Oleh. Ahmad Syafi’i Mufid
Peneliti Utama Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama/ Indonesian Institute for Society Empowerment Jakarta.

Hampir setahun jagad politik Indonesia diwarnai dengan isu paham, aliran dan gerakan yang menamakan dirinya Islamic State Irak and Syria (ISIS). Tidak hanya wacana pro dan kontra, ISIS juga menjadi orientasi baru perjuangan ideologis dan ekonomis. Kalau pada tahun 2014 terdapat sejumlah kelompok yang menyatakan mendukung dan berbaiat kepada ISIS, maka pada tahun 2015 sejumlah orang bahkan keluarga meninggalkan Indonesia untuk bergabung kepada ISIS. Diantara mereka ada yang menjual rumah untuk biaya hijrah dan ada pula donatur yang membiayai kepergian mereka meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan ISIS.

Motif apa yang mendorong mereka bergabung dengan ISIS? Kalau pada tahun 1980-1990 ada gelombang pengiriman orang ke Afganistan untuk dilatih dan kemudian diterjunkan sebagai petempur melawan agresor Uni Sovyet, semuanya adalah laki-laki. Kini, mereka menuju Syria atau Irak tidak saja kaum laki-laki, perempuan dan anak-anak diboyong ke negeri yang sangat berbeda kultur dan geografisnya dengan Indonesia. Sebab atau dorongan ideologis hidup di bawah sistem ” khilafah” menjadi salah satu motif mengapa pilihan tersebut diambil. Tentu saja hijrah karena pertimbangan keuntungan ekonomi juga dapat dibaca dari propaganda ISIS di media online.

Artikel ini selanjutnya mencoba membahas masalah khilafah yang telah dikemas sebabagai sebuah ideologi pendorong lahirnya semangat hijrah dari NKRI ke ISIS. Bagaimana sejarah perkembangan khilafah, masalah, landasan tektual, kultural dan geografis dan akhirnya lahir daulah muslimin. Awal bulan Ramadhan 1435 H yang lalu, kita dikejutkan dengan ramainya berita deklarasi khilafah oleh Islamic State of Irak dan Syria ( ISIS). Deklarasi itu sendiri dilakukan di suatu tempat (Irak) tepatnya pada tanggal 1 Ramadhan 1435 H yang bertepatan dengan 29 Juni 2014. Pilihan momentum sangat tepat, tatkala muslimin seluruh dunia mengawali puasa, kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyaknkelompok aktifis Islam ini muncul. Penulis sempat bertanya kepada salah seorang pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia, yang juga mengusung cita-cita lahirnya khilafah ala minhajin nubuwah. Sungguh di luar dugaan.

Khilafah yang dideklarasikan oleh ISIS menurut pimpinan Hizbut Tahrir, tidak syar’i atau tidak sesuai dengan hukum Islam ( syariah). Dikatakan tidak syar’i karena pertama, mereka tidak menguasai wilayah secara otonom. Kedua, keamanan belum sepenuhnya berada di tangan muslimin, ketiga, tidak menerapkan syari’at Islam secara kaffah dan keempat khalifahnya sendiri belum memenuhi tujuh syarat pengangkatan khalifah yaitu: muslim, baligh, laki-laki, merdeka, berakal, mampu dan adil (tidak fasik). Atas dasar kriteria tersebut Hizbut Tahrir tidak mengakui keabsahan kekhalifahan Ibrahim Abu Bakar al Baghdadi al Quraisyi al Husaini yang diangkat oleh ISIS. Jama’ah Muslimin (Hizbullah), sebuah komunitas Islam Indonesia bukan transnasional, yang didirikan oleh almarhum Wali Al Fatah, juga merupakan sebuah gerakan Islam di Indonesia yang mendambakan ditegakkannya kembali kesatuan dan kepemimpinan Islam, tidak dengan sistem khilafah melainkan dengan sistem Imamah. Tujuannya bukan untuk mendirikan sebuah daulah atau negara melainkan sebuah komunitas ( jamaah). Gerakan ini berdiri pada tahun 1952, hampir bersamaan dengan berdirinya Hizbut Tahrir di Timur Tengah. Bedanya, pimpinan Hizbut Tahrir berjuang untuk menegakkan kembali khilafah melalui jalur partai politik (hizb) sedangkan Wali al Fatah justru berjuang menegakkan kembali khilafah melalui sistem yang beliau sebut “non politik” yakni sistem kebersamaan yang dipimpin oleh seorang pemimpin ( jamaah dan imamah).

