Pada tanggal 16/2/2017 lalu, Tim Kawasan Halal MUI DKI Jakarta kembali menggelar sosialisasi pembuatan sertifikasi halal. Kali ini, tim yang digagas Komisi Ekonomi, LPPOM, dan Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Provinsi DKI Jakarta memberikan pemahaman dan panduan seputar produk halal plus proses pembuatan sertifikat halal bersama Komunitas Kreatif Indonesia (Krafindo).
Acara yang berlangsung di Kantor Kecamatan Tebet Jl. Prof. Soepomo Raya No.16 Jakarta Selatan ini dimulai sejak pukul 10.00 hingga selesai. Selain dihadiri pengurus harian Tim Kawasan Halal, tampak perwakilan Kecamatan Tebet, Widowati (Ketua Krafindo) dan 14 pebisnis kuliner yang tergabung dalam Krafindo.
Dalam agenda rutin yang diselenggarakan Tim Kawasan Halal ini, pertanyaan-pertanyaan yang kerap terlontar dari para pebisnis kembali hadir. Pertanyaan-pertaanyaan ini pula yang sejatinya hinggap di benak umat Islam Jakarta, terutama sekali bagi para pelaku usaha.
Berikut sejumlah pertanyaan dan jawabannya yang dipandu oleh Ustadz Lukman Hakim, Bu Prima dan Karimah dari Tim Kawasan Halal.
T: Mengapa sertifikat halal yang sudah saya miliki tidak diakui?
J: Ada sertifikat palsu yang mengatasnamakan MUI.
T: Bagaimana sertifikasi halal untuk kelompok produk daging dan olahannya?
J: bahan baku untuk kelompok produk daging perlu diperhatikan sertifikasi halalnya karena masuk dalam kategori bahan kritis
T: Bagaimana sertifikasi halal untuk daging ayam potong keliling atau di pasar?
J: Untuk memastikan kehalalannya maka perlu menanyakan kepada pedagang seputar legalitas rumah potong ayam tersebut. Jika tidak ada maka auditor akan mengaudit lokasi produksi pemotongan ayamnya.
T: Berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikasi halal?
J: Untuk biaya, minimal membutuhkan dana 200 ribu rupiah untuk formulir. Sedang untuk kategori industri olahan minimal 2,5 juta rupiah untuk 10 item produk, untuk kategori bakery, restoran, dan katering minimal 2,5 juta rupiah untuk 25 menu.
T: Bagaimana cara mengetahui sertifikasi halal buah yang dibeli di pasar?
J: Buah, sayuran, dan ikan masuk dalam kategori positif list (bahan yang tidak kritis) sehingga tidak membutuhkan sertifikasi halal selama masih dalam bentuk alaminya
T: Surat izin seperti apa yang dapat dijadikan sebagai salah satu persyaratan dalam membuat sertifikasi halal?
J: minimal surat keterangan usaha dari kelurahan lokasi produksi, namun akan lebih baik lagi jika sudah mempunyai PIRT untuk industri olahan, dan SIUP jika sudah berbentuk CV atau PT, serta TDP untuk katering
T: Apa saja berkas-berkas yang diperlukan untuk membuat sertifikasi halal?
J: Fotokopi KTP Pemilik Usaha, Surat Ijin Usaha, Daftar Menu, Matriks Bahan Baku dan Menu, Daftar Seluruh Bahan Baku yang Digunakan.
T: Bagaimana jika saya mempunyai produk minuman dan makanan?
J: Jika produk tersebut akan diurus sertifikasi halalnya, maka produk tersebut akan memiliki sertifikasi sesuai dengan kelompok produknya.
T: Apakah ada program yang dapat meringankan UKM, IKM, UMKM dalam proses pembiayaan pengurusan sertifikasi halal?
J: Ada, yaitu program kerja sama dari pemerintah seperti dinas perdagangan, dinas perindustrian dan energi, serta dari Tim Kawasan Halal sendiri akan berupaya untuk bekerja sama dengan koperasi syariah dalam melayani cicilan pembayaran untuk pengurusan sertifikasi halal selama 10 kali cicilan. Tinggal bagaimana kerja samanya dengan Krafindo. (muaz)
