JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta mengecam pernyataan yang dilontarkan Sukmawati Soekarnoputri dengan membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden Indonesia pertama Soekarno.

Pernyataan Sukmawati sangat melukai perasaan umat Islam di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta.

Untuk itu MUI DKI Jakarta mendesak agar Sukmawati Soekarnoputri untuk segera meminta maaf yang pernyataan dirinya yang bandingkan Ayahnya itu dengan Rasullah SAW.

Video viral beredar, Sukmawati tampak bertanya kepada para penonton soal Pancasila dan Al Quran serta pertanyaan membandingkan Soekarno dan Nabi Muhammad SAW.

Saat jadi pembicara diskusi yang bertajuk ‘Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme’, Senin (11/11/2019). Acara itu berkaitan dengan Hari Pahlawan yang jatuh sehari sebelumnya.

“Mana yang lebih bagus Pancasila sama Alquran? Gitu kan. Sekarang saya mau tanya ini semua, yang berjuang di abad 20 itu nabi yang mulia Muhammad, apa Insinyur Sukarno? Untuk kemerdekaan. Saya minta jawaban, silakan siapa yang mau menjawab berdiri, jawab pertanyaan Ibu ini. Terima kasih silahkan duduk,” ucap Sukmawati dalam video itu.

MUI DKI Jakarta menilai pernyataan itu telah melukai hati Umat Islam karena membandingkan Manusia Agung Nabi Muhammad SAWA dengan Ayahnya, yang secara nyata sangat tidak layak untuk dipersandingkan.

Untuk itu, MUI DKI Jakarta dalam pernyataan resminya mendesak:

1. Meminta Sukmawati Soekarnoputri untuk segera meminta maaf dan menarik pernyataannya yang telah membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Ir Soekarno dalam 1×24 Jam ke publik.

2. Jika hal itu tidak dilakukan, maka MUI DKI Jakarta akan menempuh jalur hukum dan melaporkan pernyataan Sukmawati ke Aparat Hukum dengan Tuduhan Penistaan Agama sesuai Pasal 156a KUHP.

3. Meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk segera menindaklanjuti Laporan itu nantinya untuk membuktikan jika tidak ada yang kebal hukum

4. Meminta Umat Islam di Ibukota untuk merapatkan barisan dan menahan diri serta tidak mudah terporvokasi. Berikan kesempatan kepada Aparat Penegak Hukum untuk menindaklanjuti laporan ini dan mengawal proses hukum ini secara bersama.