Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pertama MUI DKI Jakarta Masa Khidmat 2013-2018 berlangsung selama dua hari (Rabu s.d Kamis, 12 s.d 13/11/2014) di Hotel Bahtera, Cipayung, Bogor. Rakerda ini dihadiri oleh 85 peserta yang merupakan pimpinan dan pengurus MUI Provinsi DKI Jakarta serta pimpinan dan pengurus MUI dari 5 wilayah kota dan 1 kabupaten (Kepulauan Seribu) juga pimpinan dan pengurus LPPOM MUI Provinsi DKI Jakarta.

Selain menghasilkan program kerja dan agenda Ijtima Ulama tahun 2015, juga menghasilkan rekomendasi untuk dan atau terkait internal maupun eksternal MUI DKI Jakarta. Rekomendasi tersebut adalah:

Internal

  1. PDU dan PKU menjadi lembaga otonom terlepas dari Komisi Pendidikan dan dikelola bersama lintas komisi.
  2. Perlu segera disusun Rencana Strategis (Renstra) MUI DKI Jakarta.
  3. Perlu lebih responsif terhadap berbagai persoalan dan keresahan masyarakat muslim Jakarta.

 

Eksternal

  1. MUI DKI perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menunjang terselenggaranya berbagai kegiatan untuk pemberdayaan umat.
  2. MUI DKI diharapkan menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama ataupun Kantor Catatan Sipil dalam menyikapi problema Kawin Siri. Perlu segera dibuat form khusus versi MUI DKI yang dapat menjembatani problem tersebut.
  3. Kerjasama MUI DKI dengan berbagai pihak terkait pengelolaan sertifikat Halal agar lebih profesional.
  4. Kerjasama pengembangan PDU dan PKU dengan berbagai lembaga pendidikan seperti UIN, PTIQ ataupun lembaga donasi yang dapat menunjang beasiswa bagi pengembangan alumni ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
  5. Mengoptimalkan sosialisasi MUI DKI di seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai pendekatan (sekolah dan pesantren) maupun melalui media cetak dan elektronik. Termasuk menyiapkan SDM untuk mengisi berbagai permintaan narasumber di TV lokal dan nasional.
  6. Perlunya segera mendorong diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemenag dan Kemenkes ataupun dengan kementerian perhubungan terkait issue batasan Istitha`ah dalam pelaksanaan ibadah haji (mis. Memprioritaskan orang tua atau pun banyaknya haji anak-anak).
  7. Perlunya upaya responsif dan segera terkait harapan Pemprov DKI untuk dapat merintis Gerakan Hafidzh dan Hafidzah di seluruh wilayah DKI Jakarta.
  8. Mendorong upaya sistematis, terencana, dan terstruktur untuk melanjutkan berbagai upaya pemberdayaan masjid termasuk upaya perluasan halaman masjid, pemberian honor imam dan marbot masjid.
  9. Perlunya regulasi baru terkait sumpah pelantikan pejabat di DKI dengan memegang Al-Qur`an secara langsung dan tidak hanya dipegang rohaniawan sehingga spirit amanah lebih dapat dipertanggungjawabkan secara duniawi dan ukhrawi.
  10. Mendesak Pemprov DKI dan instansi terkait untuk mengawasi upaya Kristenisasi terselubung dalam kegiatan pembagian sembako di beberapa tempat termasuk operasional sejumlah gereja di beberapa perumahan elit tanpa izin.
  11. Perlunya MUI DKI lebih mengambil langkah konkrit dalam membina dan menghidupkan perekonomian umat seperti pembinaan travel Umroh dan Haji, membuat Mall, atau lainnya yang dapat memberdayakan ekonomi umat.
  12. Mendesak Pemprov DKI untuk memberi perhatian terkait terbatasnya lahan pemakaman dan upaya untuk membantu masyarakat dalam pengurusan jenazah, seperti penyiapan lebih banyak unit ambulan yang dapat digunakan masyarakat secara gratis.
  13. Perlunya lobi dengan DPRD dan berbagai instansi terkait untuk optimalisasi anggaran MUI DKI di tahun 2015, tetapi tetap sesuai dengan prosedur dan kaidah agama.
  14. Mendesak Pemprov DKI menerbitkan turunan Pergub 158 terkait sertifikat Halal.
  15. Perlunya kembali menghidupkan Bapinroh di semua lini termasuk di kalangan pemerintah, mulai dari level atas sampai level terbawah.
  16. Perlunya regulasi atau Perda yang memberi perhatian khusus terkait pembinaan generasi muda dan anak usia dini agar tetap memiliki perhatian terhadap aspek diniyah.

 

***