Teguran Keras MUI DKI Jakarta Kepada Ahok

TEGURAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

PROVINSI DKI JAKARTA

KEPADA

Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA

Bismillahirrohmanirrohiim

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhynya seorang Kepala Daerah merupakan seorang yang diamanahkan oleh masyarakat untuk memberikan kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Seorang Kepala Daerah juga diamanahkan untuk memelihara kerukunan umat beragama dalam rangka kerukunan nasional sebagai wujud pengamalan sila ketiga Pancasila : Persatuan Indonesia. Maka berdasarkan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diberi tugas dan kewajiban, yakni memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, juga ditugaskan menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat. Selain itu, Kepala Daerah juga berkewajiban untuk menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Setelah memperhatikan kondisi sosial, politik dan keagamaan yang terjadi belakangan ini di wilayah DKI Jakarta, khususnya pernyataan Saudara selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang berkenaan dengan Al-qur’an sebagai kitab suci umat Islam dan ajaran serta keyakinan umat Islam, telah menimbulkan keresahan dan suasana kerukunan umat beragama yang tidak kondusif serta berpotensi mengancam kehidupan berbangsa di DKI Jakarta pada khususnya, dan di Indonesia umumnya, maka dengan ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta menyatakan MENEGUR DENGAN KERAS kepada Saudara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan meminta kepada Saudara Gubernur untuk :

1. Tidak melakukan perbuatan dan pernyataan atau komentar yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat DKI Jakarta umumnya, dan kaum muslimin khusunya.
2. Tidak masuk ke area perbincangan yang bukan menjadi kewenangan tugasnya, seperti pernyataan yang dikategorikan penghinaan dan hasutan serta penyebaran kebencian di kalangan umat Islam khususnya, dan warga DKI Jakarta umumnya.
3. Tidak lagi melakukan tindakan atau menyampaikan perkataan yang dianggap meremehkan umat Islam dan para Ulamanya, seperti menyatakan bahwa umat Islam dibohongi dengan Al-qur’an Surat Al Maidah Ayat 51. Para Ulama atau pendakwah telah menyampaikan apa yang digariskan oleh Al-qur’an yang tafsirnya disepakati oleh mayoritas Ulama, sehingga tidak dapat dipandang sebagai pembohongan atau pembodohan serta bukan bentuk politisasi Ayat, tetapi bagian dari tugas para Ulama untuk menyampaikan kebenaran Al-qur’an.
4. Menarik perkataannya yang menganggap bahwa Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) sebagai pelecehan yang dilakukan umat Islam.
5. Agar Saudara Gubernur lebih fokus kepada tugas utama yang diembannya untuk memajukan kota DKI Jakarta, dan meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta, jasmaninya maupun rohaninya.

Demikian hal ini disampaikan, agar menjadi perhatian serius bagi Saudara Gubernur untuk kebaikan semua.

Jakarta, 09 Oktober 2016 M.

08 Muharram 1438 H.

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

PROVINSI DKI JAKARTA

Tembusan :

1. Ketua Umum MUI Pusat;
2. Kapolda Metro Jaya;
3. Pangdam Jaya;
4. Ka. Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta; dan
6. Para Ketua Umum MUI Kota/Kabupaten se-DKI Jakarta