Menanggapi deklarasi khilafah yang dilakukan oleh ISIS, Imam Jama’ah Muslimin saat itu Muhyiddin Hamidy ( alm) mengeluarkan sikap dan tausiyah sebagai berikut: khilafah adalah wujud kesatuan umat Islam yang mengacu kepada Al Qur’an dan as Sunnah secara kaffah dengan dilandasi keikhlasan dan musyawarah antar kaum muslimin. Menasihati kaum muslimin agar tidak saling bunuh-membunuh, khilafah hanya dapat ditegakkan berdasarkan al Qur’an dan as Sunnah. Musuh muslimin yang sebanar-benarnya adalah Zionis Israel dan muslimin hendaknya tetap istiqamah dan tidak melemahkan ukhuwah Islamiyah dan bertindak sesuai dengan syar’i. Pernyataan sikap dan tausiyah yang ditandatangani oleh Imam Jama’ah Muslimin pada tanggal 13 Ramadhan 1435 H bertepatan dengan tanggal 11 Juli 2014 menunjukkan ketidaksetujuan terhadap deklarasi khilafah yang diusung oleh ISIS. Mengapa mereka menolak khilafah?

Sejak awal kemunculannya, khilafah memang masalah yang diperselisihkan. Tak lama setelah Rasulullah mangkat, kaum Anshor berkumpul di Tsaqifah Bani Saidah di kota Madinah untuk mengangkat Saad bin Ubadah sebagai pemimpin mereka. Berita itu didengar oleh kaum Muhajirin dan datanglah Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Jarah untuk mencalonkan Abu Bakar. Akhirnya, sebaimana telah tercatat dalam sejarah Abu Bakar terpilih sebagai pemimpin pengganti (khalifah) Rasulullah setelah terjadi perdebatan panjang. Apa arti peristiwa perdebatan dan pengangkatan khalifah? Kalau seandainya ada dalil qathi baik dari Al Qur’an maupun Hadis yang sahih, pasti Saad bin Ubadah, pemuka kaum Anshar tidak akan diangkat oleh kaumnya sebagai pemimpin pengganti Rasulullah. Begitu juga dengan pergantian khalifah, semuanya bermasalah. Hanya Umar saja yang relatif tidak bermasalah. Kekhalifahan Utsman bin Affan ditentang oleh masyarakat Mesir, Kuffah dan Basrah. Ali bin Abi Thalib bahkan harus perang melawan Aisyah,  Ummul Mukminin serta Thalhah dan Zubair, sahabat besar. yang dikenal dengan perang Jamal.

Khalifah yang empat, mulai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali inilah yang diyakini sebagai khalifah yang mengikuti petujuk Rasulullah ( khilafah ala minhaji Rasulillah), sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits yang disampaikan oleh Nu’man bin Basyir dan diriwayatkan oleh Ahmad. Bagimana dengan khilafah setelah masa khulafa’ al rasyidin? Sejarah mencatat, khilafah Bani Umayyah dibangun dengan cara penuh siyasat pasca perang Siffin dan bahkan kekejaman sebagaimana yang dilakukan oleh Yazid bin Mu’awiyah terhadap Husain bin Ali dan arogansinya merusak Ka’bah. Begitu juga khilafah bani Abbasiyah juga dibangun berdasarkan dendam yang sangat terhadap dinasti Umayyah. Kubur Mu’awiyah, Yazid dan khalifah bani Ummayah digali dan tulang belulangnya dibakar oleh Abul Abbas As Safah, pendiri dinasti khilafah bani Abas ( Abasiyah) yang berpusat di Baghdad. Khilafah Utsmaniyah di Turkey banyak dikenang meskipun akhirnya dihapus oleh Kemal Attatruk, kekhalifahan ini dikenang sebagai pelindung umat Islam hingga di Nusantara. Raja Jawa, juga menggunakan kata “khalifah” dalam namanya seperti, ” Senopati Ing Alogo, Sayidin Panotogomo, khalifatullah ing tanah Jawa”, yang artinya “Panglima perang, pemimpin agama, khalifatullah di tanah Jawa” sebuah gelar untuk seorang panglima perang Kesultanan Pajang yang setelah dinobatkan sebagai raja Mataram Islam. Sultan-sultan Nusantara ketika berhadapan dengan Belanda sering meminta bantuan kepada Sultan Turkey. Bahkan sebagaimana sambutan Sri Sultan Hamengkubuwono ke X dalam Kongres Umat Islam Indonesia ke VI di Yogyakarta, Turki pada 1479 mengukuhkan R. Patah sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa (perwakilan kekhalifahan Islam (Turki) untuk Tanah Jawa, dengan penyerahan bendera Laa ilaaha illa Allah, berwarna ungu kehitaman terbuat dari kain Kiswah Ka’bah, dan bendera bertuliskan Muhammad Rasulullah berwarna hijau.Namun demikian, kebesaran dan kejayaan kekhalifah Turki Utsmani akhirnya dibubarkan oleh Kemal Attatruk, yang justru perwira muda Turki dan akhirnya tidak ada lagi negara khilafah hingga saat ini.

