Polda Metro Akui Belum Ada Definisi Jelas Radikalisme

Jakarta – Majelis Ulama Provinsi DKI Jakarta menggelar Sarasehan Kebangsaan di Aula H Djailani Jakarta Islamic Centre, Rabu (11/12/2019) dengan hadirkan pembicara Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Prof Dr KH Dede Rosyada dan Komisaris Besar Polisi Umardhani dari Binmas Polda Metro Jaya.
Kombes Umardhani akui jika radikalisme secara garis besar memang belum ada definisi jelas. Selain itu belum regulasi berupa undang-undang yang jelas mengatur soal radikalisme ini.
Untuk itu, Kepolisian kata Umar, tidak akan melakukan tindakan hukum kaitan radikalisme karena memang belum ada pijakan hukumnya.
“Namun, jika terjadi sesuatu yang meresahkan masyarakat, maka Kepolisian akan bertindak dengan upaya preventif,” kata Umar.
Namun, jika berkaitan dengan Terorisme, maka Kepolisian bakal mengambil langkah tegas sebagai Penegak Hukum.
Polda Metro Jaya juga tidak setuju jika Terorisme hanya dikaitkan dengan Islam, karena itu bersifat perbuatan individu.
Olehnya, Umar mengajak seluruh peserta Sarasehan Kebangsaan untuk bersama-sama menjaga lingkungan sekitar agar tidak terjadi aksi-aksi yang bisa merugikan semua pihak.
Jika memang ada sesuatu yang mencurigakan, segera dilaporkan ke Pihak yang Berwenang.
Apalagi saat ini menjelang Natal dan Tahun Baru, Polda Metro Jaya mengajak semua elem,en masyarakat, termasuk MUI DKI Jakarta, FKUB dan segenap lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan sekitar agar terjadi kenyamanan bersama.