menekankan pentingnya Bawaslu, DKPP dan MK menunaikan tugasnya secara independen dan imparsial agar yang benar diputuskan benar dan yang salah dinyatakan bersalah.

Pernyataan ini disampaikan Dewan Pimpinan MUI karena Bangsa Indonesia tidak lama lagi akan menyelenggarakan Pemilu Serentak pada 17 April 2019 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa khidmat 2019-2024.

Melalui pesta demokrasi, rakyat akan memberikan mandat dan amanat kepada mereka yang dianggap tepat menduduki jabatan di lembaga legislatif dan eksekutif dalam rangka mewujudkan cita-cita, aspirasi dan harapannya.

Pemilu Serentak 2019 juga dinilai sangat penting dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan serta akan menentukan arah perjalanan bangsa dan pembangunan serta penyelenggaraan negara selama lima tahun ke depan.

Maka dari itu MUI memandang penting untuk memberikan Tushiyah kepada umat Islam, kepada bangsa, kepada peserta pemilu, dan kepada penyelenggara pemilu serta berbagai komponen bangsa yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of