Khalifah dalam Al Qur’an dan Sunnah Kata khalifah (kata benda) dalam bentuk tunggal tercantum dalam Surat Al Baqarah ayat 30; ” Ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi” . Mereka berkata: ” Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: ” Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat berikutnya S. Shad (38): 26 Allah berfirman: ” Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan ( perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sedangkan dalam bentuk jamak (plural) seperti kata khalaif ada disebut dalam S. Yunus (10) : 73; S.Fathir (35):39. dan kata khulafa disebut dalam S.Al A’raf (7): 69; 74; S. An Naml: 62.( Lihat Al Mu’jam al Mufahras, 1981: 240). Semua ayat tersebut berupa kalimat berita (khabariyah) dan tidak ada satu ayatpun yang menggambarkan perintah untuk membentuk kekhalifahan. Begitu juga hadits-hadits yang menyangkut kekhalifahan juga menunjukkan kalimat berita sebagaimana yang dituturkan oleh sahabat Nu’man bin Basir sebagai berikut: ” Masa kenabian itu ada di tengah-tengah kamu sekalian, adanya atas kehendak Allah. Allah mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian, adanya atas kehendak Allah. Allah mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian masa kerajaan yang menggigit, adanya atas kehendak Allah. Allah mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian masa kerajaan yang menyombong, adanya atas kehendak Allah. Allah mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Kemudian beliau diam”. ( H.R. Ahmad bin Hambal dan Baihaqi).

Khilafah sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran dan Hadist di atas adalah berita atau kabar akan keberadaannya. Pemerintahan seperti dalam bentuk kekhalifahan bukan perintah (amr). Bahkan pemerintahan yang pimpinannya memakai gelar khalifah oleh Nabi Saw disebut “mulkan” raja menindas dan tiran ( mulkan adhan dan mulkan jabariyan). Kalau ada pandangan yang menyatakan membentuk pemerintahan dengan sistem khilafah tidak memiliki dasar tekstual, melainkan berdasarkan interpretasi dan invensi adalah berdasarkan teks-teks tersebut. Bahkan berdasarkan riwayat di bawah ini; Sa’id bin Jumhan berkata, Safinah telah mengabarkan kepadaku bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: “Khalifah pada umatku tigapuluh tahun, kemudian kerajaan setelah itu”. Lalu Safinan berkata: ” Peganglah kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman,” Dan berkata Safinah : ” Peganglah kekhalifahan Ali”. Berkata Safinah: ” Maka kami dapatkan khalifah itu tiga puluh tahun”. Said berkata ” Maka saya berkata kepada Safinah:” Sesungguhnya bani Umayyah mengaku khalifah itu ada pada mereka.” Safinah berkata:” Berdusta bani Az Zarqai, bahkan mereka itu raja dan sejelek-jelek raja (HR. At Tirmidzi dalam Sunannya dan Abu Daud. Dikutip dari buku Khilafah ‘Ala Minhajin Nubuwah oleh Wali Al Fattaah, 2005: 11 ).

