Dr. Robi Nurhadi

Dosen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Nasional

 

Kebijakan Presiden AS yang memindahkan kantor kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Senin, 6 Desember 2017, telah melanggar berbagai Resolusi Dewan Keamanan (DK) dan Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena itu, perlu tindakan multilateral dari seluruh negara-negara di dunia. Indonesia dapat menggelar pertemuan dunia seperti Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955.

Yerusalem merupakan kota status quo sehubungan adanya tiga kepentingan agama di dalamnya. Karena itu, pengakuan sepihak AS terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel bukan hanya ahistoris melainkan juga pelanggaran serius atas kesepakatan negara-negara, termasuk PBB dan pemerintahan AS sebelumnya. Tindakan AS tidak hanya terkategori “pagar makan tanaman” tetapi juga telah menjadi pihak pemicu potensi lahirnya Perang Dunia++. Akibat tindakan ceroboh Presiden AS ini, dunia akan menyaksikan “tarian bersenjata” yang merugikan kelompok sipil, tetapi meningkatkan perdagangan senjata.

Berikut ini 15 Resolusi DK PBB atas Yerusalem:

1) Resolusi 242 : 22 November 1967, DK PBB meminta Israel menarik pasukan militernya dari kawasan yang diduduki Israel sejak perang 1967.

2) Resolusi 250: 27 April 1968, meminta Israel tidak melakukan parade militer di Yerusalem;

3) Resolusi 251: 2 Mei 1968, mengutuk keras Israel yang melakukan parade militer di Yerusalem;

4) Resolusi 252: 21 Mei 1968, meminta Israel membatalkan semua aktivitas di Yerusalem dan mengutuk okupasi wilayah manapun di sana melalui agresi militer. Resolusi ini juga meminta Israel menghentikan upaya yang mengarah ke perubahan status kota itu.

5) Resolusi 267 : 3 Juli 1969, mengkonfirmasikan resolusi 252, yang menolak bentuk akuisisi wilayah Yerusalem dengan penaklukkan militer.

6) Resolusi 271: 15 September 1969, mengutuk kerusakan besar yang disebabkan oleh upaya pembakaran ke masjid suci Al Aqsa, yang bangunannya terletak di wilayah yang dikuasai secara militer oleh Israel.

 

Resolusi ini meminta Israel untuk memperhatikan bagian dari Konvensi Jenewa dan “menarik diri dari tindakan yang menyebabkan halangan atas berdirinya Majelis Agung Muslim Yerusalem”, termasuk “rencana Israel untuk memelihara dan memperbaiki tempat suci bagi agama Islam di kota Yerusalem.”

7) Resolusi 298: 25 September 1971, mengkonfirmasikan bahwa semua upaya yang dimungkinkan termasuk langkah yang diambil oleh Israel untuk mengubah status Yerusalem, termasuk penyitaan lahan, adalah ilegal.

8) Resolusi 465: 1 Maret 1980, meminta Israel untuk menghentikan perencanaan dan konstruksi dari pembangunan di kawasan yang telah dikuasasinya sejak 1967, termasuk Yerusalem. Resolusi ini juga meminta Israel membongkar pembangunan yang sudah dilakukan.

9) Resolusi 476: 30 Juni 1980, mengkonfirmasikan kembali, “kebutuhan mendesak untuk menghentikan okupasi wilayah Arab oleh Israel yang sudah berlangsung sejak 1967”. Resolusi ini juga menggarisbawahi semua tindakan yang sudah diambil (oleh Israel) atas status Yerusalem, batal demi hukum.

10) Resolusi 478 : 20 Agustus 1980, mengutuk “dalam bentuk yang paling keras”, upaya menghidupkan kembali aturan hukum Israel yang ingin mengubah status Yerusalem. Resolusi ini juga meminta semua negara yang telah mendirikan kantor misi diplomatik di Yerusalem untuk pindah dari kota itu.

11) Resolusi 672: 12 Oktober 1990, penyesalan atas terjadinya kekerasan yang memakan korban jiwa lebih dari 20-an warga Palestina, di Mesjid Al Aqsa pada 8 Oktober 1990. Resolusi ini juga mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Israel dan menyebut Israel sebagai “penjajah kekuasaan”.

12) Resolusi 1073 : 28 September 1996, menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan di Yerusalem, berkaitan dengan tindakan Israel membuka jalur masuk ke terowongan dekat Masjid Al Aqsa. Tindakan ini memicu konflik dan menyebabkan kematian sejumlah warga sipil. Resolusi ini meminta Israel memberikan “keselamatan dan perlindungan” bagi warga sipil Palestina.

13) Resolusi 1322 : 7 Oktober 2000, menyesalkan kunjungan pemimpin oposisi Israel, Ariel Sharon, ke Masjid Al Aqsa, dan dampak kekerasan yang terjadi setelah itu di lokasi itu dan tempat suci lainnya, yangmengakibatkan lebih dari 80 warga Palestina tewas.