Khilafah, sebagai sebuah konsep politik dalam Islam, sepertinya terlihat ideal tetapi berujung pada ketidaksepakatan. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang ke empat dalam sistem khulafaurrasyidun tidak diterima oleh sebagian sahabat. Suksesi dan tata caranya dari Abu Bakar sampai dengan khalifah Utsman bin Affan juga berbeda satu dengan yang lain. Ini berarti tidak ada kesepakatan dalam sistem suksesi kekhalifahan. Apalagi ketika sistem monarki yang diterapkan oleh dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah maupun Turki Utsmani, meskipun mereka mengklaim sebagai khalifah atau amirul mukminin, masing-masing sangat kental dengan nuansa kultur dan geografis. Apalagi setelah perang dunia pertama, khilafah telah tidak ada lagi, daulah Islamiyah digantikan dengan kekuasaan orang – orang Islam atas negara bangsa yang terbentang dari Maroko sampai Merauke, dan dari Asia Tengah sampai Asia Selatan. Ada negara yang berpenduduk muslim menerapkan sistem monarki, republik, dan ada pula yang nyata-nyata menyebut negaranya sebagai Republik Islam atau kerajaan Islam. Namun, sebagian besar negara-negara tersebut menyebut dirinya sebagai negara bangsa. Prof. Achmad Mubarok, guru besar UIN Jakarta, menyebutnya Daulah Muslimin, yakni berdirinya negeri-negeri nasional muslim. Berbeda dengan daulah Islamiyah, kaum muslimin hanya mengenal identitas keislaman. Dalam daulah al muslimin, kaum muslimin di samping mengenal identitas keislaman juga identitas kebangsaan. Pemikiran seperti inilah yang mendasari para pendiri bangsa di mana di dalamnya terdapat ulama dan pemimpin Islam terkemuka, merumuskan dasar negara kita sebagaimana pasal 29 UUD 1945 ayat 1 : ” Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penjelasan pasal tersebut adalah ideologi negara Indonesia adalah Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena segala kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu bersifat mutlak.

Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Oleh arena itu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya yang warganya anggap benar dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak setiap warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk tinggal dan berhak menentukan kewarganegaraan sendiri. Negara Islam (daulah atau khilafah) adalah buah pemikiran (ijtihad) sebagaimana negara bangsa (nation state). Tujuan negara didirikan adalah untuk melindungi warganya dan sekaligus menyejahterakannya. Tidak ada dalil pasti (qath’i) yang mengharuskan memilih sistem politik “kekhalifahan” sebagaimana juga tidak ada dalil yang melarang sistem pemerintahan yang bercorak monarki atau republik. Keduanya merupakan produk sejarah, relasi antara keyakinan agama, kebudayaan dan lingkungan geografis. Model negara bangsa Indonesia yang menempatkan “ketuhanan yang maha esa” sebagai ideologi negara menjukkan Indonesia dalam sistem ketatanegaraannya dijiwai oleh nilai-nilai agama atau ketuhanan. Agama di negeri ini juga mendapat jaminan perlindungan dari negara. Bangsa Indonesia, berberbeda-beda suku, agama, rasa dan golongan bersepakat menjadi satu bangsa, bahasa dan negara (tunggal ika) merupakan implementasi dari perjanjian sosial (muahadah al ijtima’iyah) yang diakui sebagai dasar pembentukan negara. Bangsa Indonesia, secara yuridis wajib membela dan mempertahankan kesepakatan ini. Jika ada pribadi atau kelompok yang memilih kewarganegaraan lain, dalam Undang-Undang HAM juga dihargai, sebagai individu yang kehilangan kewarganegaraan (WNI). Oleh karena itu mereka yang meninggalkan Indonesia, bergabung dengan ISIS harus mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan. Begitu juga anggota gerakan “bawah tanah” yang menamakan diri Negara Islam Indonesia (NII) yang berbaiat dan menyatakan diri keluar dari KNRI dan masuk menjadi warga Negara Karunia Allah (NKA) juga harus diberikan sanksi. Saatnya kita bertindak, mulai penerapan sanksi sampai dengan penyadaran kembali bahwa NKRI adalah karunia Allah buat bangsa Indonesia. Karunia yang harus disyukuri bukan karunia yang diingkari. *** syafiiahmad52@yahoo.com