14) Resolusi 1397 : 12 Maret 2002, meminta pemimpin Palestina dan Israel untuk kembali ke proses perdamaian melalui negosiasi berkaitan dengan politik pembangunan di kawasan Yerusalem Timur.

15) Resolusi 2334: 23 Desember 2016, mengutuk konstruksi pembangunan yang dilakukan Israel di semua wilayah yang mereka kuasai sejak perang 1967, termasuk di Yerusalem Timur. DK PBB menekankan tidak akan mengakui perubahan apapun atas garis batas yang ditetapkan sebelum perang 1967, dan mengingatkan bahwa “penghentian semua kegiatan pembangunan sangat penting untuk menyelamatkan solusi dua negara di Yerusalem.”

 

Tujuh Resolusi Majelis Umum PBB yang diabaikan AS:

1) Resolusi 2253: 4 Juli 1967, menyampaikan kepedulian dan kekhawatiran atas upaya Israel untuk mengubah status Yerusalem dan meminta semua upaya yang telah diambil untuk dibatalkan dan tidak ada lagi upaya seperti itu.

2) Resolusi 36/15: 28 Oktober 1981, memastikan bahwa transformasi yang dilakukan Israel atas Yerusalem, termasuk terhadap situs sejarah, budaya dan agama, mengandung “pelanggaran yang menyolok terhadap prinsip hukum internasional”. Tindakan yang dilakukan Israel itu menyebabkan hambatan serius untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif di Timur Tengah.

3) Resolusi 55/130: 28 Februari 2001, meminta agar Israel bekerjasama dengan komite khusus yang dibentuk untuk menelisik tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia warga Palestina dan warga Arab lainnya, di kawasan yang diokupasi Israel. Resolusi ini menyatakan kekhawatiran mendalam akan situasi memburuk yang terjadi di Yerusalem, yang diakibatkan oleh praktik dan tindakan yang dilakukan, terutama penggunaan kekerasan militer yang berlebihan, yang menyebabkan lebih dari 160 warga Palestina tewas.

4) Resolusi 10/14 : 12 Desember 2003, meminta Pengadilan Internasional Untuk Keadilan (HAM) memberikan opini nasihat atas konsekuensi hukum dari pembangunan tembok yang dilakukan Israel di “wilayah Palestina yang diokupasi, termasuk Yerusalem Timur.”

5) Resolusi 60/104 : 18 Januari 2006, meminta komite khusus, “menunda penghentian kelanjutan okupasi Israel,” dan melanjutkan penelisikan terhadap aksi Israel di “wilayah Palestina yang diokupasi, termasuk Yerusalem Timur dan kawasan Arab lainnya” sejak perang 1967.

6) Resolusi 70/89: 15 Desember 2015, mengutuk kelanjutan dari okupasi Israel di wilayah Palestina yang dikuasainya, termasuk Yerusalem Timyr, sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Resolusi ini juga menyalahkan pembangunan tembok di kawasan itu yang dianggap melanggar hukum. Termasuk atas pembangunan tembok di dalam dan di lingkaran sekitar Yerusalem Timur.

7) Resolusi 71/96: 23 Desember 2016, menegaskan kembali bahwa Konvensi Jenewa atas perlindungan warga sipil dalam perang, harus diterapkan di kawasan Palestina yang diokupasi Israel, termasuk Yerusalem Timur dan kawasan Arab lainnya, sejak 1967.

 

Mengapa Perlu Multilateral Action?

Ada beberapa pertimbangan untuk dilakukannya tindakan multilateral:

Pertama, adanya keraguan akan respon yang tegas dan fair dari DK PBB ataupun Majlis Umum PBB sehubungan adanya dominasi dan hegemoni AS atas lembaga tersebut.

Kedua, menghindari tindakan bilateral ataupun unilateral dari negara-negara yang berkonflik langsung, atau memiliki irisan kepentingan terhadap Yerusalem atau tiga agama yang terkait. Tindakan ini juga termasuk oleh para Non State Actors. Tindakan ini sudah mulai terjadi. Ke depan, skalanya cenderung membesar. Tentu saja hal ini berbahaya bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia sehingga tiga agama terkait Yerusalem tersebut sangat besar pengaruhnya di dunia.

Ketiga, pentingnya melakukan manajemen konflik dan resolusi dengan mempertimbangkan aspek bargaining positioning. Kita menghadapi AS dan Israel, mungkin juga “kawan-kawannya”. Saat kita punya lawan yang besar maka kita perlu kekuatan yang memiliki daya tekan yang besar. Dalam hubungan internasional ada adagium “Civis Pacem Parra bellum, Omni Contra Omnes”, siapa yang menghendaki kedamaian, maka harus bersiap untuk adu kekuatan (perang). ***